Terorisme Tidak Berkaitan dengan Ajaran Agama

NERACA

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan, dan sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama mana pun.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam sambutannya pada peluncuran Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dan Peringatan 19 Tahun Tragedi JW Marriot 2003, di Jakarta, Jumat (5/8), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/8).

"Apa pun alasannya, semua ajaran agama menolak aksi teror. Jadi aksi terorisme tidak bisa berlindung di balik agama," kata Moeldoko.

Moeldoko pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk tetap mengingat aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar terus terbangun kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman gangguan keamanan.

"Saya sepakat kita harus memaafkan aksi-aksi terorisme. Tapi jangan pernah melupakan peristiwa tersebut agar kita selalu waspada," kata Moeldoko.

Sebagai informasi, Buku “The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” ditulis oleh Sony Soemarno salah satu penyintas Bom JW Marriot, pada tahun 2003.

Moeldoko menyampaikan sejak peristiwa teror bom JW Marriot 2003, pemerintah telah mengadopsi pendekatan "Whole of Government" untuk melawan terorisme, mulai dari hulu dengan pendidikan hingga hilir melalui penindakan.

Secara regulasi, kata dia, pendekatan tersebut diperkuat dengan penerbitan UU Nomor 5/2018 dan Perpres No 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstemisme Berbasis Kekerasan.

Merujuk kajian LAB45 pada 2021, Moeldoko menyebut tren serangan teror secara konsisten menurun sejak 2000. Nilai agregat pada Global Terrorism Index juga turun, dari angka 6,55 pada 2021 menjadi 5,5 pada 2022.

"Nilai lebih rendah, berarti lebih baik. Ini hasil kerja keras pemerintah dan semua pihak dalam melawan terorisme. Pemerintah tidak bekerja sendiri," seru Moeldoko.

Moeldoko memastikan negara hadir untuk para korban aksi terorisme. Ia mencontohkan pembayaran kompensasi kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari 40 peristiwa terorisme masa lalu nilainya mencapai Rp39 miliar.

"Kehadiran negara diharapkan dapat membawa semangat baru serta optimisme baru bagi korban dan keluarganya," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyampaikan harapan agar Buku "The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot” dapat menginspirasi semua pihak untuk berjuang bersama melawan terorisme.

"Saya berharap peluncuran buku ini (The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot), menjadi inspirasi kita semua untuk berjuang bersama melawan aksi terorisme," harap Moeldoko.

Penulis Buku "The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriot" Sony Soemarno menjelaskan proses penulisan hingga penerbitan buku memakan waktu panjang, yakni selama 15 tahun.

Buku tersebut berisi tentang testimoni korban, mantan pelaku aksi terorisme, dan perjalanan dirinya dalam melakukan program deradikalisasi dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga lembaga pemasyarakatan lain. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Bangun Nasionalisme Lewat Gerakan Kebudayaan

NERACA Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan perlunya membangun jiwa nasionalisme melalui gerakan kebudayaan. "Seni…

UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual

NERACA Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi…

Kesepakatan Sebagai NKRI Tidak Bisa Diganti

NERACA Semarang - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk kesepakatan yang tidak dapat…

BERITA LAINNYA DI

Bangun Nasionalisme Lewat Gerakan Kebudayaan

NERACA Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan perlunya membangun jiwa nasionalisme melalui gerakan kebudayaan. "Seni…

UU PDP Regulasi Jaga Kedaulatan Ruang Virtual

NERACA Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi…

Kesepakatan Sebagai NKRI Tidak Bisa Diganti

NERACA Semarang - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk kesepakatan yang tidak dapat…