NERACA

Jakarta - Ketua Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah menggarisbawahi pentingnya upaya memperkuat narasi kerukunan dan perdamaian antaranak bangsa di tengah konflik global yang terjadi belakangan ini.

Syauqillah mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan perdamaian dan kemanusiaan. Indonesia mengambil peran dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut dengan prinsip non-blok yang digagas para pendiri bangsa.

“Indonesia memiliki kewajiban menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif,” kata Syauqillah di Jakarta, Selasa (24/6), sebagaimana keterangan tertulisnya.

Menurut dia, peran Indonesia disuarakan melalui diplomasi, dialog, dan solidaritas karena prinsip bebas aktif perlu dipertahankan agar negara tidak menjadi proksi bagi kekuatan luar. Ia pun mengusulkan mekanisme diplomasi diperkuat demi mencegah eskalasi militer yang berdampak luas.

“Jalur strategis seperti Selat Hormuz atau Terusan Suez akan terguncang jika konflik terus diprovokasi. Otomatis kondisi itu akan menimbulkan kerugian ekonomi global jika ketegangan tidak dihentikan. Solusi dialogis harus diutamakan di mana pun konflik itu muncul,” katanya.

Di sisi lain, Syauqillah menyebut nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila perlu diteguhkan sebagai jembatan yang menyatukan berbagai perbedaan sekaligus meredam provokasi yang timbul dari konflik tersebut, terutama yang mengatasnamakan agama.

Bagi dia, aksi provokasi yang mengatasnamakan keyakinan merupakan distorsi dari ajaran sesungguhnya. Untuk itu, dia menekankan solidaritas terhadap korban konflik sebaiknya dilakukan tanpa mengabaikan persatuan dalam negeri.

“Kita harus bersolidaritas kepada korban kemanusiaan, tetapi tidak sampai memecah belah anak bangsa,” ujarnya.

Dijelaskannya pula, analisis radikalisme ditekankan pada penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Kelompok ekstremis telah disorot karena memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebencian sehingga dapat merusak iklim toleransi.

“Pancasila adalah obat mujarab untuk menolak segala bentuk radikalisme. Dalam hal ini, peran ormas keagamaan dan masyarakat luas dirangkul agar demokrasi tidak disalahgunakan sebagai jalur sektarian,” tuturnya.

Lebih lanjut Syauqillah berharap agar semangat kebhinekaan dan kesatuan nasional dijadikan sebagai modal kuat menghadapi pengaruh radikalisme, baik dari luar maupun dalam negeri. Prinsip persatuan yang terdapat dalam Pancasila harus dihidupkan di berbagai level masyarakat.

“Dengan demikian, pendekatan kontranarasi yang berbasis Pancasila aktif dikampanyekan. Bentuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme ditekan melalui penguatan nilai bersama. Harapan besar ditempatkan pada peran Indonesia di panggung global untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan,” ucapnya. Ant