Jakarta-Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Mufti Anam mengritik keras terkait batalnya diskon tarif listrik bagi masyarakat. Dia menilai, hal itu bertentangan dengan semangat Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.  Sementara itu, pemerintah menetapkan kenaikan  anggaran  pengadaan mobil dinas bagi pejabat eselon satu pada 2026.

NERACA

"Hari ini rakyat lagi-lagi dibuat kecewa. Setelah sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian mewacanakan akan memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga kecil di bawah 1.300 VA, kini hal itu dibatalkan sepihak oleh Menteri Keuangan," kata Mufti kepada wartawan, Rabu (4/6). 

 "Ini bukan hanya soal teknis anggaran, tapi menunjukkan dua hal penting yang harus disoroti dalam kinerja para menteri karena bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo yang punya tekad kuat membantu rakyat," tutur  dia.

Batalnya kebijakan tersebut, menurut   Mufti, menunjukkan komunikasi pemerintah sangat buruk. Seharusnya, jika kebijakan belum matang, jangan dilempar ke publik. "Ini menunjukkan kualitas komunikasi kebijakan pemerintah yang perlu perbaikan signifikan," tegas dia. 

"Jangan jadikan rakyat bahan uji coba kebijakan populis. Jangan dulu umumkan ke publik kalau memang belum disepakati secara fiskal. Negara ini bukan ruang eksperimen politik komunikasi. Rakyat bukan bahan konten viral untuk dibikin senang lalu kecewa," ujar anggota dewan itu.

Selain itu, batalnya diskon listrik menunjukkan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian, gagal menjaga konsistensi kebijakan pro-rakyat. "Rakyat merasa benar-benar di-prank. Sudah diumumkan, sudah ramai di media, rakyat sudah senang, berharap sedikit lebih ringan hidupnya. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja dengan alasan fiskal. Ini bukan manajemen negara yang empatik, ini pencabutan harapan rakyat secara massal," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia pun menekankan, pembatalan diskon tarif listrik menjadi tamparan pemerintah terutama asta cita Prabowo. "Sekali lagi, pembatalan sepihak diskon ini adalah tamparan terhadap semangat Asta Cita Presiden. Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap wong cilik," ujar Mufti.

Setelah sebelumnya membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik, pemerintah justru menaikkan anggaran pengadaan mobil dinas. Kekinian, pemerintah menetapkan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon satu pada 2026 mencapai Rp931.648.000. Hal ini tertuang  dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.32/2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.

Sebelumnya menurut Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lisbon Sirait, tahun sebelumnya anggaran tersebut sebesar Rp878.913.000

Menurut dia, standar biaya ini dibentuk berdasarkan harga rata-rata atau harga riil di pasar. "Jadi memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan,” ungkap Lisbon kepada wartawan, Selasa (3/6). 

Menurut Lisbon, kenaikan anggaran tersebut tidak menghilangkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah, kata dia, tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi.

"Lalu, bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah,” ujarnya seperti dikutip Konteks.co.id.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 guna menjaga daya beli masyarakat, terutama pada periode libur sekolah dan transisi menuju semester kedua tahun ini.

"Stimulus ekonomi kuartal II-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada  Jumat (23/5) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan/perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025," ujar Sekretaris Kemenko  Perekonomian Susiwijono Moegiarso seperti dikutip Antara, Selasa (27/5). 

Dia  merinci, diskon tarif listrik ini menyasar sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dan mengadopsi skema yang sama dengan program serupa pada Januari-Februari 2025 lalu.

Kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik. Pelaksanaan program diskon tarif listrik 50% ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan PLN.

Bakal Dilaporkan Perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dalam Rakortas menyampaikan bahwa kebijakan ini akan segera dilaporkan kepada Menteri ESDM dan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama Kementerian Keuangan dan PLN, termasuk penerbitan Keputusan Menteri ESDM.

Selain diskon listrik, pemerintah juga menggulirkan berbagai program stimulus lainnya untuk mendongkrak aktivitas konsumsi domestik.

Proses Lambat

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, keputusan diskon listrik batal telah dibahas bersama menteri-menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Alasan pembatalan juga karena proses penganggarannya yang lebih lambat.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," ujarnya  di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6). 

Diketahui, semula pemerintah merencanakan untuk menjalankan 6 program dalam paket kebijakan stimulus ekonomi. Namun, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan hanya ada 5 program, dengan diskon tarif listrik 50 persen dipangkas.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang semula sigunakan untuk pemberian diskon tarif listrik dialihkan untuk bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan. "Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah," ujar Sri Mulyani.

Menkeu  mengatakan, BSU itu akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja atau buruh dengan besaran Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. BSU juga akan diberikan kepada 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama.

Total anggaran untuk BSU ini mencapai Rp10,72 triliun. Menurut Sri Mulyani,  proses pengalihan anggaran dari diskon tarif listrik ke BSU juga melihat kesiapan data yang dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah," ujarnya.  bari/ibnu/fba