NERACA

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen tegas dan berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan ekonomi serta keamanan nasional melalui peningkatan pengawasan terhadap praktik penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggandeng TNI dan Polri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberantas celah-celah penyelundupan yang merugikan penerimaan negara. Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional melalui pengawasan yang semakin ketat dan terpadu.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menutup pelabuhan-pelabuhan gelap yang kerap menjadi jalur masuk dan keluarnya barang ilegal. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyelundupan atau paling tidak meminimalkan praktik ini agar penerimaan negara bisa optimal,” ujarnya dalam konferensi pers.

Langkah ini sejalan dengan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun kepabeanan. Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas instansi perpajakan dan kepabeanan agar terus mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan pelaku usaha.

Tidak hanya sektor pabean, langkah tegas juga ditunjukkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sepanjang Januari hingga Mei 2025, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp774,3 miliar melalui penindakan terhadap 32 kapal pelaku illegal fishing dan penertiban rumpon ilegal yang mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan nelayan lokal.

Di sisi lain, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1,9 ton narkotika jenis kokain dan shabu oleh kapal berbendera Thailand di Selat Durian, Kepulauan Riau. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara TNI AL, Bea Cukai, BNN, dan Polri dalam memutus mata rantai jaringan narkotika internasional.

Deputi Kemenko Polhukam Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi menegaskan bahwa negara hadir dan berkomitmen memutus jaringan narkotika demi keselamatan generasi bangsa. Pemerintah pun memastikan seluruh aparat yang terlibat akan diberi penghargaan setimpal atas dedikasinya. Dengan penguatan pengawasan lintas sektor ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya menjaga integritas kedaulatan dan ekonomi negara, serta menjamin keamanan nasional dari ancaman perdagangan ilegal.