Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kepastian itu disampaikan usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pekan ini.

NERACA   

"Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan," ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR RI. Dia menjelaskan pihaknya punya dua bulan untuk menyusun anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN atau RAPBN 2026.

Menurut dia, RAPBN 2026 akan disusun berdasarkan evaluasi anggaran kementerian/lembaga tahun ini. "Jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," ujarnya. 

Menkeu menjelaskan nantinya APBN 2026 disusun dengan mengacu Asta Cita atau delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi anggaran sendiri merupakan perintah Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres pertamanya itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga total Rp306,69 triliun.

“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani. 

Menurut dia, efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di 2026.

“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB,” tutur  Sri Mulyani.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan yakni (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

“Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” ujar  Sri Mulyani.

Menkeu  juga  memperkirakan anggaran pendidikan akan berada di kisaran Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun dalam  APBN 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk berbagai program unggulan. “Tahun 2026 anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun,” kata Sri Mulyani

Menurut dia, anggaran tersebut untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan pendidikan vokasi. “Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar   Sri Mulyani.

Sementara itu, anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan mencapai Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, hingga menambah bantuan gizi baik untuk balita dan ibu hamil.

Selain itu, anggaran tersebut diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas demi menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi kesehatan. Hal ini guna meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meminimalkan beban biaya kesehatan masyarakat. “Anggaran kesehatan di 2026 diperkirakan akan mencapai antara Rp 181 triliun hingga Rp 228 triliun,” ujarnya. 

Sebagai informasi, angka-angka yang disampaikan ini belum bersifat final. Pemerintah masih harus membahasnya dengan DPR RI sampai nantinya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Konsolidasi BUMN

Tidak hanya penghematan di APBN, Pemerintah juga berencana mengkonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak usaha. Dari total 888 BUMN hingga anak usaha, ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan jumlahnya menjadi hanya 200.

Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengatakan, perlu dilakukan proses restrukturisasi dari pengelolaan BUMN sebagai upaya optimalisasi kinerja. Setidaknya ada empat tahapan yang sedang dilakukan. Pertama, dilakukan proses fundamental business review terhadap keseluruhan BUMN. Langkah ini dilakukan strategi secara komprehensif, mulai dari reprofiling bisnisnya hingga turnaround bisnis.

“Mungkin ada juga yang akan kita tutup bisnisnya tergantung daripada hasil fundamental business review kita. Ini tahap satu yang sedang kita lakukan dan kita harapkan ini akan selesai sampai dengan Oktober tahun ini. Satu persatu, kemudian outputnya adalah kita akan mengeluarkan matrix daripada perusahaan kita,” ujar  Dony dalam acara Outlook Ekonomi DPR di Jakarta,  Selasa (20/5). 

Tahapan kedua dilakukan konsolidasi bisnis. Dony berharap, proses ini dapat selesai dalam 1-2 tahun ke depan. Akan ada lebih dari 350 merger dan akuisisi yang akan dilakukan, sehingga skala perusahaan akan menjadi lebih besar.

“Akan terjadi lebih dari 350 merger dan akuisisi yang akan kita lakukan, sehingga nanti kita akan punya perusahaan yang skalanya menjadi besar. Dengan skala yang besar kita memiliki kemampuan berkompetisi yang baik,” ujar Dony seperti dikutip Bergelora.com. 

Dari proses konsolidasi atau peleburan ini, pihaknya menargetkan jumlah BUMN dari yang semula 888 perusahaan, menjadi hanya sekitar 200 perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini akan menjadi perusahaan skala besar dengan kemampuan daya kompetisi yang kuat.

“Dari 888 perusahaan, kita harapkan ini akan menjadi kurang lebih kurang daripada 200 perusahaan yang skalanya menjadi begitu besar dan memiliki kemampuan daya kompetisi yang kuat. Diharapkan dengan demikian di sisi holding operation akan memiliki perusahaan-perusahaan yang sehat, kuat, dan mampu berkompetisi dengan baik,” ujarnya.

Berikutnya tahap ketiga, akan dilakukan penulisan ulang roadmap dari masing-masing perusahaan, mulai dari menentukan KPI, melihat bisnis model, menentukan revenue stream, hingga revenue parameternya. Lalu tahapan keempat, menentukan value creation dari perusahaan terkait.

“Tahapan-tahapan ini tentu saja tidak dilakukan dalam 1-2 tahun. Tetapi possibility untuk kita sampai di tahapan keempat itu dalam 4 tahun ke depan kita sudah menentukan mana yang akan kita privatize dan mana yang akan menjadi perusahaan sendiri. Ini dampaknya tentu sekali dengan proses ini tentu akan terjadi efisiensi di dalam pengelolaan BUMN kita,” ujarnya. bari/mohar/fba