DPR Nilai Program 3 Juta Rumah Sulit Capai Target

NERACA

Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Komisi V DPR RI baru selesai  menggelar rapat kerja awal pekan kemarin. Salah satu agenda besar dalam  rapat kerja tersebut membahas program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo pesimis dengan program 3 juta rumah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Menurutnya, Ara tak bisa menjelaskan rinci mengenai perencanaan dan pos anggaran saat rapat bersama Komisi V DPR RI. "Ya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Menteri, ya pembantu presiden ini, kita jadi terlihat pesimistis gitu loh, karena langkah-langkah yang disampaikan kemarin ternyata kan tidak bisa dijelaskan secara detail, padahal kalau kita bicara target 3 juta rumah itu kan per tahun dan ini sudah masuk bulan kelima kan," kata Yanuar.

Yanuar menuturkan, DPR perlu peta jalan jelas mengenai program itu dari Menteri PKP. Terlebih, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah dari target 3 juta. Rencana anggarannya pun belum ada. "Yang disampaikan Pak ARA itu tidak menggambarkan itu sama sekali, jadi ketika bicara 3 juta itu kan yang dipaparkan ada 2.247.000 sekian tuh, itu kan tidak ada dalam perencanaan Masih upaya gitu loh, anggarannya belum ada, kemudian apalagi pelaksanaannya gitu," ujarnya.

"Konteks realistis tidak realistis ini kan bagaimana menteri yang seharusnya bisa membuka jalan supaya ekosistem 3 juta rumah itu ada gitu loh," tambahnya.

Yanuar lalu mengkritisi rencana Ara yang bakal merenovasi rumah desa sebanyak 123 ribu. Sebab, dia tak menjelaskan dari mana anggaran dana renovasi itu digunakan. "Mewujudkan 123.000 itu kan tidak mudah juga, apalagi ini dananya ternyata belum ada, walaupun disitu dibilang sudah ada gitu kan terus penempatannya dimana, berapa di pesisir, berapa di desa, berapa di kota, kan tidak ada juga," ucapnya.

Yanuar mengapresiasi adanya program 3 juta rumah ini maupun soal rencana dua penjara yang bisa diubah menjadi hunian rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba. Namun, ia mengingatkan Ara berbicara terukur dengan paparan regulasi dan anggaran. "Sekarang begini loh, jadi kelemahan Pak Ara ini ya, ini memitigasi semua projek, semua program, makanya pelajaran itu kan penting ketika kita bicara, terutama menuntaskan regulasinya," ujarnya.

"Saya bilang ini kenapa jadi omon-omon, karena regulasinya enggak jelas, kemudian pos anggarannya juga enggak jelas, kemudian siapa yang bertanggungjawab, kemudian capaiannya itu," tambahnya.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target. "Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah,”kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Adapun Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya. "Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya. Dia menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan tetap optimistis program 3 juta rumah dapat terealisasi. Ia bahkan siap mundur dari jabatan bila target tidak tercapai. "Kami yakin bisa mencapainya dengan kerja keras. Kalau tidak tercapai, kami siap di-reshuffle kapan pun. Kami ini pembantu Presiden," tegasnya. agus

BERITA TERKAIT

MENKEU SRI MULYANI INDRAWATI: - Efisiensi Anggaran Terus Berlanjut pada 2026

  Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)…

MENKEU AKAN MELANTIK PEKAN INI: - Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Baru

  Jakarta-Rumor  mengenai pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai akhirnya mulai menemui  titik terang. Setelah sebelumnya santer beredar kabar…

Efisiensi Anggaran Bakal Berlanjut Tahun Depan

  NERACA Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENKEU SRI MULYANI INDRAWATI: - Efisiensi Anggaran Terus Berlanjut pada 2026

  Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)…

DPR Nilai Program 3 Juta Rumah Sulit Capai Target

NERACA Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Komisi V DPR RI baru selesai  menggelar rapat kerja…

MENKEU AKAN MELANTIK PEKAN INI: - Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Baru

  Jakarta-Rumor  mengenai pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai akhirnya mulai menemui  titik terang. Setelah sebelumnya santer beredar kabar…