NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026. “Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

Menkeu menyebut masih ada waktu dua bulan lagi sampai dia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L). Bersamaan dengan itu, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026. APBN, kata dia, akan dioptimalkan untuk menjadi instrumen counter cyclical dan melindungi masyarakat maupun dunia usaha.

Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden. “Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi,” ujarnya.

Untuk APBN tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen. Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.

Secara umum, belanja negara disalurkan untuk delapan program prioritas, di antaranya ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk program pendidikan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Rp727 triliun hingga Rp761 triliun pada RAPBN 2026. Sedangkan untuk program kesehatan nilainya berkisar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.

Adapun pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Seiring dengan berakhirnya pelaksanaan efisiensi, Kemenkeu telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun.

Selanjutnya, Sri Mulyani meminta izin Prabowo untuk merelokasi anggaran agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 menurun menjadi 4,87% secara tahunan.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, berpotensi menimbulkan krisis fiskal baru. Hal ini terjadi jika pemangkasan anggaran hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah efisiensi anggaran bisa berdampak positif, asalkan diarahkan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Askar, menegaskan bahwa realokasi dari efisiensi anggaran tidak bisa serta-merta digunakan untuk menutup kekurangan dana MBG. “Pendekatan universal coverage pada program MBG yang ada berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena memakan biaya besar,” katanya, beberapa waktu lalu.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah melakukan pemotongan anggaran secara sporadis tanpa mempertimbangkan implikasinya. Menurutnya, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang. “Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” pungkasnya. bari