Jakarta-Rumor  mengenai pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai akhirnya mulai menemui  titik terang. Setelah sebelumnya santer beredar kabar bahwa Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama akan menduduki posisi tersebut, hari ini, kemarin (20/5),  keduanya dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara. Seperti diketahui, saat ini Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani, sedangkan Dirjen Pajak masih dipegang oleh Suryo Utomo.

NERACA

Usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa dirinya dan Letjen Djaka Budi Utama menerima sejumlah arahan langsung dari Presiden. "Hari ini saya bersama Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan dan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen, guna mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo di Istana Negara, Selasa (20/5). 

Bimo juga mengaku bahwa sebelum dipanggil Presiden, dirinya dan Letjen Djaka telah lebih dulu menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun demikian, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bimo belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi yang akan diembannya. Ia memilih menunggu arahan resmi lebih lanjut. "Untuk pelantikan (Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai) dan hal-hal terkait lainnya, kami menunggu arahan dari Ibu Menteri Keuangan," ujarnya seperti dikutip Bisnis.com.   

Sebagai catatan, Askolani telah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021. Sedangkan jabatan Dirjen Pajak telah dinakhodai oleh Suryo Utomo sejak 1 November 2019.

Sementara pejabat baru Djaka Budi Utama kini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bimo Wijayanto merupakan mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) serta eks Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Saat menjabat sebagai asisten deputi investasi strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bimo Wijayanto menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK pada 15 Maret 2022 untuk periode 2021.

Bimo merupakan alumni Sekolah Menengah Atas atau SMA Taruna Nusantara pada 1995. Dia lalu menempuh pendidikan tingginya pada jenjang sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000. Selanjutnya, dia meneruskan studi hingga tamat jenjang Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005.

Tak hanya itu, Bimo juga mengambil pendidikan Postdoctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di National Center for Social and Economic Modeling (Natsem) and Duce Center for International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat. Dia juga melanjutkan studi Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang ekonomi di Natsem, University of Canberra, Australia.

Sebelum menjadi petinggi di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bimo mengawali kariernya sebagai dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), UGM sejak Maret 2007 hingga Agustus 2009. Dia juga pernah menjadi Staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2003 hingga Januari 2010.

Bimo juga sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI pada 2015-2016. Dia juga pernah menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).

Harta Kekayaan Bimo Wijayanto

Adapun laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan Bimo sudah tiga kali menyampaikan total hartanya. Dia pertama kali menyerahkan LHKPN ketika menjadi Tenaga Ahli Utama KSP, dengan jumlah Rp 5.970.000.000 pada 2019.

Selanjutnya, Bimo kembali berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ketika menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Total hartanya kala itu sebesar Rp 6.170.000.000 pada 2020.

LHKPN terakhir yang dilaporkan Bimo sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, yaitu Selasa, 15 Maret 2022 dengan jumlah mencapai Rp 6.670.000.000. Berikut rinciannya:

Tanah dan bangunan: Rp 5.800.000.000; Alat transportasi dan mesin: Rp 370.000.000; Harta bergerak lainnya: Rp 200.000.000; Kas dan setara kas: Rp 300.000.000; Harta lainnya: nihil;  Utang: nihil.

Dalam LHKPN-nya, Bimo mengakui kepemilikan atas lima bidang tanah dan/atau bangunan yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Aset-aset properti seluas 92-1.827 meter persegi tersebut tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul.

Bimo hanya mempunyai satu unit alat transportasi roda empat yang juga diklaim dari hasil sendiri. Kendaraannya berupa Toyota SUV Fortuner TRD (2017) senilai Rp 370 juta.

Target Pajak

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Namun, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengakui pencapaian target tersebut tidaklah mudah.

Suryo Utomo, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 31 Maret 2025 baru mencapai Rp322,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 14,7 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan," kata Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (7/5). 

Dia menegaskan pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Ia berharap penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2025.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBN 2026 dengan harapan pertumbuhan ekonomi bergerak ke 5,2%—5,8% tahun depan.

Asumsi tersebut dirinya sampaikan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan III 2024—2025, Selasa (20/5).  Sri Mulyani memperkirakan ekonomi terus tumbuh dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia.

“Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan [ekonomi] hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045,” ujarnya.

Dengan pertimbangan risiko dan ketidakpastian, Sri Mulyani memperkirakan suku bunga obligasi pemerintah yakni Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6% hingga 7,2%.

Didukung dengan spread yang menarik dan trust dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik. Terlebih, minat beli investor di pasar surat berharga negara akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas baik di surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah.

Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2026 diperkirakan antara kisaran Rp16.500 per dolar AS hingga Rp16.900 per dolar AS.  Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) diasumsikan inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5% dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi suplai dan permintaan.

Pada sisi lain, Sri Mulyani mempertimbangkan tensi gejolak politik dan perlemahan ekonomi global, harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia pasti terpengaruh. Minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara US$60 hingga US$80 per barel.

Lifting minyak pada tahun depan diproyeksikan di angka 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari. Meski lebih rendah dari asumsi 2025, Menkeu  menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas terus dilakukan. bari/mohar/fba