NERACA

Jakarta – Langkah pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi global patut diapresiasi. Berbagai kebijakan strategis dan inovasi digital yang dijalankan telah memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo memberikan pujian atas fokus pemerintah dalam mendorong ekonomi digital sebagai motor penggerak pertumbuhan. "Dalam era digital saat ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat, peran ekonomi digital dapat menjadi katalisator dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru," ujar Bambang Soesatyo.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dengan meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) yang menempatkan teknologi sebagai pilar utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Proyeksi ekonomi digital Indonesia yang akan mencapai nilai USD220 hingga 360 miliar pada tahun 2030 menjadi bukti kesiapan dan keberhasilan pemerintah dalam mengelola potensi tersebut.

Diplomasi ekonomi yang dijalankan pemerintah juga mendapat apresiasi luas, terutama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brunei Darussalam yang memperkuat hubungan bilateral dan membuka ruang kolaborasi di berbagai sektor penting, termasuk ketahanan pangan dan perlindungan tenaga kerja migran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan keberhasilan diplomasi tersebut. "Melalui diskusi ini, Indonesia meneguhkan niat untuk memperkuat hubungan di sektor-sektor strategis, mulai dari perdagangan hingga perlindungan WNI. Semangat persahabatan sangat terasa dalam pertemuan ini, yang sekaligus menjadi bentuk diplomasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat," tegas Airlangga Hartarto.

Stabilitas sistem keuangan nasional pun tetap terjaga berkat sinergi kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi untuk meredam dampak risiko eksternal sekaligus memperkuat sektor domestik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, "Dalam rapat KSSK, kita sepakat meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk meredam dampak risiko eksternal, sembari mendorong penguatan sektor keuangan dan perekonomian domestik," ungkap Sri Mulyani Indrawati.

Sehingga dengan berbagai langkah terintegrasi ini, pemerintah menunjukkan kesiapan dan ketegasan dalam mengelola tantangan ekonomi global, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebelumnya, Analis kebijakan ekonomi dari Apindo, Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa situasi global yang semakin terfragmentasi akibat kebijakan proteksionis AS juga mendorong Indonesia untuk memperluas jaringan mitra dagang ke kawasan non-tradisional. Ajib menilai langkah ini sebagai kebijakan visioner.

“Ini saat yang tepat untuk memperkuat daya saing dan membangun ekosistem bisnis yang efisien dan berbiaya rendah. Penguatan kerja sama lintas kawasan juga akan memberi dampak signifikan dalam menjaga stabilitas ekspor nasional,” ujar Ajib.

Dari sisi pelaku usaha, dukungan juga mengalir. CEO PT Oxytane Mitra Indonesia, Syofi Raharja, mendorong kalangan industri untuk lebih proaktif dalam menjajaki pasar baru yang belum terdampak konflik dagang.

“Kalau produk kita berkualitas, dinamika seperti perang dagang tidak akan jadi masalah besar,” tutur Syofi.

Langkah-langkah diplomasi dagang dan strategi diversifikasi ini menandai komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan global dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.

Pemerintah aktif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke wilayah seperti Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia Tengah sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan sepihak dari negara mana pun.

“Indonesia adalah negara merdeka yang tidak bisa ditekan oleh kebijakan sepihak dari negara mana pun,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki prinsip untuk menjaga martabat dan kedaulatan ekonomi, serta memperjuangkan sistem perdagangan yang adil, setara, dan saling menguntungkan.

Pemerintah memilih langkah diplomatik dengan mengedepankan dialog. Delegasi tingkat tinggi telah dikirim ke Washington untuk membahas jalan keluar terbaik.

“Kami terbuka untuk berdiskusi, namun kami akan tetap menjaga prinsip untuk melindungi kepentingan nasional dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis,” tegas Presiden Prabowo.