NERACA

Jakarta - Ekonom Senior Chatib Basri menyebut risiko krisis utang di Indonesia relatif kecil karena rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman atau mencapai 38,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Agustus 2022.

“Even in the worst case scenario dengan rasio utang 40 persen dari PDB, ini masih relatif aman dengan kondisi seperti ini. Bunga cicilan kita sekitar 15 persen dari budget, di kita seharusnya kekhawatiran rasio utang tidak signifikan,” katanya dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook di Jakarta, pekan ini. 

Menurutnya, beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, berpotensi tinggi mengalami krisis utang karena di tengah penyebaran pandemi COVID-19 mereka harus menaikkan defisit anggaran untuk mengatasi pandemi sehingga mereka menarik lebih banyak utang.

Dengan peningkatan suku bunga acuan bank sentral berbagai negara, negara-negara tersebut pun harus membayar bunga utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Dengan kondisi itu, menurutnya Indonesia justru bisa diuntungkan sebagai salah satu negara dengan risiko krisis utang yang lebih kecil. “Dengan risiko krisis utang itu, orang mesti mencari relokasi termasuk ke kita. Itu sebabnya performance pasar modal kita lumayan,” katanya seperti dikutip Antara.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut bursa Indonesia menjadi bursa terbaik kelima di dunia.

Menurutnya pada 2022 jumlah bursa di dunia yang mencatatkan kinerja positif tidak sampai 10, salah satunya Indonesia karena sepanjang tahun berjalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tumbuh sekitar 6 persen.

“Nilai rata-rata transaksi harian di bursa kita tumbuh kira-kira 14,5 persen dari sekitar Rp13 triliun, tahun ini kita mencapai Rp15,2 triliun,” kata Jeffrey dalam kesempatan yang sama.

Chatib Basri menambahkan perlindungan terhadap kelompok rentan perlu menjadi prioritas belanja negara di 2023 saat perekonomian Indonesia diprediksi mengalami pelemahan.

“Quality spending itu penting. Buat saya, yang paling penting dilakukan memproteksi kelompok rentan dalam bentuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan),” kata Chatib Basri.

Ia mengatakan pemerintah mesti membedakan program yang harus dilakukan dan program yang sekadar ingin dilakukan.

Pasalnya, harga komoditas berpotensi menurun pada 2023 sehingga penerimaan negara diprediksi juga akan ikut menurun. Padahal pada saat yang sama, pemerintah juga menargetkan defisit APBN kembali ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ke depan, menurutnya, pemerintah juga perlu menerapkan policy mix dimana suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate tidak bisa dinaikkan terlalu tinggi dan pengetatan pengeluaran negara perlu dilakukan secara berhati-hati.

“Jadi harus diterapkan policy mix, termasuk penerapan kebijakan makro prudensial. Beberapa pengaturan untuk menjamin apa yang terjadi di pasar valuta asing perlu dilakukan, bukan untuk tagging the level tapi smoothing the volatility,” katanya.

Ia memprediksi perekonomian Indonesia hanya akan mengalami pelemahan sebagai dampak dari resesi global karena ketergantungan yang rendah terhadap rantai pasok global sebagaimana tampak dari ekspor yang hanya menyumbang 24,68 persen dari PDB.

Di samping itu, hanya sekitar 15 persen dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang dipegang oleh investor luar negeri.

Lalu, Chatib Basri menyebut kampanye pada tahun politik di 2023 akan berdampak positif terhadap perekonomian karena mendorong peredaran uang di tengah masyarakat.

“Sepanjang pengalaman melalui pemilu langsung, jelang tahun pemilu, spending akan naik. Karena misalnya spending untuk peralatan kampanye saja sudah berapa,” kata Chatib.

Pada 2023 ia memprediksi politisi akan mulai melakukan perjalanan untuk menggalang dukungan sehingga beberapa sektor seperti transportasi akan diuntungkan.

Di samping itu, kampanye yang dilakukan melalui berbagai acara, dari mulai pagelaran musik dan pembagian pakaian yang biasanya disertai pembagian makanan juga akan mendorong masyarakat melakukan konsumsi.

Namun demikian, ia memperkirakan belanja untuk kampanye tersebut tidak lantas dapat meredam dampak resesi global terhadap perekonomian nasional. Mohar