DPR DUKUNG PENUH OPTIMALISASI SUBSIDI: - BBM Satu Harga dan Program OVOO

Jakarta-Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mendukung penuh optimalisasi subsidi pemerintah oleh Pertamina melalui pengoperasian Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan Program One Village One Outlet (OVOO) untuk masyarakat sasaran. Program tersebut merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.

NERACA

"BBM dan LPG subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat dan mewujudkan energi berkeadilan. Untuk itu, kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” ujar Sugeng, Jumat (3/6).

Menurut dia, Program BBM Satu Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok. Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa. "Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat," ujarnya.

Melalui Program BBM Satu Harga dan OVOO, tambahnya, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan. Program tersebut juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Terkait hal itu Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran,” kata dia seperti dikutip Antara.

DPR menyadari bahwa saat ini pemerintah mengalami beban sangat berat, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia. "DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” ujarnya.

Program BBM Satu Harga, yang sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Program BBM Satu Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.

Pada 2022 Pemerintah menargetkan 92 titik BBM Satu Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak tujuh titik tersebar di Kalimantan Barat (dua titik), Kalimantan Tengah (satu titik), Sulawesi Utara (satu titik) dan Kepulauan Maluku (tiga titik).

Selain itu, sebanyak 65 titik BBM Satu Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah. Sementara itu Pertamina telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa. Melalui OVOO, Pertamina akan memastikan LPG Subsidi dapat dinikmati masyarakat kecil di pedesaan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mencatat, realisasi program BBM Satu Harga di tahun 2021 mencapai 78 lokasi. Realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 76 lokasi.

 

"Jadi, realisasi lokasi program BBM Satu Harga telah melebihi target," ucap Arifin dalam konferensi pers Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Tahun 2022 di Jakarta, belum lama ini.

Melalui program BBM Satu Harga, harga jual BBM Jenis Premium menjadi Rp6.450 per liter. Sedangkan, untuk BBM jenis Solar dijual Rp5.150 per liter.

Target 92 Lokasi

Arifin mengatakan, secara kumulatif capaian program BBM Satu Harga telah menjangkau 331 lokasi hingga akhir 2021. Terbanyak Maluku dan Papua sebanyak 108 lokasi. Sebelum adanya program ini harga jual BBM di kedua wilayah tersebut berkisar Rp12.000 sampai Rp100.000.

Lalu, Kalimantan sebanyak 75 lokasi. Sebelum adanya program ini, harga jual BBM di Pulau Borneo itu berkisar Rp8.000 sampai Rp40.000. Selanjutnya, NTB dan NTT sebanyak 56 lokasi. Sebelum adanya program ini harga jual BBM dibanderol Rp8.000 sampai Rp9.000. "Kemudian, Sumatera 56 lokasi. Diikuti Jawa dan Madura 3 lokasi, dan Bali 5 lokasi," ujarnya.

Adapun program BBM Satu Harga di 2022, ditargetkan menjangkau 92 lokasi. Sehingga total akumulasi lokasi BBM Satu Harga hingga akhir tahun ini mencapai 423 lokasi.

Arifin mengaku optimis target pembangunan 584 penyalur BBM satu harga di seluruh pelosok tanah air hingga tahun 2024 bisa tercapai. "Kami memiliki target sampai dengan tahun 2024 kita harus bisa mencapai 584 penyalur BBM satu harga di seluruh Indonesia. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 3 tahun kita memiliki tantangan untuk bisa membangun paling tidak 80-100 stasiun pertahunnya," ujarnya saat peresmian Serentak 17 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga di Lombok Tengah, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, program BBM satu harga ini sudah dimulai sejak tahun 2017 secara nasional dan sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun lebih dari 250 stasiun penyalur BBM satu harga. "Untuk tahun 2021 dalam sekarang ini kita meresmikan secara serentak 17 penyalur BBM, maka di tahun 2021 masih ada 44 penyalur yang sudah melaksanakan penyalurannya dari target 76 penyalur," ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus berupaya dalam sisa waktu kurang lebih 3 bulan di tahun 2021 ini, pihaknya bisa membangun 32 penyalur BBM satu harga dari target 76 penyalur.

Menurut dia, energi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu salah satu yang harus didorong adalah bagaimana Pemerintah bisa menciptakan dan membangun infrastruktur, sehingga masyarakat bisa menikmati dan meningkatkan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap perekonomiannya.

"Untuk itu diperlukan upaya-upaya kita yang keras sehingga niat kita untuk bisa memberikan masyarakat energi berupa BBM yang terjangkau itu bis akita lakukan, itu (program BBM satu harga) merupakan program mulia pemerintah yang sudah dicanangkan sejak tahun 2017," ujarnya.

Tentunya dalam pemilihan daerah untuk penyaluran BBM 1 harga, pihaknya memiliki kriteria yakni dilaksanakan di daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar. Sehingga masyarakat yang terluar dan terpencil bisa mendapatkan BBM yang terjangkau.

"Ini tentu saja membutuhkan survei-survei yang kemudian juga membutuhkan upaya kita bagaimana bisa membangun di daerah tersebut. Mungkin daerahnya sulit dan itu membutuhkan upaya keras, memang biaya logistik akan lebih mahal tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati kesetaraan kesamaan," tutur dia. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Ekonom : Swasta Harus Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur

NERACA Jakarta - Pengusaha mengaku kapok ikut menggarap proyek infrastruktur dan layanan publik pemerintah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan…

PEMERINTAH MENAIKKAN ANGGARAN PENGADAAN MOBIL DINAS - DPR Kritik Keras Batalnya Diskon Tarif Listrik

  Jakarta-Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Mufti Anam mengritik keras terkait batalnya diskon tarif listrik bagi masyarakat. Dia…

Paket Stimulus Belum Cukup Dongkrak Pertumbuhan 5%

    NERACA Jakarta – Pemerintah telah merilis lima paket stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Namun begitu, Direktur Eksekutif…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

Ekonom : Swasta Harus Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur

NERACA Jakarta - Pengusaha mengaku kapok ikut menggarap proyek infrastruktur dan layanan publik pemerintah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan…

PEMERINTAH MENAIKKAN ANGGARAN PENGADAAN MOBIL DINAS - DPR Kritik Keras Batalnya Diskon Tarif Listrik

  Jakarta-Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Mufti Anam mengritik keras terkait batalnya diskon tarif listrik bagi masyarakat. Dia…

Paket Stimulus Belum Cukup Dongkrak Pertumbuhan 5%

    NERACA Jakarta – Pemerintah telah merilis lima paket stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Namun begitu, Direktur Eksekutif…