Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat mobilitas masyarakat mulai meningkat di berbagai tempat publik seiring pelonggaran kebijakan PPKM yang mulai dilakukan pada Agustus 2021. Kenaikan mobilitas terutama terjadi di tempat perdagangan ritel dan rekreasi serta tempat transit. Sementara itu, Pemerintah menyusun strategi jangka panjang untuk mengantisipasi  kemungkinan Covid -19 akan tetap ada dalam waktu lama.  

NERACA

"Ini data sampai 26 Agustus 2021, terlihat pada Agustus, di mana positivity rate turun. Kemudian, bed occupancy ratio (BOR) turun, maka mobilitas di ritel dan rekreasi sudah membaik," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/9).

Secara rinci, Setianto memaparkan, tingkat mobilitas masyarakat di tempat perdagangan ritel dan rekreasi semula berada di minus 20% pada Juli 2021. Namun, pelonggaran PPKM membuat kunjungan masyarakat meningkat ke tempat ini, sehingga tingkat mobilitasnya membaik ke minus 13,2% pada Agustus 2021. Lalu, tingkat mobilitas masyarakat di taman dari minus 20% menjadi minus 15% dan mobilitas di tempat kerja dari minus 28,9% menjadi minus 24,1%.

Begitu juga dengan tingkat mobilitas masyarakat di tempat transit dari minus 45,3% menjadi minus 38,3%. "Tempat transit ini sebelumnya dipengaruhi PPKM Darurat, seperti terminal dan lainnya, tapi sekarang sudah membaik," tutur dia.

Khusus di tingkat mobilitas masyarakat di tempat belanja kebutuhan sehari-hari sejatinya tetap positif selama kebijakan PPKM. Namun, pelonggaran membuat tingkat mobilitas masyarakat ke tempat ini turut meningkat, yaitu dari 12,8% menjadi 15,3%. Sebaliknya, tingkat mobilitas masyarakat di rumah justru berkurang dari semula 13% menjadi 10% ketika pelonggaran kebijakan PPKM.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 optimis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa menurunkan positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Indonesia hingga di bawah 5%. Patut diketahui, PPKM saat ini diperpanjang hingga 6 Desember.

Menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi, target itu bakal terwujud dalam waktu dekat karena kasus positif telah mengalami penurunan. "Kita akan betul-betul bisa melandaikan kurva sesuai target, kita ingin sesegera mungkin mencapai target positivity rate di bawah 5%,” ujarnya via kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (31/8).

Merujuk data pemerintah pusat, tingkat positivity rate Indonesia dalam kurun 17-23 Agustus sebesar 17,01%, turun menjadi 11,09% dalam sepekan terakhir. Pada periode 17-23 Agustus, jumlah warga yang diperiksa mencapai 117.322 orang. Sementara pada periode 24-30 Agustus jumlah warga yang diperiksa turun menjadi 90.207 orang.

Menurut Sonny, target yang dicanangkan itu bisa tercapai jika pemerintah daerah senantiasa menerapkan PPKM yang diarahkan pemerintah pusat. "Jadi Insya Allah kita yakin kalau PPKM dengan level ini, para kepala daerah paham yang menjadi aturan di level tersebut dan dilaksanakan betul, termasuk mengejar target vaksinasi, testing, tracing, dan mendorong masyarakat patuh Prokes, kita akan betul-betul bisa melandaikan kurva," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sonny juga merespon anggapan bahwa jumlah kasus menurun akibat tes harian yang ikut menurun. Dia mengatakan pemerintah telah mengubah pola pengetesan menjadi hanya menyasar kalangan rentan.

Menurut dia, strategi itu telah disesuaikan dengan kajian dan pola epidemiologis dalam menghadapi pandemi virus corona. "Testing itu dilakukan pada mereka yang mempunyai risiko terpapar, karena punya gejala atau pernah kontak erat kasus positif. Jadi bukan testing untuk screening lagi," ujar Sonny.

Strategi Jangka Panjang

Pemerintah diketahui menyusun strategi jangka panjang untuk mengantisipasi  kemungkinan Covid -19 akan tetap ada dalam waktu lama. Pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini  adalah tetap berdisiplin dan membiasakan diri dengan protokol kesehatan sebagai jalan menuju  tatanan kehidupan baru.

Pandemi Covid -19 telah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun sejak pertama kali muncul di Wuhan,  Tiongkok pada akhir 2019. World Health Organization (WHO) dan banyak negara, termasuk  Indonesia telah bersepakat, bahwa langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan virus corona  secara jangka panjang harus disiapkan.

“Transisi dan adaptasi untuk hidup bersama Covid -19 ini memang harus dipersiapkan. Karena itu,  sambil terus mengevaluasi penerapan PPKM Berlevel, pemerintah menyusun dan menerapkan  sejumlah protokol kesehatan sebagai bagian dari strategi ke arah sana. Tujuannya, agar kita dapat  menyeimbangkan kehidupan yang sehat namun juga tetap berdaya dalam kegiatan ekonomi dan  sosial,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/9).  

Panduan protokol kesehatan dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat,  mengingat Covid -19 diperkirakan tidak hilang dalam waktu cepat. Tidak ada pilihan lain selain  disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu kebiasaan baru. 

Saat ini, pemerintah memprioritaskan pelaksanaan protokol kesehatan di ruang/fasilitas publik,  seperti: 

• Tempat perdagangan; pasar/toko modern, pasar/toko tradisional. 

• Transportasi publik; darat, laut, udara. 

• Destinasi Pariwisata; hotel, restoran, pertunjukan. 

• Kantor/Pabrik; pemerintah, swasta, bank, pabrik besar, UKM/IRT. 

• Lokasi ibadah dan kegiatan keagamaan 

• Tempat pendidikan; PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. 

Penyusunan protokol kesehatan di masing-masing ruang/fasilitas publik melibatkan pihak pemangku kepentingan terkait. Setiap protokol kesehatan didasarkan pada 3 standar, yaitu standar jumlah,  aktivitas, dan perilaku. 

Standar jumlah yaitu mengenai kapasitas ruang/fasilitas publik untuk memastikan penerapan 3M  (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Standar aktivitas adalah bentuk dan durasi aktivitas yang diperbolehkan untuk memastikan penerapan 3M. Sedangkan standar perilaku artinya pengunjung/pengguna fasilitas harus dipastikan menjalankan 3M.

Selain protokol kesehatan, selanjutnya pemerintah juga terus meningkatkan implementasi berbagai  strategi pengendalian pandemi, seperti:

• Deteksi: meningkatkan tes epidemiologi, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak,  surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus. 

• Terapeutik: konversi TT 30-40% dari total kapasitas RS, mengerahkan Tenaga Kesehatan  cadangan, pengetatan syarat masuk RS, meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat.

• Vaksinasi: peningkatan alokasi vaksin di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi,  penambahan sentra vaksinasi, menjadikan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan dan di  ruang publik, percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid. mohar