Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses sosial budaya. Ketiganya harus berjalan selaras di bawah kendali sistem manajemen transformasional yang berimbang dan solid. Yakni mampu mengendalikan fragmentasi agar menjadi konsolidatif. Tugas politik pembangunan memerlukan moda  yang instrumennya adalah politik, ekonomi, dan budaya.

Ketika politik ekonominya mengatakan Berdikari, maka sumber daya ekonomi nasionalnya harus digerakkan secara konsolidatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi wirausaha, dan tempat bakat baru tumbuh dan berkembang. Sebab itu, pembebasan pikiran dari yang serba diarah - arahkan untuk kepentingan kekuasaan harus diubah ke arah yang emansipatif dan partisipatif ketika bangsa ini menjalankan politik pembangunan di negeri ini.

Memahami politik pembangunan seperti itu, maka keselarasan antara misi politik pembangunan yang berpadu dengan misi ekonomi yang sesuai dengan budaya bangsa harus bisa hidup di tengah ekonomi pasar yang terbuka. Emansipasi segenap bangsa adalah persemaian yang subur bagi segenap rakyat Indonesia agar manusia Indonesia berhasil menjadi mahluk sosial dan ekonomi yang berbudaya kreatif, inovatif dan produktif. 

Hal ini diperlukan untuk keberhasilan reformasi ekonomi yang betcirikan desentralisasi. Karena itu, proses desentralisasi yang tepat sejatinya adalah sebuah proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah yang memerlukan  inisiatif dari bawah untuk meningkatkan produktifitas.Soal garam sebagai contoh adalah soal pembangunan daerah. Persoalan klasik yang muncul adalah produktifitas garam rakyat. Tapi karena isu garam digeser menjadi isu pilitik, maka persoalan pembangunan ekonomi pergaraman bergeser dari isu produktifitas menjadi isu politik murahan.

Kegagalan ini direspon oleh pemegang kebijakan dengan membuka kran impor. Kebijakan ini benar, tapi bersifat sesaat. Tapi menjadi tidak tepat karena isu produktifitas digeser menjadi isu politik. Dimensi pembangunan ekonomi pergaraman menjadi tererosi oleh kebijakan pemerintah sendiri.

Karena itu, politik kekuasaan dan politik pembangunan harus berjalan selaras dan seimbang. Pembangunan daerah yang esensinya adalah pembangunan entitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat di daerah, warna dasarnya harus ditempatkan pada posisi untuk membuka pintu bagi rakyat di daerah untuk berpikir dan bertindak bagi diri mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri sebagai pengelola rumah tangga ekonomi dan rumah tangga ekonomi koperasi dan/atau rumah tangga ekonomi perusahaan di daerah. 

Dalam hubungan ini maka politik kekuasaan harus melepaskan diri dari upaya mengurus dirinya sendiri dengan berbagai cara, antara lain KKN. Rakyat penginnya ada Tap MPR tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah di daerah. Mengapa harus ada tap MPR?. Sebagai pemilik kedaulatan adalah wajar jika rakyat memiliki konsep untuk membangun manusia seutuhnya, dan konsep ini selayaknya harus dibahas dalam satu majelis dimana rakyat bisa membahas dan bermusyawarah tentang pembangunan manusia untuk bisa mewujudkan kemandiriannya sebagai mahluk sosial ekonomi dan budaya.