NERACA

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan pengklasifikasian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi tiga tier berdasarkan permodalan dan skala bisnis.

Menurut Dian, langkah ini dilakukan mengingat kebutuhan saat ini untuk memperkuat BPR, termasuk berkaitan dengan dorongan agar BPR melangsungkan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di pasar modal.

“Menjadi 3 tier atau 3 klasifikasi dari BPR berdasarkan permodalan dan lain sebagainya (tujuannya) untuk bisa nanti mana yang akan kita dorong untuk masuk pasar modal dulu dan mana yang akan tetap di segmen masing-masing,” kata Dian, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Dian mengamini bahwa terdapat gap yang cukup besar antara BPR yang memiliki aset triliunan rupiah dengan BPR yang hanya memiliki aset miliaran rupiah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sehingga OJK tengah menyiapkan pengklasifikasian BPR berdasarkan permodalan.

Ia menjelaskan, arah penguatan BPR maupun BPR Syariah (BPRS) sebenarnya sudah jelas tertuang dalam roadmap atau peta jalan 2024-2027 termasuk penguatan dalam hal sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, hingga strategi konsolidasi.

Dian menambahkan, konsolidasi BPR diperlukan mengingat terdapat banyak BPR skala kecil yang kesulitan untuk tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Padahal, BPR yang tersebar di berbagai daerah ini menjadi andalan bagi masyarakat akar rumput.

“Oleh karena itu, kita arahkan BPR untuk menjadi community bank. Artinya, bank yang benar-benar berinteraksi dan berakar di komunitas lokal, dengan model bisnis yang sesuai kebutuhan (kredit) masyarakat sekitar,” kata dia.

Dengan adanya konsolidasi BPR, menurut Dian, penguatan bisnis akan terjadi di mana penghimpunan dana masyarakat serta penyaluran kredit bisa lebih luas dan efisien. Dengan begitu, daya saing BPR pun menjadi semakin baik.

“Apalagi BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah, saat ini masih ada yang dimiliki oleh kabupaten-kabupaten. Mereka kita konsolidasi, mereka harus dikonsolidasi di bawah BPD, tidak lagi di bawah pemerintahan daerah. Sehingga ketika BPR ada masalah, akan mudah diintervensi oleh BPD,” kata Dian.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, penyaluran kredit BPR per Maret 2025 mencapai Rp152,65 triliun. Komposisi kredit BPR didominasi oleh kredit modal kerja sebesar 47,67 persen. Dari sisi penghimpunan dana, pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) BPR mencapai Rp143,79 triliun. Total DPK BPR didominasi oleh deposito sebesar 70,12 persen dan tabungan 29,88 persen.

Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) BPR tercatat semakin memburuk yakni di posisi 11,91 persen per Maret 2025. Adapun LDR tercatat pada level 72,29 persen pada periode yang sama. Mengenai NPL yang memburuk, Dian mengatakan bahwa scarring effect dari pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Masih ada sektor-sektor tertentu yang belum pulih sepenuhnya.

OJK, ujar Dian, sudah melakukan beberapa kebijakan, misalnya Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilonggarkan apalagi mengingat sektor properti masih menghadapi tantangan. Selain itu, OJK juga tetap memperketat pengawasan rutin terhadap BPR.

“Tentu kita mengharapkan bahwa pemberian kredit BPR berhati-hati. Ada pengawas Kantor OJK di seluruh daerah yang akan lebih intensif untuk mengawasi BPR-BPR ini untuk kinerjanya semakin baik,” kata Dian.