NERACA

Jakarta - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Jawa Timur menandatangani nota kesepahaman dengan anak usaha PT Hutama Karya yaitu PT HK Realtindo (HKR) untuk mengembangkan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT HKR Koentjoro dan Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Herman Hidayat setelah kegiatan Suramadu Investment Gathering di Jakarta, Senin (31/7).

Plt Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi mengatakan nilai kerja sama untuk pengembangan KKJSM itu mencapai Rp23 triliun untuk kawasan wisata dan wisata syariah, perumahan, industri serta pelabuhan. "Nilainya untuk KKJSM itu kurang lebih Rp23 triliun termasuk CBD (area pusat bisnis/ central business district)," katanya. Agus menuturkan HKR nantinya akan bertindak sebagai kontraktor yang memungkinkan terbentuknya konsorsium dalam pembangunan.

Namun, khusus untuk pembangunan jalan tol, perlu ada payung hukum yang mengatur. "Belum termasuk (jalan tol) karena jalan tol kami tidak menawarkan langsung tapi oleh pengelola jalan tol, BPJT. Kita nanti perumahan, perkantoran,dan pergudangan juga bisa," tuturnya. Sementara itu, lanjut Agus, Kawasan Khusus Madura (KKM) belum mendapatkan peminat penanaman modal.

Namun, pemerintah Korea Selatan memberikan hibah untuk melakukan studi kelayakan. Kendati demikian, belum tentu nantinya investor Korea Selatan yang akan menggarap proyek pengembangannya. "Kalau studi kelayakan nanti hasilnya positif, nanti akan membuat investor juga akan yakin dengan hasilnya. Nanti bisa kita tenderkan (proyeknya)," pungkasnya.

Himawan Hariyoga mengatakan ada dua lokasi kawasan yang ditawarkan yakni Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). "Kami mengundang investor untuk bisa menanamkan modal di wilayah Suramadu," katanya. Meski menjadi bagian dari wilayah Jawa Timur yang jadi kontributor utama investasi nasional, masih banyak potensi alam dan sumber daya manusia di Madura yang belum tereksploitasi.

Sepanjang periode Januari-Juni 2017, Provinsi Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan nilai investasi mencapai Rp33,9 triliun atau 10,1 persen dari total investasi yang masuk. "Infrastruktur di Madura juga terkendala oleh anggaran pemerintah makanya kami berharap swasta bisa menyelesaikan masalah keuangan ini," kata Himawan.