KABUPATEN LEBAK

Legislator: Pengawasan Koperasi Dioptimalkan Cegah Investasi Bodong

NERACA

Lebak - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Dian Wahyudi mengatakan pengawasan koperasi di daerah ini harus dioptimalkan untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal atau investasi bodong.

"Kami berharap dinas koperasi dan UKM setempat dapat melaksanakan pengawasan koperasi yang dikelola oleh masyarakat," kata Dian Wahyudi di Lebak, Jumat (10/3).

Pengawasan koperasi tersebut jangan sampai terjadi di Kabupaten Lebak menjadi korban penipuan investasi bodong. Kasus penipuan investasi bodong terjadi di Depok, Jawa Barat, melalui "Koperasi Pandawa Mandiri Group" hingga anggotanya mencapai ratusan dan dana terkumpul sekitar Rp1,3 triliun. Pandawa Group menjalankan bisnis MLM menarik modal dari sejumlah investor untuk diputarkan kepada pedagang pasar dan makanan.

Pengalaman investasi bodong beberapa tahun lalu juga terjadi di Tangerang melalui Koperasi Langit Biru (KLB) dan PT Gradasi Anak Negeri (GAN). Praktik bisnis investasi bodong dengan pola mirip multi level marketing (MLM). Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah mengawasi keberadaan koperasi yang menawarkan investasi bodong tersebut.

Disamping itu juga masyarakat dapat berperan aktif jika ditemukan koperasi yang menawarkan investasi segera melaporkan kepada dinas terkait. Namun, pihaknya selama ini, di Kabupaten Lebak belum ditemukan adanya korban praktik investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat ganda baik koperasi, lembaga keuangan maupun perbankan."Kami minta masyarakat tetap waspada terhadap koperasi yang menawarkan jasa keuntungan besar agar tidak menjadi korban penipuan," kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebak itu.

Menurut Dian, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengawasan ketat lembaga koperasi masyarakat guna mengantisipasi adanya pengumpulan dana secara ilegal. Pengawasan bisa dilakukan per semester sehingga dapat diketahui koperasi aktif juga koperasi tidak aktif. Apabila ditemukan koperasi tidak aktif maka dilakukan pembinaan maupun perbaikan manajemen agar menjadi koperasi sehat.

Selama ini, umumnya koperasi bodong tersebut berada dari luar daerah, seperti Tangerang, Serang dan Jakarta."Kami berharap pengawasan koperasi terus ditingkatkan guna mencegah praktik investasi bodong itu," kata dia menegaskan.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Asep Wahyudin mengatakan pihaknya menjamin di daerah ini tidak ditemukan lembaga koperasi bodong yang mengiming-imingi investasi berlipat ganda.

Pihaknya secara maksimal melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah adanya koperasi bodong atau tak berizin. Sebab persyaratan mendirikan koperasi cukup berat, selain memiliki anggota juga penerbitan izin melalui Kementerian Koperasi.

Selama ini, lembaga koperasi di Lebak terus berkembang baik dikelola masyarakat, pekerja aparat sipil negara (ASN) maupun di lingkungan pemerintahan daerah, Polri, TNI, BUMN, pegawai swasta dan organisasi profesi.

Saat ini, jumlah lembaga koperasi tercatat 763 unit dengan anggota sekitar 95.000 orang dan perguliran dana sekitar Rp350 miliar. Pemerintah mendorong lembaga koperasi diharapkan bisa menyumbangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat."Semua koperasi itu diawasi dan dibina, termasuk Rapat Anggota Tahunan (RAT)," jelas dia. Ant