Jakarta – Selain telah merugikan masyarakat pengguna jasa transportasi umum di berbagai sudut kota Jakarta, demo ribuan supir taksi konvensional juga menghambat kelancaran arus logistik di dalam kota. Pasalnya, aksi demonstrasi tersebut berlangsung anarkis dan brutal sehingga  menimbulkan kemacetan lalu lintas di sejumlah wilayah ibu kota.

NERACA

Demo ribuan supir taksi konvensional yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang berlangsung kemarin (22/3) di berbagai jalan protokol ibu kota berlangsung anarkis, yang akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Jakarta jengkel terhadap ulah mereka.

Padahal, menurut petugas polisi, izin demo yang diberikan Polda Metro Jaya, kegiatan demo supir taksi semula hanya berada di beberapa titik seperti Gedung DPR, Balaikota DKI dan Istana Presiden. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi tindak anarkis yang dilakukan sebagian demo dengan menutup jalur alan Bus TransJakarta, menurunkan penumpang di dalam taksi konvensional yang melintas, bahkan melakukan tindakan sweeping terhadap mobil pribadi yang lewat di jalan protokol ibu kota.

“Jelas, demo supir taksi yang sebagian besar menggunakan seragam biru sangat anarkis hingga merusak taksi sejenis lainnya yang melintas di jalan tol,” ujar Bram, penumpang taksi Blue Bird saat melintas Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kepada Neraca.  

Tidak hanya itu. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, saat ini proses pengiriman barang di dalam kota terhambat akibat kemacetan di sejumlah ruas jalan. Akibatnya, pengiriman barang dari produsen ke konsumen diperkirakan akan terlambat.

"Dampak dari demo angkutan umum terutama pada pengiriman kurir dalam kota. Dampak pada pengiriman kurir, terlambatnya pengiriman ke konsumen," ujarnya kepada wartawan.

Namun demikian, berdasarkan pantauan ALI, hal ini hanya terjadi di wilayah ibu kota saja. Sedangkan arus logistik di daerah-daerah yang menjadi satelit Jakarta masih terhitung lancar.

"Kalau angkutan logistik di luar Jakarta belum terganggu karena sebagian besar truk lewat tol," ujarnya.

Massa yang kebanyakan mengenakan seragam pengemudi taksi-taksi tertentu mulai mendatangi gedung parlemen sekitar pukul 09.00. Mereka berorasi dan memarkir kendaraannya di sekitar Jalan Gatot Subroto dan Jembatan Semanggi. Pemarkiran ratusan taksi yang didominasi oleh taksi Blue Bird dan Express itu mengganggu lalu lintas terutama ruas jalan ke arah Slipi dan Semanggi. Tol dalam kota sempat dibuka-tutup.

Menurut Mukhamad, koordinator Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) wilayah timur mengatakan, ada sekitar 20.000 orang yang berdemo di depan gedung parlemen, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan istana negara. Mereka mendesak DPR menggunakan haknya untuk menutup moda transportasi dengan aplikasi daring yang dituding menjadi calo dalam angkutan ilegal tak berizin. Aplikasi daring juga dituding melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Aksi tidak akan berhenti sampai aplikasi itu benar-benar ditutup. Kehadiran mereka sudah membuat persaingan yang tidak sehat karena banting harga," ujarnya.

Beberapa mobil taksi pun dipecah kacanya dan dirusak spionnya. Sar'Ali (46), termasuk salah satu pengemudi yang dirusak mobilnya. Sopir Blue Bird itu sedang mengantarkan penumpang dari Tanah Abang ke Kampung Rambutan. Ia tidak tahu kalau massa pendemo juga memblokade jalan tol. Hari ini, dia berangkat bekerja lebih siang untuk menghindari pendemo. Dia mendukung aspirasi sopir taksi, tetapi memilih tetap menarik taksi karena butuh uang untuk membiayai anaknya yang masih duduk di bangku SMA dan kuliah.

Polisi yang berjaga di sekitar lokasi mengancam pendemo untuk memidanakan mereka jika ketahuan merusak mobil pengemudi. Polisi menghalau massa supaya tidak berbuat aksi lebih nekat.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sejak awal dia tidak ingin melarang layanan transportasi berbasis aplikasi daring karena penghentiannya adalah wewenang Kemenkominfo. "Tapi masa sekarang kita mau menghindari pertumbuhan zaman aplikasi?," uarnya, Selasa.

Menurut Ahok, panggilan Basuki, pemerintah perlu membuat aturan yang jelas, bukan menghapus aplikasi. Misalnya, mobil yang akan difungsikan sebagai angkutan umum harus terdaftar dan diberi stiker penyedia layanan transportasi itu.

Layanan Lebih Murah

Guru Besar Manajemen UI Prof Dr  Rhenald Kasali menuturkan, perusahaan taksi konvensional seperti Blue Bird dan Express mau tak mau harus masuk ke aplikasi online.

Hal itu perlu dilakukan untuk menyiasati semakin berkembangnya tren sharing economy yang memungkinkan masyarakat bisa memperoleh layananan transportasi dengan lebih murah.

"Jika mereka masuk ke aplikasi online, Blue Bird dan Express telah memiliki brand yang cukup kuat sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen," ujarnya kepada Kompas.com.

Menurut Rhenald, dalam kondisi seperti saat ini, akan sulit bagi pelaku usaha transportasi konvensional untuk bertahan. Mereka harus mengikuti trend yang berkembang dengan memasuki bisnis digital.

Pada dasarnya, keributan yang terjadi hari ini antara pengemudi transportasi konvensional dengan driver layanan transportasi online, adalah perebutan "piring nasi". Pihak-pihak yang selama ini menikmati ceruk pasar, merasa terancam dengan hadirnya pemain baru.

Sebelumnya Menkominfo Rudiantara pekan lalu mengatakan, kemungkinan Uber dan Grab Car akan memiliki wadah usaha guna menaungi bisnis mereka, salah satu pilihannya adalah menjadi koperasi.

Dia meminta Uber dan Grab Car mendirikan layanan pelanggan berbasis di Indonesia, berikut server mereka.

Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan pelanggan menjadi terjamin karena jika ada keluhan pelayanan dapat langsung menghubungi kantor perwakilan di Indonesia. Dari sisi penerimaan pajak bagi negara, pendirian kantor di Indonesia akan menjamin dibayarnya pajak.

Presiden Jokowi meminta demonstrasi oleh sopir taksi dilakukan dengan tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis. “Saya titip saja. Demo itu adalah hak dan silahkan dilakukan dengan tertib,” uarnya di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan, solusi terkait demonstrasi menentang taksi pelat hitam yang berbasis aplikasi dan dilakukan secara daring (online) itu akan ditangani oleh Menteri Perhubungan.

Sementara itu, Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono membantah bahwa sopir taksi Blue Bird melakukan aksi sweeping dalam unjuk rasa sopir angkutan umum pada Selasa. "Itu (oknum sweeping), bukan pengemudi Blue Bird," ujarnya.  

Menurut Adrianto, tidak semua sopir berseragam biru merupakan sopir Blue Bird. Pasalnya, banyak sopir perusahaan taksi lain juga menggunakan seragam biru. mohar/bari/fba