Jakarta – Meski sejumlah pihak melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melanjutkan penguatan pada tahun ini, Bank Indonesia  memandang prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dihantui berbagai macam ancaman dan kekhawatiran, khususnya dari kondisi ekonomi global. 

NERACA

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, secara umum kondisi ekonomi dunia saat ini masih mengkhawatirkan. "Kita lihat upaya pemulihan berjalan pelan dan cenderung buruk. Beberapa negara seperti disampaikan beberapa lembaga, pertumbuhan ekonominya melemah," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/3). 

Selain itu, menurut  Agus, harga minyak dan komoditas lainnya juga masih belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Dengan demikian, kondisi ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. "Beberapa negara, seperti negara-negara Eropa dan Jepang sudah masuk ke kebijakan moneter yang tidak konvensional. Mereka menerapkan kebijakan bunga negatif," ujarnya.  

Agus pun menjelaskan, melemahnya perekonomian dunia banyak disumbang oleh negara-negara berkembang, seperti China, Brazil, dan Rusia. Selain itu, Afrika Selatan yang juga mengalami perlambatan ekonomi juga memberi kontribusi terhadap kondisi melemahnya ekonomi dunia. 

"Kita lihat ada beberapa negara yang cukup baik, seperti India dan Meksiko. Kita harapkan Indonesia menjadi negara berkembang yang (pertumbuhan ekonominya) baik di tahun 2016 dengan target pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6%," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah menteri negara-negara anggota G20 sepakat bahwa perkembangan perekonomian global masih mengkhawatirkan. Hal ini diperparah dengan terus berlanjutnya penurunan harga komoditas strategis seperti harga minyak bumi yang turun pada level terendah.

Dalam pertemuan pertama para menteri negara anggota G20 di Shanghai, akhir pekan lalu, mereka sepakat membahas perkembangan terakhir ekonomi global, kerja sama perpajakan, investasi di sektor infrastruktur, reformasi regulasi keuangan global, arsitektur keuangan internasional serta isu pembiayaan terorisme dan perubahan iklim. 

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo. 

Para menteri negara-negara anggota G20 memandang, penurunan harga minyak telah mempengaruhi prospek pertumbuhan di banyak negara, baik negara maju dan negara berkembang. 

Atas dasar hal tersebut, Presidensi G20 Tiongkok mengeluarkan usulan untuk kerja sama yang lebih erat dalam koordinasi dan komunikasi kebijakan di masing-masing negara sebagai upaya meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang sebagaimana tujuan kerja sama G20 itu sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri G20 juga bersepakat melanjutkan dan meningkatkan agenda investasi infrastruktur yang lebih fokus kepada aspek kualitas dan kuantitas. 

Para Menteri G20 meminta dilakukan langkah lebih lanjut terkait optimalisasi neraca keuangan Multi Development Banks (MDBs). 

G20 juga melihat pentingnya optimalisasi tersebut dilakukan melalui aksi bersama untuk mendapatkan proyek berkualitas tinggi, dalam rangka memberikan daya tarik bagi keterlibatan pembiayaan investasi jangka panjang. 

"G20 penting untuk terus mendukung agenda investasi infrastruktur sebagai prioritas utama G20, khususnya upaya untuk membangun kerja sama yang lebih erat melalui sebuah aliansi konektivitas infrastruktur global. Indonesia juga mengusulkan agar G20 dapat terus membantu kesiapan negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan bankable projects," ujar Menkeu Bambang PS Brodjonegoro seperti dikutip Antara, pekan lalu.

Ketinggalan Negara Tetangga 

Di sisi lain, pemerintah mempercepat koordinasi antar-departemen untuk menentukan sektor-sektor yang akan dikerjasamakan dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement-FTA).

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di tempat terpisah mengatakan, dalam hal perdagangan bebas, Indonesia terbilang ketinggalan dibandingkan negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia.

Vietnam, kata dia, telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan menjadi salah satu pendiri Trans-Pacific Partnership (TPP). 

“Dan saya juga lapor (ke Menko Perekonomian Darmin Nasution) bahwa sebentar lagi kita mau disalip oleh Filipina,” ujarnya, akhir pekan lalu.  

Thomas menjelaskan tahapan pertama dalam proses negosiasi FTA atau perdagangan bebas adalah scooping atau memilah-milah cakupan bidang yang bisa dikerjasamakan atau disepakati bersama.

Negosiasi Formal

Oleh karenanya, saat ini pemerintah bekejaran dengan waktu untuk menyelesaikan tahapan ini. Diharapkan pada tahun ini tahapan pemilahan data bisa selesai, dan pada tahun ini pula negosiasi formal dengan Uni Eropa bisa dimulai. 

“Karena mulai mengerikan, pabrik sudah mulai pindah ke Vietnam dan Malaysia. Itu mungkin hikmah yang harus kita ambil dari pabrik-pabrik yang tutup dan PHK,” kata dia. 

Namun Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Indonesia (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak mengatakan, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa pengaruh positif bagi Indonesia dengan mulai banyaknya investasi dari luar negeri.

“Permintaan kerja sama bisnis dan perdagangan semakin menggeliat. Penyatuan pasar ASEAN dalam MEA dianggap membawa pengaruh positif,” ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan delegasi Slovenia di Jakarta, Jumat (4/3).

Menurut Nus, pemberlakuan MEA memposisikan ASEAN sebagai kawasan yang menjanjikan untuk perdagangan dan investasi. Negara-negara Eropa melirik kemungkinan-kemungkinan usaha baru untuk mencari peluang kerja sama bisnis dan investasi potensial di Indonesia.

“Salah satunya Slovenia, negeri pecahan Yugoslavia di Eropa Tengah dengan perekonomian yang tumbuh dan stabil ini berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki peluang bisnis dan investasi,” katanya.

Nus mengatakan, Slovenia mengirim State Secretary pada Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Slovenia, Ales Cantarutti dan delegasi bisnis lainnya untuk melakukan kunjungan kehormatan ke Dirjen PEN Kemendag pada hari ini.

“Indonesia punya daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Terbukanya pasar ASEAN membuat negara-negara Eropa dan Amerika berlomba-lomba melebarkan sayap usahanya di pasar Asia Tenggara, tidak terkecuali Slovenia,” ujar Dirjen PEN itu.

Dalam pertemuan dengan delegasi Slovenia, Dirjen PEN didampingi oleh perwakilan dari Kadin Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Delegasi Slovenia terdiri atas sejumlah pejabat, anggota Kadin Slovenia, dan tujuh orang pelaku usaha Slovenia dari berbagai sektor. bari/mohar/fba