Jakarta-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpandangan, disetopnya pembelian tembakau oleh dua perusahaan rokok kretek besar PT Gudang Garam dan Nojorono di Temanggung merupakan kabut hitam perekonomian nasional. Hal itu akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) roda ekonomi lokal dan nasional.

NERACA

"Dampak tidak ada pembelian tembakau oleh dua perusahaan rokok kretek itu merupakan bencana ekonomi di Temanggung hingga 60%, bahkan bencana ekonomi akan merambah lebih luas di daerah sentra tembakau di Jawa Tengah," kata Agus Parmuji, Senin (23/6).  Di sektor tembakau, menurut dia,  terdapat kurang lebih 700 ribu keranjang tembakau yang diserap PT Gudang Garam melalui sentra pembelian di Temanggung yang menyerap di 6 kabupaten (Temanggung, Wonosobo, Kendal, Magelang, Boyolali, dan Kab. Semarang).

 "Ilustrasinya di tahun terakhir pembelian 2023, uang yang beredar dari pabrikan Gudang Garam dalam kurun waktu 3 bulan pembelian satu keranjang tembakau dengan nilai pembelian rata rata Rp2.500.000, maka uang yang beredar di sekitar Rp1,75 Triliun yang hilang di ekonomi lokal. Dan itu menggerus ekonomi petani tembakau dan turunanannya seperti rontoknya tenaga kerja di desa-desa sentra tembakau, hancurnya pengrajin keranjang, dll," tutur dia. 

Belum lagi dampak ekonomi nasional. Dia  memprediksi target penerimaan dari cukai hasil tembakau tahun 2025 tidak akan tercapai. "Penerimaan negara tidak tercapai, sementara produk-produk rokok yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara semakin membanjiri tanah air," imbuhnya.

Agus menilai, hampir sepuluh tahun petani tembakau, budidaya tembakau dan industri tembakau nasional belum pernah ada kebijakan yang menyejukan atau melindungi keberlangsungannya.

Agus  yang juga Ketua Forum Pertembakauan Temanggung itu memprediksi, ketika tidak ada kajian ulang tentang kebijakan pertembakauan nasional dan pemerintah pusat tetap menjalankan misinya untuk memerangi industri kretek nasional, maka ke depan dipastikan bukan hanya PT. Gudang Garam yang akan tumbang.

"Itu akan diikuti oleh industri kretek besar dan menengah lainnya. Negara akan alami kerugian sangat besar. Ke depan, jangan sampai anak cucu kita hanya bisa mendengarkan cerita bahwa di Indonesia pernah ada pertanian tembakau dan memiliki petani tembakau terbaik di dunia. Itu akan menjadi dongeng semata!," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.  

Industri rokok Indonesia tampaknya tidak  baik-baik saja.  Adapun pihak PT Gudang Garam menyetop pembelian sementara tembakau Temanggung lantaran daya beli rokok di Indonesia yang menurun. Penurunan penjualan rokok di Indonesia saat ini sangat luar biasa.

Hal ini disampaikan Bupati Temanggung Agus Setyawan usai bersama perwakilan anggota DPRD Temanggung dan Komite Pertembakauan Tembakau Temanggung  berkunjung ke PT Gudang Garam Kediri.

Kabar ini tentu membuat publik terkejut terlebih para petani tembakau Temanggung yang biasanya menyuplai bahan baku ke perusahaan rokok raksasa, Gudang Garam itu dalam jumlah banyak.

Bupati Temanggung bersama perwakilan anggota DPRD Temanggung dan Komite Pertembakauan Tembakau Temanggung pun mencari tahu apa yang menjadi alasan PT Gudang Garam menyetop pembelian sementara tembakau dengan melakukan kunjungan ke perusahaan rokok raksasa itu.

Usai kunjungan itu, terjawab sudah apa yang menyebabkan Gudang Garam menyetop sementara pembelian tembakau dari Temanggung. Agus memaparkan adapun Gudang Garam menyetop sementara pembelian tembakau lantaran penjualan rokok di Indonesia mengalami penurunan.

Tak hanya soal penjualan, harga saham Gudang Garam juga tengah mengalami penurunan. Menurut dia, di saat kondisi sedang baik kemarin harga saham Gudang Garam tembus Rp90 ribu. Tapi saat ini di harganya cuma Rp9.600. "Jadi memang tidak lagi kondusif untuk membeli bahan baku khususnya dari Temanggung," katanya.  

Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat dari manajemen Gudang Garam bahan baku tembakau di Gudang Garam persediaannya juga sudah berlebih. Bila diproses sesuai dengan produksi di bulan-bulan ini, bahan baku itu bisa dipakai sampai empat tahun ke depan. "Infonya seperti itu dari manajemen PT Gudang Garam Kediri," ujarnya. 

Akibat penyetopan pembelian tembakau ini maka berdampak buruk bagi perekonomian lokal bahkan meluas hingga nasional.  Menurut  Agus, penyetopan pembelian tembakau Temanggung, maka menjadi kabut hitam hitam perekonomian nasional. Pasalnya, hal itu memberikan berdampak ganda (multiplier effect) roda ekonomi lokal dan nasional.

Agus mengatakan, dampak tidak ada pembelian tembakau oleh perusahaan rokok kretek raksasa itu merupakan bencana ekonomi di Temanggung hingga enam puluh persen. Bahkan bisa menjadi bencana ekonomi yang akan meluas di daerah sentra tembakau di Jawa Tengah.

Dampak Negatif

Sementara itu, penerapan peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. Kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian daerah, khususnya di wilayah yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian tembakau dan industri hasil tembakau.

Bupati Probolinggo Mohammad Haris menegaskan bahwa wilayahnya merupakan penghasil tembakau terbesar kedua di provinsi tersebut. "Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, luas areal tanam tembakau pada 2024 mencapai 9.172 hektare dan diperkirakan meningkat menjadi 11.524,70 hektare pada 2025. Dengan asumsi produktivitas 1,2 ton per hektare, total produksi tembakau diproyeksikan mencapai 13.829,64 ton," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/6).

"Dengan adanya penerapan PP 28/2024, maka akan mengakibatkan multiplier effect bagi daerah kami," sambung dia. Haris menyoroti, sektor tembakau bukan hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup ribuan petani dan pelaku usaha. "Ada banyak nasib petani tembakau dan industri rokok yang akan terdampak dari kebijakan tersebut," ujarnya. 

Menurut Haris, selain berdampak pada sektor pertanian dan ketenagakerjaan, PP 28/2024 juga dinilai dapat menggerus pendapatan daerah. "Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang akan mempengaruhi layanan publik dan penggerak perekonomian Probolinggo," ujarnya. bari/mohar/fba