NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian mendukung pembangunan fashion city atau kawasan industri yang menjadi pusat mode baru dengan mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil di Kendal, Jawa Tengah. Dalam pengembangannya fashion city akan lebih mengedepankan nilai tambah produk tekstil itu sendiri, dari segi desain maupun kualitas.

“Ini hal yang sangat baik. Biasanya terobosan datang dari pemerintah, namun saat ini datang dari pengusaha. Jadi, kemungkinan akan lebih mudah diimplementasikan,” kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut Imam, masyarakat kelas atas yang semakin banyak di Indonesia menjadi pasar potensial untuk pengembangan pusat mode yang akan dikembangkan PT Jababeka Tbk dan investor asal Singapura Sembawang Corporation ini.

Untuk itu, lanjut Imam, ini adalah momentum yang tepat untuk Indonesia, yang memiliki kekuatan di bidang industri tekstil dan produk tekstil, membangun pusat mode sendiri. Kemenperin, lanjut Imam, akan mempersiapkan aturan yang mengakomodasi dan melegalkan pembangunan kawasan industri khusus mode tersebut.

Sementara itu, Chairman Jababeka Setyono Djuandi Darmono mengatakan bahwa berbagai fasilitas akan tersedia di fashion city. Di antaranya, penyediaan bahan baku berupa Pusat Logistik Berikat (PLB), teknologi terkini industri tekstil, pendidikan hingga pusat penjualan tekstil dan produk tekstil modern. “Nanti 'fully integrated', semua sudah satu atap sehingga prosesnya cepat. Sekarang desain perputarannya cepat, kalau kita terlambat, tidak bisa diterima” ujarnya.

Dengan demikian, distribusi bisa dilakukan ke seluruh negara di dunia, dengan menciptakan produk kualitas premium dengan nilai jual yang tinggi.

Sebelumnya, Paket kebijakan ekonomi yang digelontorkan pemerintah dirasa mampu menghentikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). “Setelah paket kebijakan ekonomi ini lahir, gelombang PHK di sektor TPT berhenti,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat.

Menurut Ade, beberapa paket kebijakan yang bersinggungan dengan sektor TPT dinilai mampu mengantisipasi PHK di tengah perekonomian global yang belum stabil. Salah satunya adalah kebijakan tentang kepastian hukum dan kepastian usaha yang memangkas waktu perizinan investasi dari hitungan berbulan-bulan menjadi hitungan hari.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga dinilai berdampak baik pada industri TPT yang notabene merupakan industri padat karya. “Pengupahan juga sudah baik. Hanya saja beberapa daerah belum bisa 100 persen mengimplementasikannya, karena keluarnya PP dan ketentuan pengupahan sangat mepet,” ujar Ade.

Menurutnya, daerah yang sudah mengimplementasikan 100 persen pengupahan dalam PP tersebut adalah Jawa Barat, lima kota di Jawa Tengah dan lima kota di Jawa Timur. Ade menyampaikan, tidak terjadi gelombang PHK di sektor industri TPT sejak kuartal IV Tahun 2015 hingga awal 2016. “Tidak ada PHK, malah penyerapan tenaga kerja disektor ini terus bertambah,” tegas Ade.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai realisasi investasi industri tekstil di Jawa Tengah yang melesat 10 kali lipat dalam setahun terakhir seakan meneguhkannya sebagai salah satu kiblat investasi tekstil tanah air. “Dari posisi sebelumnya Januari-September 2014 di angka Rp263 miliar, tahun ini menjadi Rp2,7 triliun,” katanya.

Atas pencapaian tersebut, Franky mengagendakan kunjungan dua pabrik tekstil di wilayah tersebut yakni ke pabrik PT Eco Smart di Boyolali yang telah mulai merealisasikan perekrutan tenaga kerjanya serta PT Ungaran Sari Garment yang baru memulai proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan.

Lebih lanjut, Franky mengatakan provinsi lain yang selama ini sudah banyak dikenal sebagai kiblat investasi tekstil adalah Jawa Barat. “Di Jawa Barat investasi tekstil tercatat kenaikan hingga 100 persen lebih. Jadi saat ini posisinya tipis Jawa Tengah sebagai kiblat baru investasi tekstil di posisi Rp2,7 triliun, diikuti oleh Jawa Barat dengan nilai investasi tekstil Rp2,6 triliun,” katanya.

Sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi tekstil di Jawa Tengah menyerap 60.442 tenaga kerja, diikuti oleh Jawa Barat yang menyerap 40.980 tenaga kerja, serta provinsi Banten dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.469 orang. “Sehingga untuk periode Januari-September 2015 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari sisi rencana penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah penyerapannya naik 20 kali lipat,” ujarnya.

Sepanjang periode Januari-September 2015, realisasi investasi industri tekstil dan produk tekstil mencapai 523 proyek dengan nilai investasi Rp5,85 triliun. Investasi di sektor tekstil dan produk tekstil masih didominasi oleh industri pakaian jadi dengan jumlah 203 proyek dan nilai investasi Rp1,33 triliun diikuti oleh industri tekstil lainnya sebanyak 42 proyek dengan nilai Rp224 miliar dan industri penyelesaian akhir tekstil sebanyak 41 proyek dengan nilai Rp155,8 miliar.