Nelayan Indonesia kalah bersaing dengan nelayan asing karena teknologi penangkap ikannya tertinggal. Jika terpilih sebagai presiden, saya berjanji akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, (Jokowi).

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019. Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan untuk menolak gugatan Prabowo Subianto dalam sengketa Pilpres beberapa waktu yang lalu.

Kemenangan Joko widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden dianggap merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan itu tidak terkecuali untuk masyarakat nelayan, sebab beberapa kali kampanye pasangan tersebut mengunjungi para nelayan dan menyatakan dengan sungguh akan mensejahterakan hidup nelayan.

Pidato kemenangan yang disampaikan di pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan Jakarta Utara, dengan naik di atas Kapal Layar Mesin (KLM) Hati Buana Setia barangkali menunjukkan kesungguhan itu. Membentuk kementerian Maritim sedang direncanakan dan Rancangan Undang-Undang Kelautan akan segera dijadikan undang-undang juga bentuk dari kesungguhan itu.

Nelayan umumnya hidup di pinggir laut (pesisir) sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama ini dianggap sebagai orang yang merakyat, peduli, sangat dekat dengan orang-orang kelas menengah ke bawah (miskin) dan sahabat wong cilik. Maka, tidak heran jika konsep pembangunan yang disampaikan cenderung berpihak kepada rakyat miskin (pro poor), khususnya ingin menyelesaikan persoalan nelayan.

Masalah nelayan adalah masalah kesejahteraan (kemiskinan). Penyebab kemiskinan yang dialami oleh nelayan salah satunya adalah kebijakan seperti menaikkan harga BBM, izin penangkapan ikan dan menutup akses informasi untuk nelayan, jika terus dibiarkan nelayan akan diselimuti dengan kemiskinan.

Jika ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh nelayan, sektor kelautan dan perikanan hendaknya ditata dan dikelola secara profesional bersama-sama dengan nelayan. Selama ini sektor kelautan dan perikanan belum menjadi arus utama pembangunan karena banyak pengambil keputusan belum tahu hal ikhwal kelautan (Arif Satria, 2009:133).

Pemimpin negeri ini sebenarnya menyadari pentingnya laut sebagai sumber kesejahteraan, namun hal itu belum menjadi kesadaran kolektif, kesadaran publik, dan kesadaran politik. Kesadaran politik presiden Gus Dur pada waktu itu telah mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Selanjutnya, diikuti oleh presiden Megawati yang mencanangkan Gerbang Mina Bahari tahun 2002 dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan revitalisasi perikanan tahun 2005. Namun hingga sekarang tidak menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Butuh Perhatian:

Mengawali masa jabatan presiden terpilih periode 2014-2019, perlu diingatkan kembali hal-hal yang selama ini didengungkan. Joko Widodo bersama Jusuf Kalla berjanji untuk memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan nelayan dengan membuka akses permodalan, memangkas birokrasi yang menyulitkan nelayan, memberikan BBM murah khusus nelayan, memberikan kapal dan mesin-mesin penangkap ikan yang modern.

Saat ini para nelayan di seluruh wilayah Indonesia menanti janji itu, meski janji yang dinanti tidak jauh berbeda dengan janji-janji yang telah diberikan oleh para pemimpin sebelumnya. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pernah mengatakan akan melindungi dan mensejahterakan nelayan.

Dihadapan masyarakat nelayan Kampung Baru Bugis Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan “Harus ada kepastian penghasilan sehari-hari, bantuan permodalan, koperasi, kesehatan. Jangan sampai kalah dengan para nelayan yang menggunakan perahu berteknologi tinggi. Kehidupan nelayan saat ini memang penuh dengan ketidakpastian, apalagi jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tinggi”.

Jusuf Kalla juga pernah menyatakan pada tahun 2004, saat bertemu dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing Bandar Lampung. “Nelayan adalah basis ekonomi rakyat. Oleh karena itu, saya akan memberikan akses lebih mudah bagi nelayan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank dan membuka akses pasar untuk hasil tangkapan”.

Hingga kini belum ada perubahan pada kehidupan nelayan. Nelayan masih banyak yang miskin, jumlah nelayan yang miskin lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan yang tersebar di 10.640 desa. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 35 juta orang atau 13,33% dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 237 juta jiwa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa masyarakat nelayan yang miskin sekitar 7,87 juta orang (sesuai data BPS tahun 2011) atau 25,14% dari total penduduk miskin secara nasional sebanyak 31,02 juta orang dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir tergolong sangat miskin diseluruh wilayah Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menyiapkan program peningkatan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 127.823 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi 1.17 triliun belum banyak dapat dirasakan.

Perubahan kehidupan nelayan tidak tampak menuju arah kesejahteraan, nelayan belum juga diperhatikan dan masih tertekan mencari makan. Akses pinjaman modal kepada bank sulit didapatkan, bantuan dari pemerintah tidak sampai ketangan, bahan bakar untuk melaut mahal dan dibuat langka oleh spekulan, tidak ada perlindungan dan jaminan untuk para nelayan.

Kemiskinan terus melilit, hidup nelayan semakin sulit. Jumlah nelayan miskin terus bertambah, strategi penanggulangan tidak berubah. Bukan hanya program bantuan yang diharapkan, tapi program pemberdayaan, pembinaan, perhatian dan perlindungan sangat diperlukan oleh nelayan.

Kemiskinan nelayan telah terjadi lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti meski pemimpin terus berganti. Nelayan hanya diberi janji pada saat menyampaikan visi dan misi, namun belum terealisasi. Janji mestinya wajib ditepati, karena di dalamnya terdapat sejuta harapan untuk para nelayan.

Kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden juga kemenangan para nelayan. Untuk itu, munculkan kesadaran politik terhadap nelayan, membuat keputusan politik yang berpihak ke laut dan bidang perikanan. Jangan anggap laut dan ikan hanya kepentingan nelayan, tetapi laut dan ikan adalah kepentingan publik secara keseluruhan demi kesejahteraan.

Lima tahun akan memimpin bangsa ini, tunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap hidup nelayan. Jangan jadikan nelayan sebagai komoditas politik sesaat, dengan mengambil manfaat tanpa ada yang dibuat untuk nelayan. Wujudkan impian nelayan untuk hidup yang lebih mapan. (analisadaily.com)