NERACA

Yogyakarta - Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan tambang untuk memperkuat kontrol terhadap aktivitas pertambangan, terutama di kawasan yang rawan secara ekologis.

"Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan sistem yang terkoordinasi dan terdesentralisasi," kata Hatma dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (18/6).

Menurut dia, satgas harus melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, penegak hukum, unsur independen, serta masyarakat lokal.

Satgas juga perlu dibekali teknologi pemantauan dan personel terlatih seperti polisi hutan dan inspektur tambang, agar pengawasan berjalan efektif dan berbasis indikator kerusakan lingkungan.

Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ujar dia, perlu lebih proaktif turun ke lapangan dengan dukungan data spasial yang akurat.

"Latih lebih banyak polisi hutan dan inspektur tambang agar paham betul indikator kerusakan lingkungan," kata dia.

Hatma menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga serta sentralisasi kewenangan pasca UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja yang melemahkan peran daerah.

"Aparat pusat tidak selalu bisa menjangkau detail operasi di daerah terpencil, dan ini memperbesar risiko pelanggaran yang luput dari perhatian," ujarnya.

Dia juga menilai pengawasan harus dimulai sejak proses perizinan sebab banyak perusahaan yang langsung memulai produksi meskipun hanya mengantongi izin eksplorasi.

"Idealnya, pemerintah daerah dan pusat saling memantau, dan proses verifikasi lapangan dilakukan secara ketat sebelum izin diberikan. Sayangnya, lemahnya koordinasi antarlembaga acapkali membuka celah untuk terjadinya pelanggaran administratif maupun substansial," kata dia.

Ia mengingatkan bahwa kawasan yang telah ditetapkan sebagai geopark seharusnya tidak dibuka untuk kegiatan ekstraktif.

"Geopark adalah wilayah dengan nilai geologi dan biodiversitas tinggi yang seharusnya dijaga untuk pendidikan, konservasi, dan ekowisata," ujar Hatma.

Hatma mendorong moratorium pertambangan di kawasan bernilai ekologis tinggi seperti geopark, pulau kecil, dan hutan lindung dan audit lingkungan harus menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan.

"Penataan tata ruang harus diperkuat agar tidak ada lagi izin tambang yang bertentangan dengan RTRW atau zonasi pesisir," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tambang di pulau kecil seperti Raja Ampat bisa berdampak permanen terhadap terumbu karang dan air tanah akibat erosi dan pencemaran.

"Kontaminasi air juga berpotensi tinggi dari limbah tambang dan bisa mengancam sumber air bersih masyarakat," jelasnya.

Dia menambahkan, pelibatan komunitas adat dan masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan sangat penting karena mereka yang lebih mengenali wilayahnya.

"Masyarakat menjadi garis depan pengawasan karena mereka yang paling kenal dan peduli terhadap wilayahnya sendiri," ujar Hatma Suryatmojo. Ant