NERACA

Jakarta – Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan (GK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia. Dalam lembar fakta bertajuk “The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia”, Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional tetap menjadi yang paling tepat untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan suatu negara.

Sementara data yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan untuk menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan kondisi kemiskinan satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan itu pun bersifat intensional. Bank Dunia sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dengan pendekatan pemerintah tiap negara, mengingat perbedaan tujuan dari kedua pengukuran.

“Garis kemiskinan nasional disusun oleh pemerintah dan disesuaikan untuk konteks spesifik suatu negara. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pada tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin,” tulis Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku menggunakan data yang sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengukur garis kemiskinan, yakni hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Namun, meski menggunakan data yang sama, metode perhitungan yang dilakukan berbeda.

Dalam mengukur garis kemiskinan, Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek, yakni perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antarnegara atau Purchasing Power Parity (PPP).

Sedangkan metode pengukuran nasional oleh BPS tidak mempertimbangkan penyesuaian harga dari waktu ke waktu maupun menggunakan PPP, mengingat tujuannya bersifat nasional. Aspek perbedaan wilayah pun menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Bank Dunia.

Terkait perubahan persentase penduduk miskin Indonesia, Bank Dunia menjelaskan pergeseran itu disebabkan oleh meningkatnya ambang batas kelompok tidak miskin dalam standar global. Artinya, peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta berarti bertambahnya jumlah penduduk miskin, namun lebih tepat dikatakan bahwa standar hidup layak yang meningkat.

Bank Dunia pun mengingatkan bahwa Indonesia baru naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah (Low and Middle Income Countries/LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income Country/UMIC).

Bila di kategori LMIC posisi Indonesia mendekati ambang batas atas, posisi Indonesia di kategori UMIC kini berada mendekati ambang batas bawah. Pendapatan nasional bruto (GDI) per kapita Indonesia yakni sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sedangkan batas atas kategori UMIC adalah 14.005 dolar AS, hampir tiga kali lipat dari GDI Indonesia.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyatakan data garis kemiskinan (GK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia, untuk menanggapi perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.

Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” katanya seperti dikutip Antara.

Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan. “Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek. bari