NERACA

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan enam paket stimulus ekonomi sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Paket stimulus ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta menggerakkan sektor riil.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, menilai kebijakan ini memiliki potensi besar menjaga kestabilan rupiah di tengah tekanan dolar AS. “Lima paket stimulus pemerintah Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat bisa menjaga rupiah tetap stabil” ujarnya, pekan lalu.

Sejumlah program konkret telah digulirkan. Pemerintah memberikan diskon transportasi yang menjangkau berbagai moda, seperti potongan harga tiket kereta api, subsidi PPN untuk tiket pesawat, dan diskon tarif angkutan laut. Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mendongkrak sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah dan menopang UMKM. Dukungan lain juga diberikan melalui diskon tarif tol sebesar 20 persen, yang diharapkan dapat mendorong aktivitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih efisien.

Tak hanya menyasar konsumsi, stimulus ini juga memperkuat perlindungan sosial. Program bantuan pangan berupa distribusi beras 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat dilanjutkan, seiring dengan penyaluran kembali Kartu Sembako. Pemerintah juga menaikkan nilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan ke depan, menjangkau lebih dari 17 juta pekerja dan ratusan ribu guru honorer. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sektor informal dan padat karya, serta menekan potensi pemutusan hubungan kerja.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengapresiasi langkah-langkah cepat pemerintah dalam merespons berbagai tekanan ekonomi. Ia menyebut, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 berada pada level 4,87 persen, intervensi yang tepat melalui stimulus ini dapat memulihkan daya beli dan menciptakan efek berganda pada perekonomian.

“Pemerintah telah menempatkan fokus pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energi. Ini langkah konkret yang selaras dengan agenda pembangunan nasional,” ujar Ajib.

Dengan sinergi kebijakan fiskal yang terukur dan berpihak pada rakyat, pemerintah optimistis dapat menjaga target pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran lima persen. Langkah ini bukan hanya menjadi penopang dalam menghadapi ketidakpastian global, tetapi juga pondasi kuat menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Terkait stimulus, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi di tengah ketidakpastian global.

“Bantuan pangan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang difokuskan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Targetnya sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan,” ujar Sarwo.

Sarwo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlangsungan pendapatan petani. Menurutnya, bantuan pangan tidak boleh menyebabkan harga gabah jatuh di tingkat produsen.

“Kepala Bapanas juga memberi perhatian agar harga di tingkat petani tidak terganggu oleh bantuan ini. Jadi program harus berjalan seimbang, masyarakat terbantu, petani juga tetap semangat menanam,” jelas Sarwo.

Sarwo juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk menghindari distorsi harga di hulu. Ia menyebut bahwa saat ini pemerintah telah memahami pentingnya menjaga dua sisi sekaligus, yakni daya beli masyarakat dan keberlangsungan produksi pertanian. gro