NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menghambat roda perekonomian di tingkat regional.

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tinggi, terutama bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat. Alhasil, sejumlah daerah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya belanja pemerintah di tingkat lokal.

“Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” kata Aviliani dalam Kadin: Global & Economic Outlook Q1-2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

Ia juga menyoroti belum tampak fokus belanja pemerintah dalam pengalihan anggaran tersebut. Dirinya menilai minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan efek pengganda (multiplier effect) dari stimulus fiskal.

Selain itu, Aviliani menyebut hambatan regulasi sebagai faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan. Meski sejumlah regulasi telah dibahas, namun implementasinya masih lambat sehingga menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat.

“Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait hal ini, Kadin mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Aviliani menerangkan bahwa Satgas di Kadin berfungsi guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.

“Nah ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut (Satgas). Jadi kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang," tambahnya.

Adapun Kadin berharap evaluasi atas kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola belanja pemerintah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan realitas ekonomi daerah. Dengan begitu, potensi sektor-sektor unggulan di daerah bisa lebih dioptimalkan dan dunia usaha memiliki kepastian dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Disamping itu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk memperluas program insentif yang mendukung kewirausahaan sosial guna meningkatkan produktivitas masyarakat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani menilai transformasi dari bantuan sosial menuju insentif berbasis kinerja dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penciptaan lapangan kerja. “Ini yang sangat dibutuhkan, kita juga mendukung salah satu parameter pencapaian Indonesia maju yaitu tingkat kewirausahaan sebesar 10-12 persen dari total populasi,” ujar Shinta.

Saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen dari total populasi. Ini artinya jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di kisaran 10-12 persen. Menurut dia, insentif semacam itu akan memberikan “kail, bukan umpan” kepada masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas warga secara berkelanjutan. bari