Jakarta-Hasil survei konsumen Mei 2025 Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, keyakinan masyarakat soal ketersediaan lapangan kerja saat ini menuju zona pesimistis atau di bawah 100 poin, tepatnya 95,7 poin per Mei 2025, mencapai level terendah sejak Maret 2022 ketika kondisi ekonomi masih tertekan pandemi Covid-19.

NERACA

Mengacu laporan tersebut, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) yang mencerminkan kondisi saat ini dibandingkan dengan 6 bulan lalu, turun 7,7 poin yang salah satunya tertekan oleh penurunan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK).

Bahkan penurunan IKE tersebut terjadi di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta.  “Secara spasial, beberapa kota mencatatkan penurunan IKE seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya,”  menurut  laporan BI, Kamis (12/6).  

Di mana kelompok pendidikan Sarjana masih berada di level optimistis akan ketersediaan lapangan kerja, yakni 10,1 atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 104,6. Sementara pendidikan Pascasarjana juga menurun dari 133,1 (April 2025) menjadi 105,8 (Mei 2025).

Berdasarkan kelompok usia, optimisme konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja masih meningkat pada kelompok usia 20—30 tahun (103,1), sedangkan pada kelompok usia >30 tahun tercatat berada di level pesimis.

Secara perinci, IKLK kelompok usia 31—40 tahun turun dari 102,8 ke 94,6 poin. Kemudian, keyakinan masyarakat usia 41—50 tahun juga turun dari 102,9 menjadi 95,3 poin pada Mei 2025. Sementara itu, IKLK untuk kelompok usia 51-60 tahun masih mencatatkan pesimistis dalam tiga bulan terakhir atau pada Maret hingga Mei 2025.

Meski mengalami penurunan, ekspektasi konsumen terhadap kondisi lapangan kerja 6 bulan mendatang masih dalam level optimistis pada seluruh kelompok pendidikan dan meningkat pada tingkat pendidikan SMA (122,2). Sementara itu, ekspektasi konsumen dengan tingkat pendidikan Akademi/Diploma (120,9) mengalami penurunan paling dalam. Berdasarkan kelompok usia, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja juga tetap berada pada level optimis dengan mayoritas mengalami peningkatan, kecuali kelompok usia 31—40 tahun yang sedikit menurun menjadi 123,7.

Kegiatan survei konsumen yang BI lakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga.

Pengangguran dan Bahan Pokok

Sebelumnya, Survei Nasional Kawula17 (NKS) mengungkapkan  sejak awal tahun, ekonomi konsisten menempati posisi teratas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada Q2-2025, sebanyak 52% masyarakat menganggap isu ini krusial, walaupun angka ini menurun dibandingkan Q1-2025 (60%). Fokus terhadap isu ekonomi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya.

Di balik angka-angka tersebut, tersembunyi kekhawatiran mendalam. Dua permasalahan paling mendesak yang disorot publik erat kaitannya dengan ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%). Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak Q1-2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan terkait isu pengangguran dan bahan pokok dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.

Survei NKS Q2-2025 mencatat bahwa 43% masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah. Permasalahan pengangguran (49%) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65%) dan mereka yang berusia 25-34 tahun (59%).

Kondisi ekonomi yang belum stabil ini, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang efektif, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan kenaikan perhatian dari kuarter sebelumnya. Maraknya praktik korupsi (48%) disorot dan menjadi isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Fenomena ini disinyalir merupakan respon terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.

Transparency International Indonesia menilai temuan ini perlu diwaspadai. Pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka hampir pasti ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.

Dijelaskan, sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi konsisten menempati posisi atas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kedua isu ini menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah. Ekonomi dan penanganan korupsi perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera secara efektif dan tuntas ditangani sehingga dapat meningkatkan persepsi kinerja pemerintah dari mata masyarakat.

Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menekankan pentingnya upaya-upaya yang secara konsisten dapat mengawal kebijakan Selain rutin menyelenggarakan survei yang datanya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, Kawula17 baru saja meluncurkan Kawal Prolegnas, sebuah platform di mana publik dapat men-track beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk RUU Perampasan Aset. Pengawasan atas kebijakan pemerintah sangat penting, supaya kita bisa selalu tahu sikap dan posisi pemerintah di berbagai isu, termasuk dalam penanganan korupsi.”

Sejalan dengan tanggapan ini, Transparency International Indonesia menekankan bahwa keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi harus lebih dari sekadar pengungkapan korupsi oleh penegak hukum. “Jika pemerintah abai, bukan tidak mungkin pemerintah justru dianggap gagal dalam soal pemberantasan korupsi,” lanjut Transparency International Indonesia.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer- Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5%. bari/mohar/fba