Jakarta-Bank Dunia dan OECD memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 persen pada 2025. Berdasarkan Global Economic Prospects edisi Juni 2025, angka pertumbuhan ekonomi ini menurun dari proyeksi Januari 2025 yaitu 5,1 persen. Sedangkan pada 2026, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 4,8 persen. Ekonomi Indonesia diproyeksi baru mencapai 5 persen pada 2027.

NERACA

Menurut Bank Dunia, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara emerging market di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Beberapa negara lain masuk dalam kategori itu adalah China dan Thailand.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2025 diprediksi tidak akan berubah dari awal tahun, yaitu tetap pada level 4,5 persen. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2025 angkanya lebih rendah dari Indonesia, yaitu 1,8 persen.

Sementara itu, ekonomi dunia diprediksi tumbuh 2,3 persen pada 2025. Sedangkan pada awal tahun, ekonomi global diprediksi akan tumbuh 2,7 persen. Menurut Bank Dunia, ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan, khususnya dari tensi dagang yang meningkat dan ketidakpastian kebijakan ekonomi global.

“Untuk negara yang ekonominya sedang berkembang, prospek yang lemah membatasi mereka untuk meningkatkan penciptaan lapangan dan mengurangi kemiskinan ekstrem,” tulis Bank Dunia dalam keterangan mereka,  Rabu (11/6).

Menurut Bank Dunia, ada tiga hal yang perlu menjadi prioritas negara-negara dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertama, negara-negara disarankan untuk membangun kerja sama perdagangan. Kedua, memulihkan kondisi fiskal. Ketiga, mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selain Bank Dunia, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan Economic Outlook, OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,7 persen pada 2025. Angka ini menurun dari proyeksi pada Maret 2025 sebesar 4,9 persen.

Dalam laporan OECD Economic Outlook Edisi Maret 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipangkas sebesar 0,3 persen dari 5,2 persen menjadi 4,9 persen. Selanjutnya, pada edisi Juni 2025, proyeksi tersebut kembali dipangkas sebesar 0,2 persen, menjadi 4,7 persen.  "Pertumbuhan PDB riil diperkirakan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026," tulis OECD dalam laporan tersebut,   Kamis (5/6).  

Ketidakpastian Kebijakan Fiskal

Pemangkasan proyeksi ini disebabkan oleh pelemahan sentimen bisnis dan konsumen di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal serta tingginya biaya utang, yang diperkirakan akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada Semester I-2025. Namun, OECD memperkirakan permintaan domestik Indonesia akan meningkat secara bertahap selama paruh kedua 2025 dan 2026, seiring dengan kondisi keuangan yang membaik, inflasi yang tetap dalam kisaran target Bank Indonesia (BI), dan momentum pengeluaran investasi publik dari dana kekayaan negara.

Di sisi lain, OECD memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan perdagangan global dan penurunan harga komoditas dapat membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor. Inflasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap ke titik tengah kisaran target BI. "Risiko cenderung menurun. Arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran sementara defisit transaksi berjalan dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi," menurut  OECD.

Perlambatan yang lebih besar dari yang diperkirakan di China, sebagai pasar ekspor terbesar Indonesia, juga dapat semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas. Namun, penyebaran dana kekayaan negara secara cepat dan efektif dapat mengkatalisasi investasi swasta dan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang berdampak tinggi.

Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemangkasan pertumbuhan ekonomi terjadi secara global. “Dari segi perdagangan juga ini terpangkas akibat perang tarif atau tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Paris pada Rabu malam (4/11). Perang tarif, menurut  dia, membuat proyeksi pertumbuhan beberapa negara terpangkas dari 0,5 sampai 0,7 persen.

Airlangga mengatakan saat ini pemerintah berfokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat demi menjaga pertumbuhan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan lima paket stimulus ekonomi. “Kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang,” ujarnya. 

Pencairan gaji ke-13 ASN dan beberapa insentif pemerintah yang direncanakan pada Juni 2025 diperkirakan akan memberi dorongan yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025. Karena itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 diperkirakan bisa mendekati 5 persen secara tahunan (yoy).   

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini berada di kisaran 4,8 persen.  Dia menjelaskan bahwa paket insentif yang akan diluncurkan, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan konsimsi rumah tangga, yang merupakan kontributor utama untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu sekitar 55 persen.  “Nah, sehingga ini diharapkan sebetulnya paket insentif ini kan mendorong dari sisi pertumbuhan di konsumsi rumah tangganya,” ujar Faisal seperti dikutip  Kontan.co.id, belum lama ini.

Faisal mengatakan jika insentif ini berjalan dengan baik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa melonjak dari 4,8 persen menjadi angka yang lebih tinggi, meski ia mengingatkan bahwa durasi dan besaran insentifnya mempengaruhi dampaknya. Jika insentif hanya berjalan selama dua bulan, maka dampaknya akan sangat terbatas.  “Cuma seberapa besar ngangkatnya? Itu tadi kalau dia dua bulan, berarti kan hanya di Juni dan Juli,” ujarnya.  Dia memperkirakan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mencapai angka 4,9 persen dengan insentif tersebut.

Pada bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, salah satu penyebab target pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit dicapai karena mengabaikan sistem hukum.

Bahkan, kata dia, kepastian hukum menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal dari Singapura dan Malaysia. "Tanpa kepastian hukum yang adil, sulit bagi kita untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen yang kita harapkan. Kita jangan mengulang lagi kesalahan yang terjadi pada masa Orde Baru dahulu, (yang mana) pembangunan hukum kita selalu dikesampingkan," ujar Yusril saat memberikan sambutan di Hari Kewirausahaan Nasional 2025 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (10/6).  bari/mohar/fba