NERACA

Jakarta - Laju program pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, tampaknya semakin tak terbendung. Setelah fase pembentukan yang digelorakan Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama 18 kementerian/lembaga, kini hampir seluruh anggota Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh atas suksesnya program strategis dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Kemenkop di Jakarta, beberapa waktu lalu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memaparkan isi sebuah buku tebal usang yang merupakan Roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Ini adalah semacam antitesa terhadap berbagai persoalan geopolitik dan geoekonomi saat itu yang disusun sejak 1957 hingga 1960. Buku ini terdiri dari tripola pembangunan, pola riset, pola perencanaan, dan pola anggaran," terang Rieke.

Di dalam Roadmap pembangunan semesta berencana ini, lanjut Rieke, ada beberapa hal penting untuk bisa dikaji lebih mendalam. "Ini adalah pondasi pembangunan teknokratik Indonesia, termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta seluruh bidang kehidupan," kata Rieke.

Rieke menambahkan, pada 2023 hal itu sudah ditetapkan sebagai Kolektif Memori Bangsa. "Kita pernah sentralisti, tapi dulu pernah desentralisasi dalam perspektif NKRI, otonomi daerah, dengan memperkuat democratic rule development," imbuh Rieke.

Oleh sebab itu, bagi Rieke, pembangunan desa menjadi sangat penting dan salah satu yang menjadi marwah pembangunan desa yang tertuang di dalam arsip (buku) tersebut adalah koperasi desa harus didirikan di setiap desa. "Jadi, terkait program Kopdes Merah Putih, itu sudah ada arsipnya sejak 1957," papar Rieke, akhir pekan lalu.

Jadi, menurut Rieke, peran desa menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara hari ini dan di masa yang akan datang. "Di buku ini sudah disebutkan bahwa koperasi itu harus dibangun di setiap desa," kata Rieke.

Rieke ingin ekonomi Indonesia kembali pada khittah ideologinya dan kembali marwah ideologinya. Yaitu, harus ada koperasi di setiap desa. "Maka, saya bersemangat mendukung Inpres 9/2025 dalam pembentukan Kopdes Merah Putih," ujar Rieke.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid menyatakan, ada beberapa alasan pihaknya mendukung Kopdes Merah Putih. Pertama, koperasi adalah jalan ideologi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Menurut Nurdin, nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila sejalan dengan nilai-nilai dalam koperasi. "Seperti kesetaraan atau one man one vote, keadilan, demokrasi, solidaritas atau kebersamaan, dan transparansi," ulas Nurdin.

Alasan kedua, lanjut Nurdin, para Bapak Bangsa meyakini bahwa hanya sistem koperasi yang bisa mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Disebutkan, para Bapak Bangsa menolak sistem kapitalisme karena modal menjadi panglima, sedangkan dalam koperasi justru orang yang menjadi panglima.

Alasan ketiga, Nurdin mengungkapkan, Bapak Bangsa juga meyakini koperasi adalah sistem paling cocok dan tepat untuk Indonesia karena secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Sehingga, melahirkan masyarakat berbudaya agraris dan maritim.

Secara sosio-budaya, masyarakat Indonesia hidup dalam semangat kekeluargaan yang sangat kental. "Jadi, masyarakat petani, pekebun, petambak, nelayan, nelayan, dan pengrajin yang
hidup menyebar di ribuan pulau, akan mencapai kesejahteraan bersama jika
mereka bergabung dalam organisasi ekonomi rakyat bernama koperasi," jelas Nurdin. rindy