Jakarta-Badai pemutusan hubungan kerja ( PHK) kini mengancam industri perhotelan di Indonesia, termasuk Jakarta. Sebanyak 70 persen pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Jakarta berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mengalami penurunan tingkat okupansi.

NERACA

Tingkat hunian hotel belakangan ini anjlok terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Pemerintahan Prabowo. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mencatat tingkat hunian hotel di Jakarta turun terutama pada triwulan pertama tahun 2025. Survei Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono, dalam keterangan tertulis, pekan ini. 

Menurut dia, para pelaku bisnis hotel memperkirakan akan melakukan pengurangan sebanyak 10 hingga 30 persen karyawan. Selain itu, sebanyak 90 persen pelaku usaha mempertimbangkan pengurangan terhadap 90 persen daily worker. Kemudian, sebanyak 36,7 persen lainnya mengaku akan melakukan pengurangan staf.

Sutrisno mengungkapkan pemangkasan tenaga kerja dilakukan karena tingkat hunian jeblok sedangkan biaya operasional terus meningkat dan membebani keberlangsungan bisnis mereka. PHRI Jakarta mencatat sebanyak 96,7 persen bos hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Berdasarkan survei yang dilakukan PHRI Jakarta, penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintahan yang mencapai 66,7 persen. Menurut Sutrisno, penurunan tingkat hunian dari segmen pemerintahan itu seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. “Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestic," ujarnya.

Sutrisno menuturkan, para pelaku usaha juga mengeluhkan pangsa wisatawan mancanegara terhadap tingkat okupansi hotel Jakarta yang tergolong sangat kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata persentase kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2019 hingga 2023 hanya mencapai 1,98 persen per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik.

“Ini mencerminkan kurang efektifnya strategi promosi dan program pemerintah dalam mendatangkan turis mancanegara, khususnya ke Jakarta,” kata Sutrisno. Dia  pun mendesak agar pemerintah membenahi strategi promosi dan membentuk kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional.

Industri perhotelan dan restoran juga mengalami tantangan berupa kenaikan biaya operasional. Misalnya tarif air dari PDAM yang meningkat hingga 71 persen dan biaya gas yang melonjak 20 persen. Kenaikan biaya itu juga diperberat dengan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 9 persen pada tahun ini.

"Industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha," ujar  Sutrisno.

Merujuk survei, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut dia, dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif. Sebanyak 70 persen responden menyatakan, apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan. Responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10 - 30 persen.

Adapun industri hotel dan restoran berkontribusi besar terhadap pendapatan DKI Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.

Penurunan kinerja sektor ini dikatakan membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.

Para pelaku usaha juga mengeluhkan syarat administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan. Misalnya banyaknya perizinan yang dipenuhi seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, pelaku industri juga menyoroti proses birokrasi yang panjang seperti duplikasi dokumen antarinstansi dan biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.

Lebih jauh, Sutrisno mengatakan industri hotel dan restoran selama ini telah berkontribusi besar terhadap pendapatan asli Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen. Ia menyatakan, berdasarkan data BPS pada 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.

Sutrisno meminta pemerintah menjadikan keluhan pelaku industri sebagai peringatan serius bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Menurut dia, tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain.

Katrol Daya Beli

Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan daya beli masyarakat perlu segera ditingkatkan untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, Apindo memprediksi 250 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun ini.

“Hampir semua negara di dunia sekarang bergantung pada konsumsi domestik,” ujarnya, Minggu (25/5). Selain daya beli, Bob menilai pemerintah perlu mempercepat proses deregulasi kebijakan agar tekanan biaya tinggi yang dihadapi pelaku usaha bisa berkurang.

Bob juga menyebut perlunya deregulasi di bidang ketenagakerjaan, yang mencakup aspek hubungan kerja, pengupahan, dan pemberian pesangon. “Tapi pengawasan diperketat,” ujar dia. Di samping itu, kata Bob, upah dan keterampilan buruh perlu ditingkatkan. Pemerintah juga bisa mengambil peran dalam membiayai reskilling para pekerja.

Menurut Bob, prediksi meningkatnya tren PHK bisa dilihat dari indikator ekonomi utama (leading economic indicator), seperti ekspansi kredit yang rutun dari dua digit menjadi satu digit. Adapun pertumbuhan kredit pada April 2025 tercatat 8,8 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari Maret 2025 sebesar 9,16 persen dan Februari 2025 sebesar 10,30 persen.

Selain itu, Bob juga menyoroti Purchasing Manager’s Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian Manufaktur yang mengalami kontraksi. Data April 2025 menunjukkan, PMI Indonesia menurun signifikan sebesar 5,7 poin menjadi ke level 46,7 atau terburuk sejak Covid 2022. Indikator berikutnya, kata Bob, adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Pelemahan ini sejalan dengan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke posisi 121,1 pada Maret 2025 dari 126,4 pada bulan sebelumnya.

Menurut Bob, PHK ini akan berdampak terhadap sektor padat karya yang berorientasi ekspor, sektor jasa, dan sektor retail. “Termasuk pariwisata, hotel, konstruksi, otomotif, hingga elektronik,” ujar Bob seperti dikutip Tempo.co.

Prediksi Apindo tak jauh berbeda dari proyeksi Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 ada sekitar 280 ribu korban PHK,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta (20/5).  Hingga April 2025, BPJS mencatat pekerja yang terkena PHK jumlahnya mencapai 24,36 ribu orang. bari/mohar/fba