Layanan di SKPT Dongkrak Produktivitas Masyarakat Nelayan

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin standarisasi kualitas layanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk mendongkrak produktivitas masyarakat nelayan. Tidak hanya fasilitas perikanan yang lengkap, pengelola SKPT juga dibekali berbagai kemampuan pengelolaan kepelabuhanan secara profesional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menyelenggarakan pelatihan Strengthening of Operation and Management Capacity of the SKPT Fishing Ports for Moa and Saumlaki di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara pada 4-7 Mei 2025. Sebelumnya kegiatan serupa digelar di PPN Ternate pada 28 April–3 Mei 2025. Pelatihan menyasar staf dan penanggung jawab utama operasional SKPT.

Kegiatan pelatihan merupakan hasil kerja sama antara BPPSDM KP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan fokus utamanya adalah penguatan manajemen operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan. Sehingga pengelolaan dan layanan di SKPT yang lokasinya di pulau-pulau terluar semakin profesional, efisien, serta adaptif terhadap kebutuhan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Manajemen yang kuat dan terstruktur adalah pondasi dari pelayanan pelabuhan yang andal. Melalui pelatihan ini, kami mendorong terbentuknya dokumen kerja yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan di lapangan,” tegas Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta di Jakarta.

Pengembangan kapasitas SDM pelabuhan merupakan bagian penting dari strategi memperkuat fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik dan pusat aktivitas ekonomi kelautan. Materi pelatihan mencakup pengelolaan alur logistik kapal perikanan, pelayanan publik untuk usaha pelabuhan, sertifikasi kelaikan kapal perikanan, hingga perencanaan operasional dan penarikan PNBP pascaproduksi. Pendekatan yang digunakan adalah metode tatap muka langsung, disertai diskusi, praktik, dan evaluasi yang komprehensif.

Para peserta juga diberikan pemahaman terkait kebijakan strategis seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta pengenalan aspek teknis kapal dan pengawakannya. Melalui pelatihan ini, KKP menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pelabuhan perikanan yang lebih tangguh, produktif, dan berpihak kepada nelayan kecil.

Pelatihan masih akan dilanjutkan ke sentra kelautan perikanan terpadu lainnya di Indonesia. Hal ini untuk memastikan standarisasi pelayanan pelabuhan, peningkatan efisiensi operasional, serta mendukung perwujudan transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendekatan ekonomi biru.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pelabuhan perikanan adalah ujung tombak transformasi sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu pihaknya memastikan seluruh pelabuhan bekerja secara efisien, melayani nelayan dengan baik, dan mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Lebih lanjut tidak hanya itu, agar nelayan lebih berdaya saing maka pemerintah menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah pesisir agar nelayan tidak lagi kekurangan BBM untuk melaut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya menjaga pasokan BBM agar tetap aman, terutama saat ombak besar yang kerap menghambat aktivitas melaut. Selain itu, beliau meminta agar diterapkan mekanisme pengaturan kuota BBM yang disesuaikan dengan musim penangkapan ikan.

Selama musim tangkap-yang diperkirakan berlangsung sekitar tujuh bulan dalam setahun-volume pemakaian BBM akan dinaikkan guna mengantisipasi peningkatan aktivitas nelayan. Sebaliknya, pada musim ombak atau ketika kondisi angin lebih kencang, penyesuaian kuota akan dilakukan agar pasokan tetap efisien.

Dalam penjelasannya, Bahlil menyampaikan bahwa BBM yang tersedia di kawasan nelayan diberikan dengan harga Rp6.800 per liter menggunakan campuran bahan bakar nabati sebesar 40% atau B40. Penetapan harga ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga kestabilan operasional nelayan. "Perintah Bapak Presiden Prabowo juga kepada kami adalah memastikan agar nelayan kita betul-betul mendapatkan minyak subsidi," tegas Bahlil.

Pemerintah terus memantau dan mengatur distribusi BBM secara cermat guna mendukung produktivitas serta kesejahteraan para nelayan di wilayah pesisir. Dengan pengaturan pasokan dan kuota BBM yang matang, diharapkan para nelayan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara optimal, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perikanan nasional.