Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Sosialisasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini mulai gencar disosialisasikan ke berbagai daerah dan desa sebagai salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo–Gibran. Antusiasme masyarakat sangat besar terhadap program tersebut dan sebanding pula dengan kritik dan masukkannya juga. Apalagi model Kopdes Merah Putih pendiriannya sangat tak lazim seperti koperasi yang ada selama ini.

Dimana Kopdes Merah Putih akan mendapatkan modal Rp 5 miliar dari pinjaman Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Hal itu tak seperti pendirian koperasi pada umumnya terkait pendirian koperasi modalnya berasal dari para anggota. Fenomena itu yang mendorong berbagai lapisan masyarakat desa berbondong–bondong untuk ingin tahu tentang  prospek Kopdes Merah Putih.

Di tengah animo itu, terjadi beberapa usulan dari masyarakat mengemuka untuk mendirikan Kopdes Merah Putih Syariah seperti di Jawa Timur. Bahkan di provinsi Aceh Darussalam, diajukan untuk menjadi pilot project untuk Kopdes Merah Putih. Sementara Wakil Menteri Koperasi; Ferry Juliantono, pada  kunjungannya di Cirebon (22/3), berharap,  koperasi berbasis syariah di pondok pesantren Al–Bahjah Cirebon, Jawa Barat, bisa menjadi model bagi pengembangan Kopdes Merah Putih yang akan di bentuk di berbagai daerah.

Terkait Kopdes Merah Putih yang menjadi usulan masyarakat sangat menarik untuk disimak. Artinya, pertama, masyarakat mengingatkan kepada pemerintah pentingya aspirasi masyarakat yang memerlukan transaksi keuangan di Kopdes Merah Putih berbasis syariah. Hal ini tidak lepas dari praktek keuangan syariah yang sudah berjalan dan menjamur di masyarakat. Kedua, akan mempertegas implementasi akad syariah yang telah membudaya sebelumnya di masyarakat seperti sistem  bagi hasil paron, mertelu dan lain–lain. Ketiga, akan memperbanyak khasanah kajian pengembangan ekonomi syariah di pedesaan terutama dalam memadukan sektor riil dan keuangan.

Untuk mendukung berdiri dan pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah, tentunya banyak hal yang harus disiapkan selain modal yang harus dimiliki. Yaitu sumber daya manusia (SDM) yang harus  disiapkan dan memiliki kompetensi sebagai pengelola dan pengawas. Terkait pengawas diperlukan pengawas syariah di Kopdes Merah Putih tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) karena ketentuan menjadi DPS koperasi syariah memakan waktu yang panjang dan bertingkat – tingkat dalam prosesnya.

Dengan demikian masukkan untuk mendirikan Kopdes Merahh Putih Syariah bisa di apresiasi dengan baik, namun untuk mendirikan koperasi syariah tersebut harus memenuhi berbagai aspek seperti kelembagaan, permodalan, manajemen, tatakelola dan standarisasi kepatuhan syariah. Maka dari itu pihak regulator seperti Kementerian Koperasi, DSN – MUI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) harus mampu menjembatani, apabila Kopdes Merah Putih Syariah ingin di wujudkan dan sebagai pilihan masyarakat desa.

Pelung Kopdes Merah Putih Syariah untuk berdiri tidak menjadi halangan, selain instrumen hukumnya sudah ada tentang praktik ekonomi syariah. Begitu juga SDM, sudah banyak Perguruan Tinggi yang melahirkan SDM – SDM ekonomi syariah. Tentunya tidak menjadi issue lagi. Tinggal bagaimana pelaksanaan teknisnya dari sisi pemerntah apabila Kopdes Merah Putih Syariah ingin diwujudkan.