Jakarta - Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali memperingatkan ancaman global yang dapat menjadi hambatan pada perekonomian di dalam negeri ke depannya. Tantangan itu antara lain adalah ketegangan politik berbagai negara, salah satunya perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, yang berpengaruh pada rantai pasok global serta memicu inflasi lebih tinggi.

NERACA

 “Juga terjadi kenaikan instrumen tarif dan nontarif, untuk membendung perdagangan antar negara. (Masalah) ini menciptakan kerentanan terhadap global value chain atau rantai pasok global," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Berbagai kerentanan tersebut memicu krisis pangan dan energi. Masalah tersebut menaikkan risiko inflasi melonjak tinggi di negara maju, yang kemudian merespon dengan suku bunga naik tinggi. “Meski ada harapan akan turun, tapi suku bunga tinggi terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 ini," ujar Menkeu.

Di sisi lain, risiko yang ditimbulkan perubahan iklim dan kemunculan teknologi baru, salah satunya kecerdasan buatan (AI), akan memengaruhi pergerakan ekonomi global dan nasional.

Pemerintah menetapkan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 2.693,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 976,8 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (KL), sementara Rp 1.716,4 triliun untuk belanja non KL.

Sri Mulyani mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga untuk tahun depan lebih kecil (Rp 976,8 triliun) dibanding APBN 2024, yang mengalokasikan Rp 1.090,2 triliun.

Menkeu menilai, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sengaja menaruh belanja anggaran KL 2025 lebih kecil guna memberi keleluasaan pada presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. "Kalau dilihat, jangan heran, itu adalah belanja KL. Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp 976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp 1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement," ujarnya.

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp 1.716,4 triliun," tutur dia.

Karena itu, Sri Mulyani akan memberi kesempatan pada Prabowo dan jajarannya untuk merumuskan alokasi anggaran sesuai kebutuhan di masa pemerintahannya. Terutama agar RAPBN 2025 bisa lebih fleksibel terhadap program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis dan lain sebagainya.

"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," ujarnya.   

Selain itu, Menkeu mengungkapkan rendahnya anggaran pengembangan kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk 2025. Menurut dia, hal tersebut ditetapkan untuk memberikan opsi penambahan alokasi anggaran terutama untuk pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan investasi di IKN.

Sebagai informasi, anggaran pengembangan kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dibidik hanya Rp 137,1 miliar untuk 2025. Sementara untuk program dukungan manajemen IKN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 368,4 miliar.

"Karena masih akan melihat APBN ini kita nanti akan alokasinya tambahan berapa (jumlahnya) tapi beberapa infrastruktur penting guna untuk menarik investasi akan jadi prioritas, apakah ruangannya seberapa besar itu juga nanti opsi-opsi yang bisa kita sampaikan berdasarkan kesiapan institusinya," ujar Sri Mulyani.

Menkeu lebih lanjut menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk IKN nantinya akan dikaji kembali oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut. "Maka dari itu kalau (anggaran) IKN masih kecil karena semuanya di-baseline kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih, sesuai prioritas beliau akan membahas dan menyampaikan," jelas dia.

Anggaran Infrastruktur

Presiden Jokowi mengalokasikan rencana anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 sebesar Rp 400,3 triliun. Jumlah tersebut termasuk untuk kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain IKN, dana itu akan dipakai untuk sejumlah program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi. "Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," tutur Jokowi di Nota Keuangan, akhir pekan lalu. 

Sayangnya, Jokowi tidak merinci berapa besar alokasi anggaran tahun depan yang disalurkan untuk kelanjutan proyek pembangunan IKN. Adapun untuk tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi anggaran IKN menjadi Rp 42,5 triliun, dari sebelumnya Rp 40,6 triliun.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan alasan anggaran untuk IKN ditambah utamanya untuk meningkatkan kualitas dari bangunan di IKN, termasuk jalan tol. "Kenaikan anggaran IKN, ada kenaikan dari Rp 40,6 triliun tahun ini menjadi Rp 42,5 triliun, untuk apa saja? Jadi ini terutama untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, juga ada beberapa pekerjaan yang disegerakan tahun ini yaitu perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar IKN. Hal itu untuk mengantisipasi kepindahan dari ASN pada tahun ini.

Tidak hanya itu. Jokowi mengatakan rencana pembangunan Indonesia hingga 10 tahun mendatang bukan lagi kewenangannya. Jokowi menyebut hal itu merupakan kewenangan Presiden terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Untuk desain-desain (pembangunan) ke depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (17/8). 

Dia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar sehingga pemerataan pembangunan tak boleh fokus di Pulau Jawa saja. Jokowi menilai pembangunan di Indonesia harus dimulai dari pinggiran dan wilayah terluar. "Negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama," jelasnya.

"Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengklaim selama 10 tahun melakukan pembangunan yang dimulai dari pinggiran, dan daerah terluar telah menurunkan biaya logistik hingga 14 persen. "Selama 10 tahun membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023," ujarnya, Jumat (16/8). 

"Pasar, puskesmas juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarana, sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN tahun ini," kata Jokowi. bari/mohar/fba