Oleh: Kiki Rahmawati, Pelaksana Pemeriksa Ditjen Bea Cukai

Pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik telah menjadi topik hangat dalam perbincangan internasional. Isu tersebut memancing berbagai pedapat dan perspektif yang muncul dari negara-negara mitra. Meskipun terdapat kontroversi atas kebijakan ini, terdapat sejumlah alasan kuat yang mendasari perlunya pengaturan bea masuk atas transmisi elekronik. Bea masuk atas transmisi elektronik sendiri merupakan tarif yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang atau produk digital yang dikirim atau diterima (ditransmisikan) secara elektronik.

Pertama, bea masuk memainkan peran penting dalam mencatat neraca perdagangan barang digital. Dengan menerapkan bea masuk, Pemerintah Indonesia dapat mengumpulkan data akurat mengenai jenis barang digital dan dominasi produsen di pasar. Informasi ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan wawasan mendalam tentang pola perdagangan dan tren pasar. Selain itu, data tersebut dapat mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan perdagangan internasional.

Selanjutnya, pengenaan bea masuk juga berfungsi untuk menciptakan level playing field, yang memastikan adanya persaingan yang seimbang antara perusahaan konvensional dan online, serta antara perusahaan domestik dan asing. Dengan adanya bea masuk, baik perusahaan kecil maupun besar memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar global. Hal ini membantu menciptakan pasar yang sehat dan merata, mengurangi dominasi pemain besar, dan memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan domestik untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konteks perdagangan elektronik di mana batasan fisik tidak berlaku, penerapan bea masuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan tidak adil dari celah peraturan yang ada.

Pengenaan bea masuk juga menawarkan kepastian pajak yang penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis. Tarif yang jelas dan terstruktur memungkinkan proses pelaporan pajak menjadi lebih transparan dan teratur, mengurangi ketidakpastian yang seringkali mengganggu stabilitas pasar. Dengan kepastian ini, perusahaan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, dan pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor perdagangan digital. Kepastian pajak ini juga membantu meminimalkan potensi sengketa antara pelaku usaha dan otoritas pajak, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, dan mendukung perencanaan keuangan yang lebih baik.

Di samping itu, bea masuk berperan penting dalam mengurangi risiko digital yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan kejahatan terorganisir lintas negara. Pengenaan bea masuk dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mematuhi hukum, menghindari tindakan pelanggaran hak cipta, serta melindungi hak kekayaan intelektual yang sangat penting dalam ekonomi digital. Selain itu, bea masuk juga dapat mengurangi risiko kejahatan terorganisir lintas negara, seperti penciptaan senjata menggunakan printer 3D dan pencucian uang, dengan mempersulit impor barang-barang yang digunakan dalam kegiatan kriminal tersebut. Dengan demikian, pengaturan bea masuk berfungsi tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk keamanan nasional dan perlindungan hak cipta.

Pentingnya bea masuk juga terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan perdagangan suatu negara. Dengan menerapkan tarif yang sesuai, negara dapat mencegah impor barang elektronik yang berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan perdagangan dan memperburuk defisit perdagangan. Pendapatan yang diperoleh dari bea masuk dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program pembangunan lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum, pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik juga merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 8b Ayat 2 dan Penjelasannya. Undang-Undang tersebut mencakup perangkat lunak dan data elektronik sebagai objek bea masuk, sehingga impor barang digital dikenakan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan sejumlah peraturan yaitu PMK Nomor 26/PMK.010/2022 dan PMK Nomor 190/PMK.04/2022. Peraturan ini menetapkan klasifikasi dan tarif bea masuk untuk barang digital serta tata cara importasi barang tidak berwujud seperti perangkat lunak.

Sebagai contoh, PMK Nomor 26/PMK.010/2022 mengklasifikasikan piranti lunak dan barang digital ke dalam beberapa pos tarif dengan tarif bea masuk sebesar 0%, seperti pos tarif 9901.10.00 (Operating System), 9901.20.00 (Application Software), dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan pengaturan bea masuk untuk barang digital yang ditransmisikan secara elektronik, namun bukan yang diimpor bersama media fisik. Sedangkan, PMK Nomor 190/PMK.04/2022 mengatur tata cara importasi barang tidak berwujud, mempermudah proses impor dengan menggunakan dokumen impor yang sama dengan barang fisik, namun dengan elemen data yang minimal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penulis, tidak ada alasan kuat untuk menunda atau menolak pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik sebagaimana diusulkan oleh beberapa negara maju. Regulasi nasional yang ada memberikan kejelasan dan langkah strategis untuk menyeimbangkan perdagangan, melindungi industri lokal, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan hak kekayaan intelektual. Selain itu, pengaturan ini juga memberikan dasar yang solid untuk pengembangan kebijakan perdagangan di masa depan. Data yang diperoleh dari arus barang digital dan tren pasar akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional.

Implementasi bea masuk ini juga berpotensi menjadi dorongan signifikan bagi sektor industri teknologi domestik. Dengan adanya perlindungan yang lebih baik dan insentif yang jelas, produsen lokal akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk baru. Hal ini tidak hanya memperkuat ekosistem teknologi domestik tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan sektor teknologi sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik perlu segera diterapkan demi Indonesia yang lebih baik.