NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan. Presiden meminta agar kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berorientasi hasil agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat."Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," ujarnya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta, kemarin.

Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.

Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas."Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10%, semua diberi 10%, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.

Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas."Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Presiden.

Ditegaskannya pula, sinkronisasi menjadi kunci agar rencana pembangunan tersebut berjalan seirama, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu Presiden berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran. Disamping itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar dapat berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah dari ABPN maupun APBD yang dimiliki di tengah situasi perekonomian dunia yang sulit.

Jokowi menyebutkan bahwa saat ini semua negara sangat berwaspada terhadap harga minyak dan bunga pinjaman."Semua negara ini takut terhadap tiga hal. Pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat besar,"jelasnya.

Presiden menyebutkan bahwa saat ini semua negara dihadapkan pada situasi dan tantangan yang tidak mudah, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya berkisar 3,2%. Menurutnya, dampak rentetan dari pandemi Covid-19 masih terasa hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah negara yang masuk pada resesi ekonomi, seperti Jepang, Inggris dan beberapa negara di Eropa yang menuju resesi.

Oleh karena itu, Presiden minta pengelolaan fiskal dan anggaran harus dilakukan secara bijak dan hati-hati sehingga tidak ada satu rupiah pun dari anggaran yang meleset dari rencana pembangunan yang dibuat."Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Perhatikan betul-betul skala prioritas," kata Presiden.

Sementara Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan sinkronisasi saat menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).“Sinkronisasi dari anggaran pusat dan daerah harus kita utamakan, terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Suahasil. bani

Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pasalnya, ketiganya berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Selain itu, Suahasil juga menyoroti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga memiliki andil signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.“Mohon ketika melakukan perencanaan APBD lihat sinkronisasi belanja domestik, belanja untuk UMKM, belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mengutamakan produk dalam negeri,” jelas dia. (ant/bani)