NERACA

Jakarta – Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan Indonesia–Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL–PTA). Penandatanganan dilaksanakan secara simultan melalui aplikasi konferensi video oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga di Jakarta dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Sri Lanka Tharaka Balasuriya di Colombo, SriLanka.

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan, “Saya dan Menteri Balasuriya meyakini peluncuran perundingan Indonesia–Sri Lanka PTA akan memperkuat hubungan dagang bilateral dan menjadi pondasi peningkatan hubungan ekonomi kedua belah pihak untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan.”

Perundingan perjanjian dagang bilateral antara Indonesia-Sri Lanka merupakan arahan pemimpin kedua negara yang diinisiasi sejak 2017. Dalam pertemuan bilateral Presiden Indonesia dan Sri Lanka di Beijing pada 17 Oktober 2023, kedua kepala negara sepakat segera merundingkan Indonesia - Sri Lanka PTA.

“Perundingan ISL-PTA akan membahas peningkatan akses pasar dalam bidang perdagangan barang untuk produk-produk unggulan Indonesia dan Sri Lanka. Saya dan Menteri Balasuriya berharap ISL–PTA dapat meningkatkan perdagangan bilateral serta menjadi tonggak awal untuk mengembangkan cakupan kerjasama perdagangan yang lebih luas,” kata Jerry.

Sri Lanka merupakan salah satu mitra dagang potensial Indonesia di kawasan Asia Selatan dan telah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Singapura serta baru saja menandatangani perjanjian dagang dengan Thailand. ISL-PTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia di pasar Sri Lanka.

“Kedua pihak menargetkan pertemuan pertama perundingan ISL-PTA dapatdilaksanakanpadasemesterI-2024.TimPerundingIndonesiadanSriLankaakanmengupayakanperundingandapatdiselesaikansegeraagardapatdimanfaatkan.MelaluiISL-PTA,IndonesiaberpotensimeningkatkaneksporkeSriLankauntukproduk-produkunggulansepertiproduksawit,kertas,danasamlemak(fattyacid),”jelasDirjenDjatmiko.

Perdagangan Indonesia – Sri Lanka Tumbuh 1,17 Persen

Perdagangan bilateral Indonesia-Sri Laka tumbuh positif 1,17 persen dalam lima tahun terakhir. Total perdagangan kedua negara pada 2023 tercatat USD369,7 juta atau meningkat 17,61 persen dari tahun sebelumnya senilai USD314,4 juta.

Pada 2023, ekspor Indonesia ke Sri Lanka tercatat USD326,6 juta atau naik 23,87 persen dibanding 2022 senilai USD263,7 juta.

Sementara itu, impor Indonesia dari Sri Lanka pada 2023 tercatat USD43,1 juta atau turun 14,95 persen dibanding 2022 senilai USD50,7 juta. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan Sri Lanka dalam lima tahun terakhir (2019–2023) dengan nilai surplus pada tahun 2023 sebesar USD283,5 juta.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Sri Lanka antara lain minyak kelapa (kopra), minyak petroleum, kertas dan karton, tembakau, dan batubara.

Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari Sri Lanka antara lain kain rajutan, mesin pengolah tembakau, wadah pengemas dari kertas dan karton, serta label dan lencana untuk tekstil.

Semenara itu jika dilihat secara umum, pemerintah telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam mendorong peningkatan ekspor nasional guna mengantisipasi terjadinya penurunan permintaan pasar global. Selain itu juga untuk memitigasi terjadinya penurunan industri padat karya yang berorientasi ekspor maupun potensi terjadinya resesi di negara lain di luar Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional tersebut dibentuk pada 20 September 2023 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023.

Pembentukan satuan tugas tersebut juga dinilai akan memperkuat berbagai upaya dan strategi Pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam mengeksplorasi pasar tujuan ekspor baru seperti India, Afrika, dan Amerika Latin. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, selain mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan, identifikasi potensi dan pemetaan produk ekspor potensial harus dilakukan serta daya saing produk dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.

“Pada pertengahan bulan depan baru akan diadakan Rapat Tingkat Menteri atau Tim Pengarah. Jadi, masing-masing Pokja mulai dari sekarang dapat menyiapkan Laporan Program Kerja Prioritas untuk disampaikan pada rapat bulan depan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah telah merumuskan kebijakan umum peningkatan ekspor serta kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (business not as usual) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor, serta mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.