NERACA

Bekasi – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung perluasan akses pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah daerah.Konsep gerai pabrik factory outlet sangat baik sekali. Pelaku usaha berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu mengembangkan gerai UMKM, khususnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Konsep kolaborasi UMKM bukan hal baru.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, “UMKM adalah salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekosistemnya harus diperkuat dengan pilar lain, seperti lokapasar, ritel modern, dan lembaga pembiayaan.”

Empat pilar tersebut, Jerry menjelaskan, memiliki peran masing-masing. Ritel modern dapat menampung produk UMKM dan membantu logistik, lokapasar dapat membantu memasarkan produk dari UMKM agar dikenal luas, serta lembaga pembiayaan dan perbankan dapat membantu permodalan agar dapat menembus pasar ekspor.

Lebih lanjut, Kemendag juga menjalin kerja sama dengan pihak perbankan nasional untuk menyalurkan pendanaan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat. Wamendag Jerry menekankan, adanya bantuan permodalan diharapkan UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan pasar.

Melalui gerai pabrik tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi ingin menciptakan wisata industri, berupa kunjungan pabrik. Pengunjung nantinya bisa membeli cendera mata dari UMKM yang berlokasi di kawasan wisata industri. Bagi produk UMKM yang memiliki potensi ekspor, Kementerian Perdagangan dapat memberikan bantuan pelatihan dan akses ke perwakilan perdagangan di 46 negara.

”Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM siap ekspor melalui program pelatihan ekspor, program pendampingan ekspor, dan akses ke 46 perwakilan dagang di luar negeri. Perwadag siap memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha, seperti permintaan informasi pasar atau mencari buyer potensial,” urai Jerry.

Kemendag tetap mengharapkan peran serta pemerintah daerah dalam membina UMKM sesuai wilayah administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengembangan UMKM yang berorientasi pada peningkatan skala usaha.

Jerry juga melayangkan apresiasi atas peran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memfasilitasi UMKM. ”Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah menginisiasi program Factory Outlet Cikarang Baru Trade Center sebagai wadah pengembangan UMKM. Diharapkan lokasi ini dapat berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Jerry.

Tidak hanya itu untuk mengembangkan UMKM maka Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta pengelola infrastruktur publik agar selalu menyediakan tempat promosi bagi para pelaku UMKM dengan maksimal.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah KemenKopukm Hanung Harimba Rachman mengatakan, saat ini pihaknya sedang berupaya memperkuat ekosistem usaha yang kondusif agar koperasi dan UMKM dapat berdaya saing, salah satunya dengan menyediakan tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM).

“KemenKopUKM akan terus mengimbau pengelola infrastruktur publik agar menunjukkan keberpihakannya dalam mengembangkan UMKM melalui penyediaan tempat promosi dan pengenaan tarif sewa khusus bagi UMKM,” ujar Hanung.

Hal tersebut juga menjadi tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 60 yang menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Bada Usaha Swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setidaknya 30 persen dari total luas lahan area komersial, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

“Pemerintah juga akan menginisiasi rancangan insentif yang dapat diberikan bagi pengelola infrastruktur publik yang telah melaksanakan seluruh amanat dalam PP 7 tahun 2021 tersebut,” kata Hanung.

Lebih lanjut, Hanung mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun masih ditemukan beberapa tempat infrastruktur publik yang belum mengalokasikan 30 persen tempat promosi dan masih menerapkan biaya sewa di atas 30 persen bagi UMK, serta belum adanya koperasi sebagai pengelola atau wadah bagi UMKM.

“Selain itu, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM pada infrastruktur publik, seperti produk yang dijual kurang variatif, belum optimalnya sinergi antara pengelola dengan Pemda khususnya terkait kurasi produk unggulan daerah, hingga pengenaan tarif listrik industri pada tenan UMKM,” kata Hanung.

Mengatasi berbagai kendala tersebut, Hanung mengungkapkan pihaknya sedang melakukan pilot project pada 6 titik lokasi infrastruktur publik, antara lain Terminal Leuwipanjang Bandung, Bandara YIA D.I Yogyakarta, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Bakaheuni Lampung, Rest Area KM 260B Banjaratma Brebes, serta Terminal Banyuangga Probolinggo.