NERACA

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sepakat bekerja sama mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif melalui program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) 2025. 

Program AKSI 2025 bertujuan untuk mempercepat ekspor produk kreatif berbasis UKM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi kreatif.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara launching AKSI 2025 di Jakarta (26/5), menegaskan ekonomi kreatif dan UMKM adalah dua wajah dari satu semangat, yakni kemandirian dan inovasi. Ia menyampaikan, produk kreatif Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global karena kekuatan budaya dan keunikan lokal, namun membutuhkan dukungan menyeluruh agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

“Para pengusaha kreatif memerlukan ekosistem pendukung, mulai dari kurasi jenama, peningkatan kapasitas ekspor, akses pembiayaan, hingga jejaring global. Kolaborasi AKSI ini adalah bentuk konkret dari sinergi pemerintah dalam mendukung UMKM kreatif naik kelas,” kata Maman.

Program AKSI ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kemenekraf, yang menjadi tonggak penting dalam upaya diplomasi ekonomi berbasis produk kreatif dan UKM. 

“Melalui kerja sama ini, diharapkan tidak hanya ada fasilitator ekspor, tetapi juga memberikan motivasi bahwa ekspor bisa dimulai bahkan dari skala usaha mikro dan kecil, dan kami siap mendukung dari sisi pelatihan, akses pasar, hingga penguatan ekosistem digital,” jelas Maman.

Dengan semangat kolaborasi lintas kementerian, Maman mengattakan, Indonesia kini melangkah lebih tegas menuju visi sebagai pusat ekonomi kreatif global, yang inklusif, berbasis budaya, dan ditopang oleh kekuatan UKM nasional.

Maman juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar. Menurutnya, meskipun ekspor penting, pasar domestik yang besar juga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia bisa jadi double gardan sebagai produsen sekaligus pasar. Dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa, kita harus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik tanpa meninggalkan peluang ekspor,” ungkap Maman.

Selain itu, Maman juga mengatakan salah satu terobosan dalam hal akses pembiayaan bagi pegiat ekonomi kreatif berbasis UMKM adalah mendorong penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, juga sebagai upaya konkret mengakui nilai ekonomi dari ide dan kreativitas.

“Konsep yang bagus, ide yang brillian, itu harus dilihat sebagai aset. Di negara kita, pendekatan ini masih belum maksimal. Padahal, seperti contoh karakter Minion, nilainya baru tampak saat berhasil dikembangkan dan diterima pasar global. Ini yang ingin kita dorong bersama,” kata Maman.

Lebih lanju, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menyebut salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM adalah akses pembiayaan.

"Saat ini, tantangan dalam akses pembiayaan menjadi kendala besar. Sebanyak 69,5 persen UMKM belum mampu mengakses kredit perbankan," kata Helvi.

Menurut Helvi, ada beberapa faktor penyebabnya mulai dari status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang belum memadai, kurangnya agunan, hingga tingginya suku bunga kredit yang tidak bersahabat lagi bagi usaha mikro kecil. 

"Padahal, 43,1 persen UMKM masih menyatakan membutuhkan kredit untuk ekspansi dan peningkatan produktivitas," ujar Helvi.

Berdasarkan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) pada Januari 2025 yang dirilis oleh Bank Indonesia, Wamen Helvi melanjutkan, pada Desember 2024 rasio kredit UMKM baru mencapai 19,84 persen atau Rp1.592 triliun dari total kredit perbankan Rp8.024 triliun.

Adapun untuk menyikapinya, Helvi menambahkan, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun. Di mana 60 persen penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi, dengan jumlah debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta. 

"Kementerian UMKM terus mendorong optimalisasi penyaluran kredit perbankan kepada pelaku UMKM. Penyaluran KUR tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah debitur, tetapi juga pada peningkatan kualitasnya," ungkap Helvi.

Helvi menyebut, Kementerian UMKM juga akan terus memperkuat peran perbankan dan lembaga keuangan, untuk menggenjot pembiayaan produktif terutamanya untuk UMKM.