NERACA

Yogyakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut bahwa Yogyakarta berpotensi menjadi salah satu supplier penting bagi perikanan air tawar di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada data lalu lintas benih ikan air tawar yang terus mengalami peningkatan.

"Per 25 September, data perlintasan kita mencatat ada 75,6 juta benih yang dikeluarkan dari Yogyakarta," ujar Plt Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan (BP2MHKP), Ishartini saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Yogyakarta.

Ishartini menambahkan angka tersebut diperkirakan masih akan terus naik mengingat geliat usaha pembenihan ikan air tawar ini semakin tinggi. Adapun beberapa komoditas benih ikan air tawar yang dominan diantaranya nila, bawal, patin, gurami, udang hingga ikan hias.

"Jika melihat tren lalu lintas benih dalam beberapa tahun terakhir, kami perkirakan masih akan terus naik," ujar Ishartini.

Ishartini menguraikan bahwa berdasarkan data lalu lintas BKIPM Yogyakarta, benih nila, bawal, patin, gurami, udang hingga ikan hias mencapai yang keluar dari Yogyakarta mencapai 95,8 juta benih di tahun 2021. Jumlah ini kemudian meningkat 38% di tahun 2022 menjadi 132,7 juta benih.

Lebih lanjut, Ishartini menyampaikam sebagai pelaksana quality assurance (QA), BP2MHKP terua berupaya menerapkan sistim jaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan hulu – hilir. Termasuk pada benih-benih ikan yang akan dilalulintaskan, dia menyebut harus memenuhi persyaratan standar biosecurity dan jaminan mutu sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.

"Sebagai bentuk dukungannya KKP, tentu salah satunya fokus pada aspek mutu, jaminan kesehatan dan keamanan," urai Ishartini.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Budhy Setiawan melihat pertumbuham lalu lintas benih ikan di Yogyakarta tersebut sebagai hal yang positif. Budhy juga menjelaskam bahwa perikanan mempunyai kontribusi yang besar tidak hanya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dalam hal ini sebagai penyedia sumber protein hewani bagi masyarakat yang sangat terjangkau.

"Disinilah KKP harus hadir dalam rangka memberikan pembinaan untuk pemenuhan persyaratan teknis mendasar tentang mutu dan keamanan ikan," jelas Budhy.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI dan KKP yang diwakili BP2MHKP. Dia mengatakan kehadiran pemeritntah menjadi motivasi pemerintah daerah dalam memajukan potensi pertanian, perikanan serta lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan," kata Kustini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Tb Haeru Rahayu, pun mengatakan, untuk menopang ketahanan pangan dan menggerakan ekonomi di daerah, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus melakukan akselerasi guna meningkatan produksi perikanan di daerah.

Menurut Tebe, KKP mempunyai program terobosan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, salah satunya adalah program Kampung Perikanan Budidaya.  Program ini tujuannya selain menggerakan ekonomi di daerah, juga untuk ketahanan ekologi yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga komoditas bernilai ekonomi, serta menjaga komoditas-komoditas perikanan lokal dari kepunahan.

“Tahun 2022 KKP telah membangun 130 Kampung Perikanan Budidaya.  Tahun 2023 kami akan membangun kembali kampung perikanan budidaya di beberapa lokasi. Salah satunya di sini di Lombok Tengah, terutama untuk komoditas perikanan air tawarnya,” ujar Tebe.

Kenapa fokus budidaya ikan air tawar, lanjutnya lagi,  karena potensi lahan untuk pengembangan kolam budidaya ikan air tawar sangat luas. Selain itu, saat ini usaha budidaya ikan air tawar relatif mudah, bisa dengan berbagai macam media pemeliharaan. Selain lahan yang luas, juga didukung sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya, Lombok Tengah ini sangat potensial untuk dikembangkan budidaya ikan air tawarnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar. Diapun mengintruksikan penguatan peran KKP sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan pelaku usaha.