Oleh: Marwanto Harjowiryono

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Rabu (20/9) menyampaikan kabar melegakan, pelaksanaan APBN hingga Agustus 2023 terjaga positif. Realisasi pendapatan negara, tumbuh (yoy) dengan 3,2%, sementara belanja negara juga masih tumbuh 1,1%. Namun pertumbuhan pendapatan harus terus diwaspadai karena terdapat kecenderungan pertumbuhannya melemah.

Perekonomian dalam negeri mulai bergerak dan menggeliat. Index PMI masih tumbuh positif di tengah masih lemahnya kinerja manufaktur global. Harga migas meningkat, sementara  harga beberapa komoditas ekspor lainya,  seperti batu bara, dan  CPO, masih berfluktuasi.

Dalam situasi perekonomian global yang  masih lemah karena tingginya suku bunga (meskipun tingkat inflasi mulai menurun) serta masih rendahnya supplay pangan dunia juga menjadi persoalan tersendiri, namun perekonomian nasional masih tumbuh positif.

Kebijakan fiskal yang dikelola dengan prudent sampai saat ini telah mampu memberikan stimulus dalam mendorong  aktivitas perekonomian. Hingga Agustus, pendapatan negara mencapai  Rp 1.821, 9 triliun, atau 74,0% dari target tahun 2023. Sementara belanja negara telah terserap Rp 1.674,7 triliun atau 54,7%. APBN juga mengalami surplus sebesar Rp 147,2 triliun. Padahal untuk perencanaan setahun, APBN diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 598,2 triliun. Dengan demikian, belanja negara dalam empat bulan kedepan diharapkan akan meningkat seiring dengan penyelesaian berbagai proyek dan kegiatan hingga akhir tahun.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, meningkatnya belanja yang dikeluarkan dari kas negara akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi. Dari sisi belanja operasional pemerintah, pencairan belanja gaji, honor, uang lembur, perjalanan dinas, dan belanja barang, secara langsung akan mendorong naiknya konsumsi masyarakat. Belum lagi,  eksekusi berbagai jenis belanja, seperti subsidi, serta belanja transfer ke daerah, yang jumlahnya cukup signifikan akan mendukung tumbuhnya ekonomi.  Sementara, eksekusi belanja pembangunan proyek juga akan meningkatkan belanja investasi pemerintah. Pada empat bulan mendatang, belanja negara  akan melonjak tajam.

Perlu dipastikan bahwa pengelola perbendaharaan di semua kementerian dan lembaga (K/L)  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka harus mampu melakukan eksekusi belanja dalam DIPA masing-masing  dengan tepat, cepat dan akuntabel.

Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara (BUN), telah bekerja keras untuk mengumpulkan pendapatan negara, baik perpajakan maupun PNBP. Dana yang   terkumpul  dari  pendapatan negara tidak dapat digunakan secara optimal bagi rakyat dan perekonomian nasional bila eksekusi belanja K/L terlambat.

Bila tidak segera dibelanjakan, dana masyarakat  yang tersedot masuk ke kas negara dari penerimaan perpajakan, akan mengendap dan tidak dapat memberikan multiplier efek yang optimal kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, peran para pengelola perbendaharaan di K/L menjadi kunci keberhasilan daya guna belanja negara. Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menutup defisit APBN 2023, Kemenkeu selaku BUN, harus mengatur strategi sehingga  diperoleh dana pembiayaan yang paling efisien. Porsi terbesar pembiayaan defisit berasal dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk obligasi pemerintah, terutama dalam bentuk SBN dan SBSN. Dana pembiayaan tersebut,  harus dapat dimanfaatkan tepat waktu, dan tepat jumlah. Bila tidak, maka dana pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat tersebut menjadi tidak optimal. 

Padahal, pemerintah telah membayar bunga dari surat utang tersebut. Kembali lagi, peran pengelola perbendaharaan di K/L, para menteri dan pimpinan lembaga,  menjadi kunci keberhasilan  optimalisasi belanja negara  dan pembiayaan  defisit anggaran.