NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membuat Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Global Pangan Sadulur (GPS) Bandung naik kelas.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendampingan dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp100 juta untuk pengembangan usahanya. Hasilnya, Poklahsar GPS turut berkontribusi dalam penyediaan bandeng tanpa duri untuk konsumsi jamaah haji 2023 yang dikoordinir oleh Asosiasi Pengusaha Bandeng Indonesia (ASPUBI). 

"Alhamdulillah, fasilitasi Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan berhasil merealisasikan kredit Rp100 juta untuk Poklahsar GPS," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo di Jakarta.

Budi mengungkapkan produk olahan bandeng Poklahsar GPS sudah dipasarkan ke seluruh pulau Jawa dan Bali. Saat ini, mereka memiliki sekitar 300 jaringan distributor dan reseller se Jawa-Bali. Tak hanya itu, produk mereka juga telah dipamerkan pada Expo Thaifex Anuga Asia di Thailand yang digelar pada 23-27 Mei 2023.

"Tentu kami sangat bangga atas capaian dan prestasi dari Poklahsar GPS," tutur Budi.

Sebagai tindak lanjut, KKP menginisasi pembentukan koperasi bagi Poklahsar GPS untuk konsolidasi rantai pasok dan pemasaran. Terlebih mereka memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) produksi sebanyak 48 orang dan 7 tenaga marketing digital.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung terkait inisasi tersebut," terang Budi.

Hal senada diungkapkan Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDS, Catur Sarwanto menyampaikan bahwa telah dilaksanakan  kegiatan berupa bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan untuk Poklahsar di Kabupaten Bandung. Selain itu, pihaknya juga sedang memeriksa usulan proposal kelengkapan sarana-prasarana  (sarpras) Poklahsar ke Ditjen PDS.

"Kami mengarahkan Tenaga Pendamping Usaha untuk memonitor dan melaporkan perkembangan usaha Poklahsar di Kabupaten Bandung," tutur Catur.

Catur pun mengatakan, tim Direktorat Usaha dan Investasi telah mengunjungi secara langsung Poklahsar GPS beberapa waktu lalu. Tercatat Poklahsar GPS dapat memproduksi 3 ton/bulan dengan omset rata-rata sebesar Rp200 juta/bulan. Produk mereka juga telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HAACP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Halal, dan izin edar.

"Bahan baku bandeng didapat dari Karawang dan Lamongan dengan ukuran 6-8 ekor/kilogram (kg)," jelas Catur.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut UMKM berperan besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja. Di sektor kelautan dan perikanan sendiri, potensi pengembangan UMKM masih sangat terbuka lebar.

Peningkatan kapabilitas pada UMKM sektor kelautan perikanan ini merupakan sebuah langkah nyata KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono dalam meningkatkan taraf hidup dan membangkitkan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa penguatan UMKM menjadi fokus pemerintah dalam RKP 2023.

Lebih lanjut, KKP komit dan konsisten untuk mendorong hilirisasi perikanan budidaya dalam negeri untuk memperkuat ekspor perikanan ke pasar global. KKP menargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.

Selain itu, KKP berhasil meningkatkan omzet pelaku UMKM olahan ikan. Hal tersebut tidak terlepas dari program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan (Inbis-Invapro KP) yang digelar Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) salah satu UPT Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

Program Inbis Invapro KP adalah salah satu upaya KKP membina UMKM dengan memberikan masa inkubasi selama 2 tahun berupa bimbingan dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan dalam kegiatan pengembangan usaha, fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi mutu, pengembangan desain, kemasan, promosi dan pemasaran.

Akhir Januari lalu, tim Ditjen PDSPKP menggelar evaluasi tenant Inbis-Invapro KP tahun 2021. Poin-poin yang dievaluasi meliputi proses bimbingan teknis dan konsultasi pelayanan pengembangan usaha, pendampingan UMKM/tenant dalam kegiatan pengembangan usaha hingga fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi bidang mutu.