Menjadi negara tropis, potensi penyebaran malaria tentunya sangat besar. Indonesia sendiri juga termasuk dalam daftar negara dengan kasus malaria tinggi, dengan sebagian besar kasus terjadi di Papua dan wilayah timur lainnya. 

Dokter spesialis penyakit dalam dari RSPI Sulianti Saroso, Rizka Zainuddin mengatakan, untuk mencegah malaria perlu menerapkan konsep ABCD, yakni kesadaran (awareness), pencegahan gigitan (bite prevention), kemoprofilaksis, dan diagnostik."Yang pertama adalah awareness. Awareness ini harus kita tanamkan, terutama untuk orang-orang yang akan memasuki daerah endemis. Mungkin dia tidak akan familiar dengan cara pencegahan, apalagi gejala dari malaria itu sendiri," ujarnya dalam siaran pers oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, untuk orang-orang yang akan berpindah atau sementara bekerja di daerah yang endemis, seperti di Papua, perlu diedukasi guna mencegah gigitan nyamuk. Hal yang perlu diajarkan, semisal penggunaan kelambu yang benar, menggunakan baju lengan panjang untuk mencegah penularan.

Untuk menghindari gigitan nyamuk, katanya, juga perlu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk berkembang biak, selain itu penggunaan lotion antinyamuk. Kemudian, kemoprofilaksis, katanya, adalah obat yang perlu dikonsumsi untuk orang-orang yang sementara tinggal di daerah endemis."Jadi, ada namanya azithromycin 1 tablet, diminum 1 hari sebelum keberangkatan ke daerah endemis, selama pasien di sana, misalnya selama 3 minggu, setiap hari harus minum, hingga 4 minggu setelah kepulangan kembali ke Jakarta misalnya,"jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa saat ini belum ada vaksin untuk malaria, sehingga pencegahan dilakukan dengan kemoprofilaksis dan azithromycin."Yang terakhir adalah diagnosis dan treatment. Jadi, harus diterangkan secara sederhana ke pasien bagaimana untuk mencegah malaria, terutama jangan sampai menjadi fase berat," katanya.

Untuk diagnosis, terdapat sejumlah cara, misalnya dengan mikroskop untuk mengecek darah samar tebal dan tipis atau rapid diagnostic test. Adapun pada kasus malaria yang berat, katanya, bisa sampai mengakibatkan penurunan kesadaran, bahkan gagal ginjal, sehingga butuh cuci darah suportif."Sampai ke kematian kalau misalnya berat. Apalagi, terutama pada ibu hamil yang pilihan antimalarianya terbatas, karena banyak yang kontraindikasi pada ibu hamil," ujarnya.

Apabila terkena malaria, katanya, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan guna mengurangi gejala, salah satunya memastikan pasien tetap terhidrasi. Untuk perawatannya, hal tersebut tergantung dari plasmodium atau parasit malaria yang ditemukan. Dia menjelaskan bahwa terdapat lima jenis plasmodium, yakni falciparum, vivax, ovale, malariae, dan knowlesi.

Dia mencontohkan untuk malaria ringan yang disebabkan falciparum dan vivax, cukup dengan tablet. Namun, pada malaria berat, perlu obat injeksi. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat penurunan angka kejadian malaria sekitar 25 ribu kasus dalam setahun terakhir, meskipun Indonesia masih menempati posisi kedua kasus tertinggi di Asia setelah India. Pada tahun 2023, kasus malaria di Indonesia mencapai 418.546 kasus, menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 443.530 kasus.

Targetkan Bebas Malaria

Malaria adalah salah satu penyakit menular yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak karena prevalensinya yang masih tinggi secara global dan nasional. Berdasarkan data World Malaria Report 2023, diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa India dan Indonesia menyumbang sekitar 94 persen kematian akibat malaria di kawasan Asia Tenggara yang dipantau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun demikian, kasus malaria di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2015 yang kala itu mencapai 217.025 kasus. Pemerintah telah menargetkan eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Hartono pernah bilang, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi yang dilakukan pemerintah selama ini. Ada lima strategi yang diterapkan bersama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan elemen masyarakat. Pertama, menerbitkan kebijakan yang komprehensif dan menyeluruh mencakup peningkatan deteksi, penemuan kasus, dan diagnostik. Kedua, peningkatan surveilans.

Ketiga, pemberian pengobatan. Keempat, pengendalian faktor risiko. Kelima, pemberdayaan peran swasta dan masyarakat.“Upaya ini dilakukan untuk memperkuat komitmen kita dan mewujudkan Indonesia bebas malaria tahun 2030. Hanya tinggal enam tahun lagi waktu yang kita miliki,” ujar Wamenkes Dante.

Target tersebut hampir tercapai di tahun 2024 dengan bertambahnya daerah yang telah bebas dari malaria. Untuk itu, Kemenkes RI memberikan sertifikat eliminasi malaria kepada 17 kabupaten/kota yang telah bebas dari penyakit tersebut. Adapun tujuh belas kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim.

Kemudian ada Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lingga. Selain itu, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Belu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Tebo. (bani)