NERACA

Lampung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya tingkatkan kecakapan dan kompetensi nelayan dalam mendukung lima Program Ekonomi Biru yang digaungkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, salah satunya melalui sertifikasi nelayan dan awak kapal perikanan agar hasil tangkap optimal dengan memperhatikan aspek keselamatan.

Atas dasar itulah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BRSDM) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) KP, menyelenggarakan kegiatan pelatihan 'Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)' pada Mei 2023. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BRSDMKP dan Komisi IV DPR RI, yang dilaksanakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Tegal. Sebanyak 300 orang nelayan di Kab. Tanggamus, Lampung, menjadi target sasar kegiatan sertifikasi ini.

SKN merupakan sertifikasi keterampilan bagi awak kapal perikanan untuk nakhoda pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT atau kelasi (deckhand) yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT.

Sekretaris BRSDM, Rudi Alek Wahyudin, menuturkan pentingnya sertifikasi sebagai jaminan aktivitas nelayan.

“Dalam melaksanakan pekerjaannya, para nelayan rentan mengalami berbagai kejadian kecelakaan di kapal, di mana alat keselamatan yang ada tidak dipakai,’’ terang Alek.

Lebih lanjut disampaikan, menurut data statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terdapat 34 kecelakaan pelayaran yang terjadi dalam rentang 2021-2023. BRSDM juga berkomitmen untuk senantiasa mengawal aktivitas penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh para nelayan.

‘’Dengan dilengkapi SKN, keahlian dan keterampilan para nelayan dapat semakin diakui secara nasional. Setelah pelatihan ini, Saya harap para peserta dapat terus didampingi dan dibimbing oleh para penyuluh perikanan dalam melaksanakan kegiatan ke depannya,’’ harap Alek.

Hal senada disampaikan Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati, yang mengatakan bahwa kegiatan pelatihan sertifikasi seperti ini sangat penting dilakukan dalam rangka pencerdasan para nelayan, agar tidak hanya hasil tangkapannya yang meningkat, namun kegiatan penangkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menekankan pentingnya pencerdasan mengenai keselamatan dasar nelayan.

“Nelayan merupakan salah satu profesi yang berbahaya dan mengadu nyawa, sementara hasilnya terkadang tidak menentu. Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas utama agar dapat pulang ke rumah dengan selamat,” tegas Sudin.

Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, yang sangat mengapresiasi dan mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan SKN ini.

“Tanggamus merupakan daerah pesisir dengan jumlah keluarga nelayan kurang lebih 5.000 KK. Nelayan merupakan pahlawan pencerdasan bangsa, namun pekerjaannya kerap kali berisiko, sertifikasi ini dibutuhkan untuk lebih mematenkan keahlian serta kecakapan nelayan,’’ jelas Dewi.

Salah satu Peserta, Nasrullah, yang merupakan nelayan asal Pekon Penyandingan, Kab. Tanggamus pun merasakan manfaat nyata usai mengikuti pelatihan tersebut.

“Saya mewakili rekan-rekan peserta lain berterima kasih kepada KKP serta Pak Sudin karena telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan SKN ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat, kami mendapat banyak ilmu dan keterampilan baru untuk kami praktikkan dalam keseharian pekerjaan, dan kami berharap kegiatan ini dapat terus terlaksana secara berkesinambungan,” ucap Nasrullah.

Tidak hanya itu, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanganan dan pengolahan ikan. Pelatihan-pelatihan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya mengawal program-program blue economy yang saat ini sedang menjadi prioritas KKP. Pihaknya menggelar dua pelatihan sekaligus, yaitu Pelatihan Pembuatan Fish Roll dan Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong kegiatan pelatihan dan berpesan agar terus terus dikembangkan sehingga menghasilkan SDM yang terampil.

“Saya berharap pada jajaran BRSDM untuk selalu berkoordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I di KKP dan Pemda dalam menentukan pelatihan yang akan dilaksanakan. Sehingga pelatihan yang diselenggarakan harus mampu menciptakan calon wirausaha dan startup baru kelautan dan perikanan, yang tangguh dan kompeten,” tutur Trenggono.

Seperti diketahui, lima program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut. 

Lebih lanjut, terkait dengan ekonomi biru, KKP berkomitmen dan keserius dalam pengelolaan karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi dan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030.