NERACA

Jakarta – Perluasan adopsi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus dilakukan pemerintah, baik dari sisi jumlah merchant maupun pengguna. Pemerataan penggunaan QRIS dilakukan diberbagai tempat,mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan QRIS di tengah masyarakat. Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, misalnya peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp5  juta menjadi Rp10 juta per transaksi. Disamping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri,” ujar Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

Berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihakserta berbagai inovasi kebijakan tersebut, lanjut Jerry, target 15 juta pengguna baru QRIS telah tercapai pada Oktober 2022.  

Saat ini, QRIS telah mencakup 22,5 juta merchant dan lebih dari 26,6 juta pengguna serta menjadi gerbang masukke dalam ekosistem digital bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Dengan adanya QRIS,seluruh pelaku usaha atau penjual yang di tempat usahanya terpasang tanda QRIS  dapat menerima pembayaran dari seluruh jenis dompet elektronik (electronic wallet/e-wallet) yang sudah  terdaftar dalam QRIS.

Pelanggan pun juga akan lebih senang, selama tempat usaha tersebut memasang tanda QRIS,  berarti pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan terlepas di mana tempat usaha tersebut berada di dalam wilayah Indonesia.

“Saat  ini, e-wallet masih menjadi metode pembayaran   utama   dalam   pembayaran digital. Meningkatnya akun virtual (virtual account) dan mobile/internet  bankingmenunjukkan  bahwa pembeli onlinemenggunakan  metode  pembayaran  yang  lebih  sering  ditautkan  langsung  ke rekening  bank mereka. Sebagai  bukti, selama berlangsunganya Harbolnas 2022,e-walletmenjadi pilihan pembayaran yang paling sering digunakan,”terang Jerry.

Jerry pun menjelaskan, dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital nasional, Presiden RI, Joko Widodo memberikan arahan untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital,  diantaranya melalui akselerasi transformasi digital pada sektor perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kolaborasi dalam membangun  ekosistem e-commerce (niaga  elektronik/niaga-el) melalui empat pilar, yaitu sektor usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang; loka pasar bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh   penyedia layanan lokapasar untuk UMKM; ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar  jangkauan produk UMKM dapat  semakin  luas; dan lembaga pembiayaan atau perbankan  memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.

Lebih lanjut, menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi niaga-el atau e-commerce sepanjang 2022 sebesar Rp476,3  triliun, atau meningkat 18,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor niaga-el diperkirakan   tumbuh secara konsisten sekitar 17–22 persen pada 2025, seiring dengan meningkatnya akseptasi   dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.  

Nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2022 mencapai USD 266 miliar atau tumbuh 13 persen dibandingkan 2021 dan diproyeksi akan tumbuh sebesar 17 persen di angka USD 421 miliar pada 2025.

“Kolaborasi, kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan. Kami yakin melalui kolaborasi dengan semua pihak terkait dapat menciptakan ekosistem digital yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia,”ungkap Jerry.

Selain itu, terkait dengan niaga atau e-commerce, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengajak platform-platform  lokapasar untuk mendukung  upaya digitalisasi yang sedang dikembangkan Kemendag lewat rencana program Sejuta Pedagang Seribu Warung.

Diharapkan e-commerce dapat dimaksimalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan  pelaku  usaha  melalui perluasan akses pasar. “Penggunaan niaga elektronik dapat dimanfaatkan  untuk  membangkitkan ekonomi domestik, terutama di masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,” harap Zulkifli.

Zulkifli juga berharap lokapasar yang telah ada saat ini dapat mendukung upaya Kemendag mempercepat upaya digitalisasi pelaku usaha dan usaha kecil dan menengah (UKM). Lokapasar dengan jejaring mereka yang luas di seluruh Indonesia juga harus dapat dikembangkan untuk mendukung distribusi usaha-usaha lokal ke seluruh Indonesia, sehingga pelaku usaha mendapat penghasilan yang lebih baik.