Yogyakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot hilirisasi perikanan budidaya dalam negeri untuk memperkuat ekspor perikanan ke pasar global. KKP menargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.

NERACA

Saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jeneral Perikanan Budidaya (DJPB) KKP Tahun 2023 di Yogyakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Indonesia harus bisa menjadi juara di perikanan budidaya, karena potensinya sangat besar.

“Ada lima komoditi unggulan yang menjadi fokus kita yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia. Kalau lima-limanya ini dalam waktu 5 sampai 10 tahun kita kuat, maka kita akan menjadi champion," ungkap Trenggono.

Adapun untuk mencapai target tersebut, KKP mengusung strategi kebijakan ekonomi biru berupa pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan. Strategi ini bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen dengan peran inovasi teknologi yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan bahan baku pakan dari luar negeri, serta menumbuhkan usaha-usaha turunan di hilir sektor perikanan.

Perikanan budidaya menurutnya masa depan perikanan Indonesia bahkan dunia, karena tren perikanan tangkap cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara kebutuhan protein dunia diprediksi akan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2050 sesuai data FAO.

"Sejauh ini kita belum ada champion di pasar global, padahal komoditas kita sangat banyak. Ini yang kita benahi, kita susun strateginya bagaimana kita menjadi champion di pasar global. Kita sudah bisa memproduksi indukan udang, kita punya teknologi kultur jaringan, bagaimana ini semua bisa menopang kebutuhan pembudidaya di dalam negeri sehingga produktivitasnya meningkat," paar Trenggono.

Khusus komoditas udang yang selama ini menjadi andalan ekspor produk perikanan Indonesia, KKP menerapkan strategi modelling dan revitalisasi tambak tradisional. Tambak udang modelling seluas 69 hektare sedang dibangun di Kebumen, Jawa Tengah dan siap dibangun di tempat-tempat lain.

Kemudian untuk komoditas lainnya, KKP memiliki program Kampung Perikanan Budidaya yang sudah dijalankan di 130 titik. Skala kampung perikanan budidaya ini terus ditingkatkan sehingga tidak hanya proses produksi di hulu yang tumbuh tapi juga usaha turunan di hilir.

"Dengan modelling diharapkan pembangunan tambak di Indonesia mengikuti standar yang sudah ada, sehingga produktivitasnya bagus dan ramah lingkungan. Kemudian kampung budidaya skalanya harus besar. Ini semua butuh endurance agar lima komoditas tadi menjadi champion di pasar global," ungkap Trenggono.

Lebih lanjut, dalam rapat kerja teknis tersebut, Trenggono juga meresmikan dua Unit Produksi Pakan Ikan Mandiri (UPPIM) di Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Pasaman.

Keduanya telah selesai dibangun dan siap dioperasikan untuk mendorong peningkatan produktivitas perikanan budidaya di Kampung Perikanan Budidaya, sekaligus mendorong hilirisasi sektor tersebut.

"UPPIM Kabupaten Pasaman di bawah naungan BPBAT Sungai Gelam mampu memproduksi pakan sebanyak 1 ton per jam. Dengan produktivitas itu, UPPIM Pasaman mampu menyuplai 5 persen dari kebutuan kawasan Kampung Mas di Pasaman," ungkap Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu, atau biasa diapa Tebe.

Sedangkan UPPIM OKU Timur mampu menyuplai 3.600 ton pakan per tahun atau 6-7 persen dari kebutuhan kawasan Kampung Patin di wilayah itu.

Disisi lain, untuk mendorong sektor perikanan dan kelautan maka KKP berkomitmen mendukung pengembangan  usaha kelautan dan perikanan melalui pembiayaan dari lembaga keuangan. Tercatat pada tahun 2022, telah memfasilitasi 328.086 pelaku usaha kelautan dan perikanan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan sebesar Rp10,49 triliun.

"Capaian pembiayaan usaha dari lembaga keuangan ini tumbuh 22,55 persen dibanding tahun sebelumnya (2021) yang mencapai Rp8,56 triliun untuk 358.048 debitur," tutur Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini.

Adapun rincian realisasi pembiayaan tersebut menyasar 93.217 pembudidaya dengan total Rp3,54 triliun. Kemudian 76.047 debitur usaha pemasaran hasil perikanan sebesar Rp3,33 triliun, 127.705 debitur penangkapan ikan sebesar Rp2,55 triliun. Lalu 16.199 debitur usaha jasa perikanan sebesar Rp728,21 miliar.

"Kami pastikan juga 6.876 pengolah hasil perikanan mendapat pembiayaan sebesar Rp325,47 miliar dan 80 debitur usaha pergaraman mendapat pembiayaan Rp9,98 miliar di tahun 2022," urai Ishartini.

Dalam hal ini, Ishartini berharap adanya kerja sama yang baik dengan Lembaga Keuangan untuk melakukan monitoring pembiayaan usaha supaya penyaluran tepat guna dan menjaga debitur bisa mengembalikan tepat waktu.