NERACA

Tangerang - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebutkan, saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta, dengan melibatkan sekitar 40.473 penyedia usaha mikro dan kecil (UMK) dan 763.385 produk UMK.

"Ini kemajuan luar biasa dalam setahun ini, yang disebabkan kemudahan-kemudahan yang dilakukan LKPP," kata Teten.

Lebih lanjut, Teten menekankan pihaknya terus berusaha mendorong para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. "Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier," jelas Teten.

Sehingga dalam hal ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal itu. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Selain itu, kata Teten, pihaknya juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan JCC pada April 2022.

"Kami mendorong koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok BUMN dan usaha besar, bekerja sama dengan Kemenperin, KemenBUMN, dan Kementerian Investasi," ucap Teten.

Teten pun menyebutkan, saat ini, nilai transaksi di Pasar Digital BUMN sudah mencapai Rp22 triliun dengan melibatkan sekitar 17.200 UMKM. 

Selain belanja pemerintah dan BUMN yang penting didorong juga agar UMKM menjadi bagian penting rantai pasok BUMN dan industri besar. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 24 persen.

"Kita akan terus mendorong BUMN dan usaha besar agar mau berbagi pekerjaannya ke UMKM," jelas Teten.

Teten juga mengatakan dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah yang ternyata banyak produk UMKM sebenarnya potensial memenuhi kebutuhan industri dan BUMN. Baik itu sebagai bahan baku, suku cadang, dan sebagainya.

"Saya berharap para kepala daerah menyiapkan, dibuat daftarnya, produk apa saja, yang bisa kita gandengkan dengan industri dan BUMN," harap Teten.

Tak hanya itu, Forum Kemitraan antara UMKM dan IKM dengan BUMN dan usaha besar, juga telah dilaksanakan dengan nilai potensi transaksi sekitar Rp206,2 miliar. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM masuk rantai pasok utama BUMN dan usaha besar.

"Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar. Benchmark kita Korsel, Jepang, dan China, dimana UMKM di sana menjadi bagian dari industri," kata Teten.

Dengan begitu, Teten akan mendorong UMKM mampu menghasilkan produk-produk berbasis inovasi teknologi. "Kita akan dorong riset-riset yang hilirisasi yang bisa dilakukan UMKM. Dengan cara itu, kita bisa mendorong UMKM naik kelas," kata Teten.

Teten juga berharap kemitraan ini tercipta dalam level yang sama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana UMKM bisa masuk rantai pasok utama, adanya transfer teknologi, hingga UMKM harus membuat produk sesuai spesifikasi BUMN dan usaha besar.

"Termasuk bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L dan perguruan tinggi. Lalu, pendampingan sertifikasi dan desain produk," ucap Teten.

Salah satu bentuk pendampingan pembiayaan UMKM adalah meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen yang saat ini masih sebesar 21 persen. Bandingkan dengan Korsel yang sudah menembus 80 persen porsi kredit perbankan untuk UMKM. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp450 triliun.

"Usaha besar akan didorong mencari pembiayaannya lewat pasar modal. Ini sebuah kebijakan afirmasi," kata Teten.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan urgensi rakor ini adalah perlu penyebarluasan hasil implementasi Inpres 2/2022, terutama berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. "Juga, membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi," kata Hendrar.

Sehingga, hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah mempercepat pembangunan untuk mengangkat ekonomi, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan koperasi, serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan konstruktif.

Dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2 persen.

Per 14 November 2022, realisasinya mencapai Rp320,5 triliun. "Jadi, masih ada waktu untuk kita hisa selesaikan di 2022 ini," ucap Hendrar.