“Harga BBM baru naik satu persen saja, mahasiswa di Jakarta dan kota besar lainnya di Jawa sudah demo tolak kenaikan. Tapi kami di Papua, harga BBMnya yang jauh lebih mahal dari di Jakarta dan sekitarnya tidak ribut ribut tuh bikin susah banyak orang,”ujar Yohanes mahasiswa asal Papua yang bekuliah di fakultas hukum di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta menyikapi aksi anarkis demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dirinya pun merasa heran dan juga bercampur aduk dengan rasa kekesalan begitu besarnya disparitas harga BBM di Jawa dan di Timur Indonesia. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu ekonomi akan sulit mendapatkan konsumsi BBM sehingga membuat masyarakat di sana makin tertinggal karena biaya hidup yang mahal akibat harga BBM yang melambung tinggi.

Namun demikian, Yohanes (25) mengapresiasi bila aksi mahasiswa melakukan demonstrasi merupakan sikap kritis mahasiswa dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ditelorkan. Dirinya menuturkan, melambungnya harga BBM di kawasan Timur Indonesia membuat daya saing pelaku usaha terbebani lantaran costnya yang besar. Kondisi ini juga memperhitungkan angka inflasi dan termasuk biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Hal ini pula yang dikeluhkan Ketua Persatuan Abang Ojek Kabupaten Tolikara Papua, Cristian Kogoya mengungkapkan, harga BBM di beberapa distrik dan kecamatan di wilayahnya bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

Ya, mahalnya harga BBM di Papua membuat sulit para tukang ojek untuk mencari nafkah. Selan itu,tTingginya harga BBM juga membuat tarif ojek bisa menembus Rp 400.000. Salah satunya tarif ojek daerah Distrik Goyage yang berjarak 15 kilometer dari Kota Karubaga. "Distrik Goyage misalnya salah satu distrik terdekat berjarak lebih dari 15 kilometer dari Kota Karubaga, ongkos ojek sebelumnya Rp 200.000 sekarang naik Rp 400.000," kata dia.

Dampak lainnya dari mahalnya harga BBM juga dikeluhkan petani dan pelaku usaha  yang kesulitan menjual hasil pertanian. Sementara itu, kondisi itu juga membuat beban para petani semakin berat. Pasalnya, sejumlah petani masih mengandalkan ojek untuk pergi ke kota dan menjual hasil pertanian mereka. "Mahalnya harga BBM ini membuat masyarakat dari kampung sulit ke kota untuk menjual hasil pertanian dan membeli kebutuhan rumah tangga,"ujar Cristian.

Konsumsi Bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengerak roda perekonomian masyarakat menjadi hal vital dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya, ketidaksamaan harga BBM antara satu daerah dengan daerah lainnya memacu kecemburuan sosial, ketidakadilan hingga mempengaruhi daya saing pelaku usaha. Maka berangkat dari hal tersebut, pemerintah meluncurkan program BBM satu harga sebagai salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan sila ke-lima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia khususnya dalam hal ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM, terutama di daerah 3T.

Kata Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, capaian tahun 2017 hingga 2021 untuk program BBM satu harga secara nasional sebanyak 331 penyalur BBM Satu Harga, pada Tahun 2022 target pembangunan sebanyak 92 lokasi penyalur BBM Satu Harga dan akan terus dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2024 dengan target sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga.

Iwan pun menambahkan pelaksanaan program BBM Satu Harga tentu memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat signifikan yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat.“Sekali lagi saya sampaikan bahwa melalui kebijakan BBM Satu Harga ini masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati harga BBM sama dengan di Jawa sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Asal tahu saja, program BBM Satu Harga merupakan salah satu upaya Presiden Jokowi untuk menghilangkan anggapan Jawa Sentris. Program ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan agar energi yang berkeadilan terwujud secara merata. Pasalnya selama ini masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sulit menjangkau BBM dengan harga standar nasional.

Jauhnya jarak dan beratnya medan membuat kesenjangan harga BBM di wilayah 3T bisa sangat ekstrem. Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Harga BBM di pulau ini bisa mencapai Rp100.000 per liter. Selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa seperti di Kalimantan dan Sulawesi. Harga BBM di wilayah-wilayah itu bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa.

Menjangkau Lebih Luas

Sementara Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan amanah menyediakan BBM hingga ke pelosok negeri terus berperan aktif mendukung program-program Pemerintah terutama terkait peningkatan perekonomian dan pemerataan akses energi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut salah satunya tercermin dalam pembangunan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang telah dimulai sejak tahun 2017.

Kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, komitmen ini pun berlanjut di tahun 2022. Dari target 92 lokasi yang ditugaskan, 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga sudah dibangun hingga awal November 2022 ini. Hingga tahun 2024, Pertamina Patra Niaga berkomitmen dalam mewujudkan hadirnya 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga.“Pertamina telah membangun total 390 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 123 kabupaten tersebut, 54 kabupaten diantaranya termasuk daerah 3T. Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini adalah titik awal layanan Pertamina kepada masyarakat di daerah tersebut, kedepan Pertamina akan terus memastikan distribusi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam mewujudkan keadilan energi,” jelas Alfian 

Dari 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang sudah dibangun, Pertamina Patra Niaga bersama dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas belum lama ini melakukan peresmian tahap pertama yakni sebanyak 47 lembaga penyalur  BBM Satu Harga yang tersebar di beberapa provinsi. Antara lain 2 di Nusa Tenggara Barat, 10 di Nusa Tenggara Timur, 1 di Sulawesi Barat, 2 di Sulawesi Utara, 8 di Sulawesi Tengah, 5 di Maluku, 6 di Maluku Utara, 10 di Papua, dan 3 di Papua Barat. Peresmian selanjutnya akan dilakukan pada akhir November.“Pihaknya menyampaikan ucapkan apresiasi kepada gubernur dan para kepala daerah telah memfasilitasi kehadiran lembaga penyalur BBM Satu Harga. BBM Satu Harga ini adalah wujud keberhasilan memberikan akses BBM yang mudah dengan harga yang sama hingga ke wilayah 3T di seluruh Indonesia,” lanjut Alfian.

Dibalik manfaatnya yang besar, Alfian turut menuturkan tantangan yang besar dalam proses distribusi energi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga, apalagi yang berlokasi di daerah 3T. Sudah biasa, jika BBM ini harus didistribusikan menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu darat, air, dan udara sebelum sampai di lembaga penyalur BBM Satu Harga. “Dalam proses pendistribusian BBM Satu Harga cukup jamak terjadi pergantian moda transportasi hingga 4 sampai 5 kali hingga BBM sampai di lembaga penyalur dan kepada masyarakat. Bahkan, di daerah tertentu seperti Puncak Jaya Papua, bahkan bisa mencapai 6 bahkan 8 kali. Namun ini adalah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan amanah memastikan akses energi bagi masyarakat,” tukas Alfian.

Sementara Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menambahkan, pihaknya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan serta menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.”Dari target 92 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di tahun 2022, saat ini terealisasi 69 titik, artinya masih ada target yang perlu kita penuhi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat telah mendukung pelaksanaan Program BBM Satu Harga, mudah-mudahan manfaat kehadiran BBM Satu Harga ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat menggerakan roda perekonomian di wilayah 3T, dan menjadi perwujudan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Erika.