NERACA

Anambas - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan ikan kerapu bebek sebagai komoditas unggulan ekspor Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini karena besarnya potensi budidaya kerapu di wilayah itu, namun produktivitasnya belum optimal.

"Kami akan mengupayakan bagaimana Anambas ini menjadi wilayah yang memiliki kekuatan khususnya di sektor budidaya kerapu. Ada kerapu yang punya nilai tinggi, yaitu kerapu bebek dan kerapu sunu. Ini harus menjadi champion di sini," ungkap Trenggono di Pulau Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Budidaya pembesaran kerapu di Kepulauan Anambas paling banyak ditemui di Kecamatan Siantan Tengah. Total area budidaya mencapai 1,5 hektare dari potensi yang ada seluas 700 hektare. Volume produksinya dinilai belum optimal baru di angka 80 ton per tahun.

Sebagian besar pembudidaya masih mengandalkan cara budidaya secara tradisional menggunakan keramba jaring tancap. Kendati demikian, perputaran uang yang dihasilkan terbilang besar mencapai Rp10 miliar per tahun, dimana ikan kerapu hasil budidaya Anambas sudah menembus pasar ekspor ke Hongkong.

"Potensinya sangat besar sekali. Tadi kendala yang disampaikan itu soal benih dan pakan. Kita akan upayakan solusinya sesegera mungkin. Tadi saya sudah minta ke jajaran untuk dibangun balai di sini agar benih mudah didapat, begitu juga dengan pakan. Itu adalah dua hal yang paling penting yang harus ada di sini," ungkap Trenggono.

Sementara itu Bupati Anambas, Abdul Haris menyampaikan upaya yang tengah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para pembudidaya kerapu. Salah satunya menggandeng perguruan tinggi untuk menghasilkan pakan buatan berbahan nabati.

"Alhamdulillah ada rencana pembangunan balai benih, ini sangat baik sekali untuk pembudidaya kerapu di sini. Tadi kami juga sudah berbincang soal pakan. ITB itu bisa membuat pelet nabati untuk makan ikan air tawar maupun ikan air laut. Ini kami terus tindaklajuti, kerja sama ini mudah-mudahan bisa kita lakukan dan wujudkan sebagai solusi mengurangi penggunaan makanan dari ikan rucah," kata Abdul.

Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai USD7,13 miliar pada tahun 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan. KKP juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar mengungkapkan,  di tahun 2022 penangkapan terukur akan diimplementasikan, begitu juga dengan pengembangan budidaya orientasi ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. “Insya Allah target peningkatan nilai ekspor hasil perikanan yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja 2022 bisa tercapai," ujar Antam.

Lebih lanjut, Antam mengakui, hingga November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka USD5,15 miliar dan prognosa sampai akhir tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar.

“Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa,” ungkap Antam.

 Antam pun menerangkan, di tahun 2022 akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Aktivitas penangkapan ikan akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan.

"Arahan sudah jelas, bahwa ekologi harus jadi panglima. Jadi kebijakan itu untuk memastikan populasi ikan kita terjaga dalam jangka waktu panjang," kata Antam.

Seiring perbaikan tata kelola ini, Antam menyakini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang tentunya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia juga semakin tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional.

Perbaikan tata kelola ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan dan kegiatan di ruang laut. Hingga 31 Desember 2021 siang, PNBP KKP tercatat sekitar Rp1,1 triliun.

"Capaian 2021 Alhamdulillah. Dan 2022 saatnya accelerate program-program terobosan yang sudah dirancang," jelas Antam.