NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggencarkan promosi produk perikanan di dalam negeri sebagai upaya memperkuat produktivitas pasar domestik. Hal ini penting untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan tetap produktif di tengah dinamika perdagangan global imbas pengenaan tarif timbal balik dan kondisi geopolitik.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP Tornanda Syaifullah menegaskan, “langkah ini penting agar produk perikanan Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di pasar dalam negeri yang sangat potensial."

Pada periode 2020–2024, sektor perikanan berkontribusi rata-rata sebesar 2,44 persen terhadap total ekspor nasional. Tahun lalu, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai USD5,95 miliar, naik 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produk utama yang mendominasi ekspor adalah udang (28,2 persen), diikuti tuna-cakalang (17,4 persen), cumi-sotong-gurita (14,7 persen), rajungan-kepiting (8,6 persen), dan rumput laut (5,7 persen).

 Perluas Akses Pasar

 Sebagai bagian dari strategi penguatan branding sekaligus perluasan akses pasar, KKP menghadirkan Paviliun Indonesia Seafood dalam pameran International Indonesia Seafood & Meat Expo (IISM) yang berlangsung di Jakarta. Pameran ini diisi oleh 8 asosiasi/perusahaan produk perikanan dan pusat informasi dari Eselon I lingkup KKP.  Produk yang ditampilkan mencakup tuna, udang, pangasius, teripang, fishman, ikan kaleng, produk olahan bernilai tambah, makanan laut siap saji (ready-to-eat), dan olahan bandeng.

 Dalam upaya penguatan pasar domestik, KKP juga menyelenggarakan kegiatan temu bisnis "Menjalin Kemitraan, Menguatkan Usaha Perikanan Domestik” yang mempertemukan pelaku usaha perikanan, seperti Shrimp Club Indonesia, APCI, dan AP5I dengan berbagai mitra strategis dalam negeri, termasuk asosiasi hotel, restoran, katering, dan retail modern.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pasar perikanan domestik potensial untuk dioptimalkan lantaran kebutuhan pangan terus meningkat, khususnya yang berbasis protein. Dalam mengoptimalkan pasar domestik ini, KKP tidak sebatas mendorong peningkatan produksi tapi juga menjamin kualitas mutu hasil perikanan sehingga berdaya saing dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Trenggono pun pernah mengatakan penangkapan ikan terukur menjadi jawaban agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar dunia karena menerapkan asas keberlanjutan dari proses penangkapan hingga siap diekspor.

Lebih lanjut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang mensyaratkan Cara penanganan Ikan yang baik (CPIB) di atas kapal perikanan menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Standar ini menjadi dasar pemenuhan ikan kualitas ekspor dengan ketertelusuran (traceability) serta menjadi bukti penangkapan ikan bukan dari kegiatan ilegal.  

Menurut Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang baik dan sesuai standar internasional dimulai dari hulu, yaitu berupa armada kapal perikanan yang terstandar serta menggunakan alat penangkapan ikan yang sesuai dan ramah lingkungan.

 “Selanjutnya, apabila ikan sudah ditangkap, bagaimana cara handlingnya di atas kapal perikanan, bagaimana penyimpanannya di palka, bagaimana awak kapal yang menanganinya, hingga ikan didaratkan, ini harus benar-benar diperhatikan. Kami terus mendorong para pelaku usaha perikanan agar menerapkan CPIB secara menyeluruh,” ungkap Latif.

Sosialisasi dan pendampingan kepada nelayan serta pelaku industri perikanan menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, KKP melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kini bisa dilakukan secara terintegrasi.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan, SKP merupakan penerapan Good Manufacturing Practices/Sanitation Standard Operating Procedure (GMP/SSOP) dan menjadi salah satu prasyarat (prerequisite) bagi pelaku usaha perikanan untuk bisa mendapatkan HACCP sebagai pemenuhan persyaratan di Negara tujuan ekspor. 

"Pengajuan SKP dan HACCP saat ini bisa secara online di sistem OSS, lalu perwakilan Badan Mutu KKP di tiap provinsi akan melakukan verifikasi dokumen dan/atau lapang. Ini sudah efektif di lapangan dan ada Inspektur Mutu yang siap melayani kebutuhan pelaku usaha," kata Ishartini.

Ishartini menyontohkan operasionalisasi satu rantai pelayanan terpadu SKP dan HACCP di Provinsi Kalimantan Barat. Belum lama ini Badan Mutu KKP Kalimantan Barat melakukan kegiatan on-site verification sebagai bagian proses pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan setelah adanya permohonan pelaku usaha terhadap perpanjangan SKP bagi unit pengolah ikan (UPI). 

"Jadi setelah ada pengajuan langsung ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan," jelas Ishartini.