NERACA

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan menguraikan, upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan target pembangunan ekonomi hijau menjadi sangat kritis bagi perdagangan kedepan.

Hal ini untuk memastikan agar tidak terjadi turbulensi kuat disektor perdagangan dalam proses transisi hijau Indonesia.

"Peran Kemendag bagi transisi hijau Indonesia kedepan sangat penting. Kebijakan Kemendag harus mampu memfasilitasi kegiatan ekspor sekaligus impor yang mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau" jelas Kasan.

Kasan menambahkan, Kemendag berperan untuk memastikan pelaku usaha dan konsumen Indonesia memiliki akses terhadap barang, jasa, serta teknologi ramah lingkungan dengan harga yang kompetitif.

Kemendag juga harus menggulirkan kebijakan perdagangan yang mampu mendorong peningkatan perdagangan produk ramah lingkungan didalam dan luar negeri.

Kasan menambahkan, bagi Indonesia, melakukan transformasi ekonomi sebagai respons terhadap kebijakan terkait target penurunan emisi karbon bukan hal yang mudah dan tidaklah otomatis. Indonesia memerlukan sumber daya ekonomi yang besar secara kuantitas dan juga sumber daya yang berkualitas, termasuk penguasaan teknologi, ketersediaan finansial, dan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, Ekonom Utama World Bank Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengungkapkan, kebijakan perdagangan penting bagi transisi hijau Indonesia.

“Analisis World Bank menunjukkan, reformasi perdagangan dapat meningkatkan akses Indonesia kebarang dan teknologi ramah lingkungan yang penting. Meningkatnya permintaan global terhadap barang ramah lingkungan juga menawarkan peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi keindustri dan teknolog ihijau," urai Habib.

Ekonom Senior Makro ekonomi, Perdagangan, dan Investasi World Bank Indonesia dan Timor Leste Csilla Lakatos menjelaskan, “berdasarkan data perdagangan ditingkat perusahaan, jumlah perusahaan yang terlibat didalam kegiatan perdagangan barang hijau (green goods) terus meningkat dari tahun ketahun, terutama dalam kegiatan impor.”

Menurut Lakatos, me-reformasinon-tariff measure (NTM) seperti persetujuan impor, kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), dan persyaratan label dapat meningkatkan perdagangan barang hijau.

Adapun Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan, dan Penilaian Daur Hidup Nugroho Adi Sasongko mengatakan, “penilaian daur hidup (life cycleass sesment/LCA) adalah penilaian kuantitatif terkait keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, dan sosial) sepanjang tahapan produk atau rantai pasok.”

Menurut Sasongko, pelaku usaha di Indonesia perlu bergegas melakukan LCA untuk mengurangi jejak karbon.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa berujar, Indonesia dapat kehilangan kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok global jika emisi karbondioksida (CO2) tidak berkurang. Hal ini disebabkan intensitas emisi CO2 dapat menghalangi minat investasi dari industri yang berorientasi ekspor.

Lebih lanjut, terkait dengan ramah lingkungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengungkapkan bahwa konsep sustainability mulai yang dikenal sejak 1980 menyatukan konsep konservasi dan pembangunan ekonomi.

Tujuannya yaitu untuk menjaga proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan, memelihara keaneka-ragaman genetik serta penggunaan spesies dan ekosistem dengan memperhatikan kesinambungannya, tidak boleh habis sama sekali atau terganggu perkembang- biakannya. 

“Konsep ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu dengan merusak lingkungan. Dimana kita tetap bisa harus dan terus menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan,” ungkap Siti. 

Selaras dengan Visi Misi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, maka pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga diarahkan untuk mencapai Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasasi ilmu pengetahuan dan teknologi; Menciptakan ekonomi yang maju dan berkelanjutan; Mendorong Pembangunan yang merata dan inklusif; serta mendukung negara yang demokratis, kuat dan bersih. 

“Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa komitmen terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah prasyarat untuk Indonesia Maju 2045,” jelas Siti.