NERACA

Jakarta – Pemerintah menargetkan untuk sepenuhnya menghentikan impor beras pada tahun 2026 mendatang sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan. Target ambisius ini diumumkan menyusul capaian signifikan dalam produksi beras nasional dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini telah melampaui 3 juta ton per April 2025. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mulai mengambil langkah serius menuju swasembada pangan, khususnya untuk komoditas yang selama ini sangat bergantung pada impor seperti gandum, bawang putih, jagung, hingga kedelai. Untuk mewujudkan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) akan menggandeng 54 kampus dari seluruh Indonesia untuk melakukan riset dan pengembangan secara kolaboratif.

"Ini kita pertemuan antara industri, perguruan tinggi, para peneliti, dengan Pak Mendiktisaintek. Kita fokus pada komoditas yang selama ini sulit tumbuh di Indonesia, yaitu gandum dan kedelai. Itu perintah bapak Presiden (Prabowo)," kata Amran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras nasional pada semester pertama 2025 diproyeksikan mencapai 18,76 juta ton, meningkat 11,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan produksi ini tidak lepas dari keberhasilan program pemerintah dalam memperluas lahan tanam, menyediakan subsidi pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, dan mendistribusikan alat mesin pertanian (alsintan) secara masif.

Pemerintah juga memperkuat sektor pertanian melalui kebijakan pengendalian impor, yang tidak hanya melindungi hasil panen petani lokal tetapi juga memperkokoh produksi dalam negeri. Sementara itu, adopsi teknologi modern dan praktik pertanian presisi semakin memaksimalkan hasil panen di berbagai sentra produksi utama.

Amran pun menegaskan bahwa penguatan cadangan beras nasional merupakan langkah konkret menuju swasembada pangan.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Bulog, dan petani, kami optimistis target 4 juta ton cadangan beras segera tercapai. Ini menunjukkan bahwa Indonesia kian kokoh dalam menjaga ketahanan pangan,” tegas Amran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskanbahwa pemerintahan saat ini memiliki tekad kuat untuk mempercepat target swasembada pangan dari semula tahun 2028 menjadi paling lambat tahun 2026.

“Mulai tahun ini, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, dan garam. Kita akan kembalikan kejayaan pertanian nasional,” tegasnya.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), Indonesia Eliza Mardian mengatakan sebagai upaya lanjutan, pemerintah mendorong program perbaikan irigasi, subsidi pupuk, serta penggunaan varietas padi unggul. Selain itu, kolaborasi dengan petani lokal diperkuat untuk memastikan produktivitas terus meningkat.

“Pemerintah saat ini fokus mendorong program perbaikan irigasi dan subsidi pupuk sebagai langkah strategis mendukung swasembada. Selain itu, kerja sama dengan petani lokal terus diperkuat guna memastikan peningkatan produktivitas berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Di tengah ancaman krisis pangan global, langkah Indonesia untuk menghentikan impor dan memperkuat produksi dalam negeri adalah keputusan strategis yang akan memperkuat daya tahan bangsa. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bersinergi agar transformasi sektor pertanian tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mampu menciptakan ketahanan pangan jangka panjang yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia berharap dapat menutup babak panjang ketergantungan terhadap impor beras dan membangun sistem pangan nasional yang berkelanjutan dan mandiri. Mewujudkan Indonesia yang mandiri secara pangan adalah bentuk nyata dari kemandirian ekonomi dan kedaulatan nasional.

Swasembada pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan nasional yang harus terus diperkuat. Dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, Indonesia tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pasar internasional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan geopolitik.